- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
10 Alasan Untuk Tolak RAPBNP 2013
TS
beppe85
10 Alasan Untuk Tolak RAPBNP 2013
Quote:
Jakarta, Aktual.co — Berikut ini 10 alasan untuk menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan belannja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013, karena sarat akan politisasi menjelang pemilu 2014 karena cuma menyengsarakan rakyat saja.
Berangkat dari 10 alasan berikut ini, FITRA meminta DPR untuk menolak RAPBNP 2013 yang diajukan oleh pemerintah, dan mengembalikan diskresi penyesuaian harga BBM kepada pemerintah.
Berikut ini adalah 10 alasannya:
1. Pemerintah tidak beralasan beban subsidi memberatkan dan bisa menyebabkan APBN jebol, serta defisit. Dengan menaikkan harga BBM menjadi Rp6.500, pemerintah menyatakan akan menghemat anggaran sebesaar Rp30 triiliun, alih-alih bisa mengurangi alokasi belanja subsidi, subsidi BBM yang diajukan pemerintah dalam RAPBNP justru membengkak sebesar Rp16,1 triliun.
2. Beban subsidi BBM hanya berkontribusi 20% terhadap defisit, kenaikan defisit pada RAPBNP 2013 hingga mencapai Rp80 triliun karena disebabkan penurunan target penerimaan perpajakan sebesar Rp53,6 triliun.
3. RAPBNP 2013 disiasati untuk menyusupkan program-program populis dengan total Rp30,1 triliun.
4. Kenaikan BBM berpeluang menjadi ajang tawar menawar antar parpol di DPR, karena sejak APBNP 2012 pemerintah sudah diberikan diskresi untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi.
5. Seharusnya RAPBNP 2013, pemerintah memanfaatkan SAL 2012 Rp56,1 triliun untuk menutupi pembengkakan subsidi BBM Rp16 triliun dan kompensasi Rp30 triliun, sehingga tidak perlu justifikasi manambah utang baru sebesar Rp63,4 triliun.
6. Perubahan asumsi makro tidak terkait dengan kesejahteraan rakyat.
7. Target pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak realistis, jika BBM dinaikkan pertumbuhan ekonomi hanya akan berada di kisaran 5,9% dan inflasi sekitar 8,5 sampai 9%. Tentunya jika ini terjadi kesejahteraan rakyat akan makin merosot.
8. Pemerintah tidak memiliki data yang sahih atas penurunan pajak. Pemerintah memaksa menaikkan harga minyak tapi memanjakan birokrasi dengan menyetujui penurunan penerimaan pajak.
9. Kenaikan harga BBM harus ditanggung sendiri oleh rakyat.
10. Tidak ada pemotongan yang signifikan dari belanja barang.
http://www.aktual.co/politik/1817241...ak-rapbnp-2013
Berangkat dari 10 alasan berikut ini, FITRA meminta DPR untuk menolak RAPBNP 2013 yang diajukan oleh pemerintah, dan mengembalikan diskresi penyesuaian harga BBM kepada pemerintah.
Quote:
Berikut ini adalah 10 alasannya:
1. Pemerintah tidak beralasan beban subsidi memberatkan dan bisa menyebabkan APBN jebol, serta defisit. Dengan menaikkan harga BBM menjadi Rp6.500, pemerintah menyatakan akan menghemat anggaran sebesaar Rp30 triiliun, alih-alih bisa mengurangi alokasi belanja subsidi, subsidi BBM yang diajukan pemerintah dalam RAPBNP justru membengkak sebesar Rp16,1 triliun.
2. Beban subsidi BBM hanya berkontribusi 20% terhadap defisit, kenaikan defisit pada RAPBNP 2013 hingga mencapai Rp80 triliun karena disebabkan penurunan target penerimaan perpajakan sebesar Rp53,6 triliun.
3. RAPBNP 2013 disiasati untuk menyusupkan program-program populis dengan total Rp30,1 triliun.
4. Kenaikan BBM berpeluang menjadi ajang tawar menawar antar parpol di DPR, karena sejak APBNP 2012 pemerintah sudah diberikan diskresi untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi.
5. Seharusnya RAPBNP 2013, pemerintah memanfaatkan SAL 2012 Rp56,1 triliun untuk menutupi pembengkakan subsidi BBM Rp16 triliun dan kompensasi Rp30 triliun, sehingga tidak perlu justifikasi manambah utang baru sebesar Rp63,4 triliun.
6. Perubahan asumsi makro tidak terkait dengan kesejahteraan rakyat.
7. Target pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak realistis, jika BBM dinaikkan pertumbuhan ekonomi hanya akan berada di kisaran 5,9% dan inflasi sekitar 8,5 sampai 9%. Tentunya jika ini terjadi kesejahteraan rakyat akan makin merosot.
8. Pemerintah tidak memiliki data yang sahih atas penurunan pajak. Pemerintah memaksa menaikkan harga minyak tapi memanjakan birokrasi dengan menyetujui penurunan penerimaan pajak.
9. Kenaikan harga BBM harus ditanggung sendiri oleh rakyat.
10. Tidak ada pemotongan yang signifikan dari belanja barang.
http://www.aktual.co/politik/1817241...ak-rapbnp-2013
hmmm....perlu revisi ato "lobi di bawah meja" nih ya?...
0
520
Kutip
0
Balasan
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan