Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Bone memiliki tunggakan hingga Rp 40 juta lebih di Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Watampone. Tunggakan ini merupakan tunggakan tes kesehatan bakal calon legislator partai bernomor urut empat di rumah sakit tersebut yang belum terbayarkan.

"Kemarin mereka menyetorkan nama secara kolektif untuk mengikuti tes kesehatan persyaratan calon legislatif di rumah sakit. Namun, hingga saat ini, tagihannya belum dibayar padahal sudah berlalu hingga beberapa bulan," ungkap Humas RSUD Tenriawaru Watampone Ramli,Kamis (30/5/2013).

Ia menjelaskan, sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pelayanan kesehatan dan ditindaklanjuti dengan Perbup nomor 7 tahun 2012, setiap balon legislatif dikenakan biaya Rp 1.335.000 untuk tes kesehatan. Ramli menambahkan, PDIP Bone kemudian mengajukan bacaleg yang hendak mengikuti tes kesehatan secara kolektif dengan perjanjian, pembayarannya juga akan diserahkan secara keseluruhan setelah para bacaleg mengikutis tes kesehatan. Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima konfirmasi dari PDIP akan waktu pembayaran tes tersebut.

"Mereka janji akan membayar secepatnya setelah uang terkumpul. Kami memberikan pelayanan makanya kami layani walaupun dalam bentuk utang karena itu tugas kami," tutur Ramli.

Ia menegaskan, pihaknya akan menyurati PDIP Bone dengan surat teguran berupa tagihan retribusi daerah sesuai dengan prosedur penagihan dan jika tunggakan mereka melewati batas waktu yang diberikan maka pihaknya akan menganakan denda.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC Bahtiar Malla menuturkan, pihaknya akan membayar tagihan itu karena hingga saat ini sudah ada uang yang terkumpul di kas partai namun belum dibayarkan karena pihak rumah sakit akan menerima pembayaran jika uangnya sudah terkumpul semua.

Menurut Bahtiar, hingga saat ini dana yang dipegang untuk pembayaran tagihan itu sudah mencapai Rp 30 juta lebih namun masih ada sejumlah bacaleg yang belum menyetorkan uangnya.

"Sekitar 41 bacaleg ikuti tes kesehatan. Bacaleg yang sudah ada keterangan narkobanya hanya membayar Rp 995 ribu sedangkan yang belum harus membayar penuh. Kendalanya masih ada yang belum bayar sehingga rumah sakit tidak mau diangsur makanya kami belum bayarkan," ungkap Bahtiar yang juga calon legislatif untuk Dapil 1 ini.