REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia segera menanggapi pengaduan dari salah seorang polisi wanita (polwan) yang dilarang berjilbab saat mengenakan serangam polisi.

Menurut Wakil Sekretariat Jenderal MUI, Tengku Zulkarnaen, larang memakai jilbab bagi para polwan merupakan kontradiksi. Alasan yang dikemukakan dalam melarang perempuan yang berprofesi menjadi polisi untuk memakai jilbab, menurutnya bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam pasal 29 UUD 1945, tersirat adanya jaminan kebebasan untuk menjalankan syariat sesuai kepercayaan agamanya. Dalam Islam, mengenakan jilbab bagi perempuan hukumnya wajib. “Seandainya Kepolisian Indonesia melakukan pelarangan pada pemakaian jilbab tersebut, tentu ini berarti Polri telah melanggar UUD 1945,” ujarnya Selasa (4/6).

Menurutnya, polisi bukanlah bagian dari militer lagi. Polisi telah keluar dari ABRI dan membuat citra yang baru, yang lebih mendekatkan diri pada masyarakat yang dilindunginya. Polisi kini merupakan bagian dari pegawai negeri sipil bersenjata.

Seragam polwan yang mengenakan jilbab, tak akan menganggu tugas-tugas dan pekerjaan sehari-harinya. “Tak menghalangi gerak,” ujarnya.

Sebab, jilbab yang dipakai bukanlah yang lebar dan menganggu, karena ada jilbab yang modelnya sederhana dan berbahan yang enak, tak panas dipakai bahkan pada saat bekerja di bawah terik matahari sekalipun.

Pakaian seragam yang dikenakan polisi sekarang juga sudah bagus, mengenakan celana panjang yang longgar. Jika ingin sesuai syariat Islam, tinggal menambahkan jilbab di bawah topi atau menggantikannya, dan mengenakan lengan baju yang lebih panjang pada bagian tangannya.
Sebelumnya, seorang polwan yang berdinas di Polda Jawa Tengah mengeluhkan karena dilarang memakai jilbab saat mengenakan seragam polisi. Bahkan, kapolri mengeluarkan surat edaran jika pemakaian jilbab dengan seragam dinas polisi hanya diperbolehkan bagi polwan yang berdinas di Polda Nanggroe Aceh Darussalam.
"Kami para polwan minta tolong kepada para ulama, terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyampaikan keinginan kami agar diperbolehkan berjilbab," ujar polwan yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada Ustaz Wahfiudin yang disampaikan ke ROL, Selasa (4/6). Bahkan para polwan itu membuat sebuah grup dukungan memakai jilbab di Facebook.
Reporter : Rosita Budi Suryaningsih
Redaktur : Karta Raharja Ucu

Di Norwegia, hambatan pemakaian jilbab bagi para pegawai negeri sipil, polisi dan hakim telah dihilangkan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengenakan jilbab, dan simbol-simbol keagamaan lainnya. Ini semua terjadi setelah pemungutan suara atas masalah ini di Komite Negara untuk Urusan Agama, di mana ide ini didukung 12 anggota Komite, sementara yang menolaknya hanya tiga.
Perlu dicatat bahwa sejak tahun 2008 di Norwegia telah terjadi perdebatan sengit tentang kemungkinan masuknya anggota polisi dengan seragam berbau agama, yaitu ketika seorang gadis Muslim yang belajar di Sekolah Tinggi Kepolisian mengirim surat kepada pimpinan di kepolisian yang meminta agar ia diperbolehkan untuk memakai jilbab, kemudian surat itu diteruskan ke pemerintah, dan hal itu segera menyebabkan diskusi luas di parlemen dan media.

Di Swedia Donna Eljammal-lah yang memulai pertama kali terdapatnya polisi Muslimah yang mengenakan jilbabnya dalam jajaran kepolisian swedia,.

"Untuk menunjukan kepada Public bahwa wanita (muslimah) mempunyai kebebasan untuk memilih pakaiannya (jilbab), bahwa kita tidak dapat di tindas, tapi kita wanita (muslimah) dapat menjadi pribadi yang kuat dan mandiri, that we are not oppressed but can be strong and independent women'" tuturnya dilansir The Local.

UPDATE photo polwan pake kerudung dari luar negeri juga gan