BANDA ACEH - Kepala Bidang Hukum Pusat Studi Masyarakat dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswara Pramoda Wardani menilai, wajib militer yang akan diterapkan pemerintah dan menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, belum penting dibahas dan diterapkan di Indonesia.

"Memang wajib militer itu sudah ada dalam konstitusi, serta sudah ada defenisinya dan konsep, namun sampai sekarang itu belum jelas," Kata Jaleswara kepada acehonline.info, Selasa (5/6) usai menjadi Pemateri Kuliah Umum di Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) Banda Aceh.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Wajib Militer yang akan diterapkan di Indonesia, Jaleswara menjelaskan, sudah lama dibicarakan dalam DPR RI, namun masih banyak poin-poin yang belum jelas.

"Isu ini sudah dari 2010 dibahas di DPR, tapi yang jadi pertanyaan sekarang ancaman apa yang sangat besar untuk Indonesia?, sehingga harus dilakukan wajib militer untuk masyarakat. Apakah bela negara itu harus ikut wajib militer?, karena dalam konstitusi ada yang mengatakan masyarakat bela negara. Ini yang jadi permasalahan sekarang, maka DPR RI harus menjelaskan ini semua," imbuhnya.

Sampai saat ini, kata Jaleswara, RUU wajib militer juga banyak terjadi penolakan, baik di daerah-daerah maupun di pusat sendiri.

"DPR RI harus memikirkan dulu apakah wajib militer itu sudah sangat diperlukan saat ini, atau ada keperluang mendesak. Sebaiknya kita hanya perlu menguatkan komponen yang sudah ada dulu, contohnya TNI atau Polri. Untuk apa harus masyarakat yang harus dijadikan wajib militer," imbuhnya.(sumber)

Terapin aja,,, biar rakyat bisa yang banyak nembak,, jadi kalau ada pejabat pemeritah yang kagak jelas, tinggal di DORRRRR,,,,,,,,,,