Jakarta - PKS terbelah soal keputusan kenaikan harga BBM. Sebagai partai anggota koalisi, PKS menolak kenaikan harga BBM, namun menterinya di kabinet mendukung.

"Menurut arahan presiden (Anis Matta) kalau menteri berpendapat sama dengan Presiden (SBY) itu haknya karena menteri milik Presiden. Dalam konstitusi menteri itu hak presiden, dia harus loyal pada presiden," kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM. Sebagai anggota koalisi PKS bahkan disebut partai munafik karena dianggap membangkang demi pencitraan sendiri.

"Sikap PKS sudah diputuskan. Kalau kita berbeda pendapat dengan publik pasti PKS dihukum. Ini sudah final," tegas Fahri.

Dualisme sikap PKS terkait kenaikan harga BBM benar adanya. Berbeda dengan elite PKS lainnya, Menkominfo yang juga anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mendukung kenaikan harga BBM. Demikian juga 2 menteri PKS lainnya yakni Mensos Salim Segaf Aljufri, dan Mentan Suswono.

"Adapun sikap PKS, kalau saya sebagai Menkominfo, itu harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. Saya tidak pernah berbeda sikap dengan presiden sebagai menteri, itu pakem seluruh dunia," kata Tifatul sebelum rapat dengan Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Tifatul mengatakan dia mendukung penuh kebijakan pemerintah. Bahkan dia adalah tim sosialisasi kenaikan harga BBM.
[url]http://news.detik..com/read/2013/06/05/113351/2265308/10/pks-terbelah-fahri-hamzah-tifatul-milik-sby?[/url]



tifucktul punya sby, tapi proyeknya buat pks