Jakarta - Setgab koalisi telah menyepakati adanya kenaikan harga BBM. Kenaikan ini merupakan langkah untuk menyelamatkan APBN.

"Kenaikan BBM ini seperti diketahui adalah langkah terakhir, yang bagi pemerintah juga sangat tidak senang mengambil langkah seperti itu," ujar Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali di Kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013).

Menurut Suryadharma, jika harga BBM tidak naik, APBN akan habis untuk mensubsidi rakyat mampu. Oleh karena itu menurutnya kebijakan menaikkan harga BBM merupakan langkah yang tepat.

"Karena itu yang seperti share lah dengan membayar sedikit lebih mahal harga BBM-nya," ucap Suryadharma.

Ia berharap dengan disepakatinya kenaikan harga BBM oleh setgab koalisi, DPR akan segera menyetujui anggarannya. Sehingga kenaikan harga tersebut segera terealisasi.

"Diharapkan DPR bisa menyelesaikan sampai tanggal 15 Juni. Setelah itu kenaikan harga akan diumumkan," tandasnya.

Sementara kompensasi yang disiapkan dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai dampak dari kebijakan menaikkan harga BBM. Langkah tersebut disanggah jika bermuatan politis.

"Social safety net itu bukan bagian dari politik," ujarnya.

Menurut Suryadharma, langkah tersebut merupakan bagian dari kegiatan membantu masyarakat miskin. Sehingga menurutnya masyarakat miskin itu tidak mengalami penurunan daya beli. "Akibat kenaikan harga-harga itu maka BLSM menjadi sangat penting," jelasnya.

Pemerintah bersama setgab koalisi telah sepakat untuk menaikkan harga BBM. Sebagai dampak dari kenaikan harga yang akan merugikan rakyat miskin tersebut, pemerintah juga memberikan social safety net bagi masyarakat. Yaitu BLSM, Bantuan Siswa Miskin (BSM), raskin dan Bantuan Keluarga Harapan (BKH).

"Karena itu yang seperti share lah dengan membayar sedikit lebih mahal harga BBM-nya," ucap Suryadharma.