Taufiqurrahman Rukie (Ketua KPK)

Taufiequrachman Ruki, kelahiran Rangkasbitung, Banten, 18 Mei 1946 , merupakan lulusan Akpol (1971) dan PTIK. Ia meraih sarjana hukum (S-1) dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, tahun 1987. Suami dari Atti Risaltri Suriagunawan ini meniti karier di kepolisian mulai 1970 sebelumnya akhirnya terpilih menjadi Ketua KPP periode 2004 - 2007.

Kiprahnya di kepolisian di antaranya tercatat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kelari Polres Karawang (1974 - 1975), Kepala Subseksi Kejahatan Poltabes Bandung (1975 - 1979), Kepala Bagian Operasi Polres Baturaja (1979 - 1981). Kepala Bagian Operasi Poltabes Palembang (1981 - 1982), Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan (1982 - 1984). Kepala Biro Reserse Asisten Operasi Kapolri (1984 - 1985, Perwira Staf Pusat Komando dan Pengendalian Operasi Polri (1985 - 1986), Kepala Bagian Operasi Sekretariat Deputi Operasi Kapolri (1986 - 1987), Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Deputi Operasi Kapolri (1987 - 1989). Kepala Kepolisian Resort Cianjur (1989 - 1991), Kepala Kepolisian Resort Tasikmalayan (1991 - 1992), Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar (1992) Kepala Kepolisian Wilayah Malang (1992 - 1997).

Selain di kepolisian, lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1971 ini berkarier di dunia politik dengan menjadi anggota DPR RI, Komisi III/Hukum Fraksi TNI Polri pada tahun 1992 - 1997.

Ruki kemudian diangkat kembali menjadi anggota DPR untuk periode 1997-1999 menjadi Anggota DPR RI, Komisi VII/Kesra Fraksi TNI Polri dan Anggota MPR RI, Anggota Tim Asistensi BP-MPR RI Fraksi TNI Polri. Pada tahun 1999 - 2000 juga menjadi Anggota DPR RI, Wakil Ketua Fraksi TNI Polri (Korbid Kesra), 1999 - 2001 Anggota MPR RI, Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, 2000 - 2001 Anggota DPR RI, Ketua Komisi VII (Kes/Sosial/Tenaga Kerja/BKKBN dan UPW)

Ia juga pernah menjadi Anggota Pansus, Anggota Tim Penyusun RUU DPR-RI. Atas jasa dan pengabdiannya, Ruki memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII, XIV, XXIV dan Bintang Bhayangkara Narariya dan Pratama.

WAKILNYA

Erry Riyana Hardjapamekas (Wakil Ketua)

Erry Riyana Hardjapamekas kelahiran Bandung, Jawa Barat, 5 September 1949.Sebelum terpilih menjadi Anggota KPK, lulusan S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran, Bandung, 1978, ini antara lain menjabat Komisaris Utama PT Agrakom (Januari 2000-Desember 2003), Komisaris merangkap Ketua Komite Audit PT Pembangunan Jaya Ancol (Maret 2001 -Desember 2003), Penasihat & Anggota Komite Audit PT Unilever Indonesia, Tbk. (2001-2003), Penasihat Komisaris (sejak 2001) & Komisaris Independen PT Semen Cibinong Tbk. (April 2002 -Desember 2003), Komite Audit (Jan 2002-Desember 2003) & Komisaris Independen PT Kabelindo Murni Tbk (Juni 2002-Desember 2003), Ketua Komite Audit & Komisaris Independen PT Hero Supermarket Tbk (September 2002-Desember 2003) dan Komisaris Independen PT Kaltim Prima Coal (Maret-Oktober 2003).

Suami dari Yanie Netty Budiarty dan ayah 4 (empat) orang anak ini pada menjabat Direktur Utama PT Timah Tbk(1994-2002), Direktur Keuangan PT Timah Tbk (1991-1994 ), Direktur PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (1982-1991), sebagai Kepala Bagian Akuntansi Perum Perumnas (1979 -1982), Asisten Administrasi Keuangan NV Alico (1977-1979 ). Selain itu, Erry juga sempat menjabat Komisaris (1996-1998) dan Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta (1998-2001).

Atas berbagai kegiatannya, Erry Riyana telah mendapat tanda jasa dari Presiden RI atas dedikasi dan prestasinya dalam mengembangkan industri pertambangan di Indonesia, yaitu Satyalancana Pembangunan pada tahun 1996 dan Bintang Jasa Utama, tahun 1997. Selain itu, dia juga memperoleh penghargaan "Bung Hatta Anti Corruption Award" tahun 2003 untuk Kategori Bisnis.

Tumpak Hatorangan Panggabean (Wakil Ketua)

Mantan Pimpinan KPK Jilid I periode 2003-2007 ini Lahir di Sanggau, Kalimantan Barat, pada 29 Juli 1943, dan menamatkan pendidikan di bidang hukum pada Universitas Tanjungpura Pontianak. Seusai menamatkan bangku kuliah, bapak tiga anak ini memilih langsung untuk mengabdi kepada negara dengan berkarier di Kejaksaan Agung pada1973.

Karier di kejaksaan meliputi :

Kajari Pangkalan Bun (1991-1993), Asintel Kejati Sulteng (1993-1994), Kajari Dili (1994-1995), Kasubdit Pengamanan Ideologi dan Politik Pada JAM Intelijen (1996-1997), Asintel Kejati DKI Jakarta (1997-1998), Wakajati Maluku (1998-1999), Kajati Maluku (1999-2000), Kajati Sulawesi Selatan (2000-2001) dan SESJAMPIDSUS (2001-2003).

Sosok pekerja keras ini pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karua Satya XX Tahun 1997 dan Satya Lencana Karya Satya XXX 2003, kemudian diusulkan oleh Jaksa Agung RI untuk bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2003.

Amien Sunaryadi (Wakil Ketua)

Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Amien Sunaryadi yang lahir di Malang, 23 Januari 1960, adalah mantan Kepala Sub Direktorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan pada Deputi Bidang Pengawasan Khusus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pada 1988, Amien meraih gelar Akuntan (Ak), Program Diploma IV Spesialisasi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta. Sebelumnya (1982) meraih Ajun Akuntan (AAk), Program Diploma III Spesialisasi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta.

Tahun 1996 memperoleh Certified Information Systems Auditor (CISA). Sertifikasi ini diberikan oleh Information System Audit and Control Foundation, USA. Tiga tahun sebelumnya (1993), Amien meraih Master of Professional Accountancy (MPA), program S-2 dari School of Accountancy pada College of Business Administration, Georgia State University, Atlanta. Sebagai tambahan pada studi ini, diperoleh tambahan pendidikan yang luas di bidang sistem informasi dan manajemen SDM.

Tahun 1998, Amien mengikuti program pendidikan jangka pendek (satu bulan) The Corruption and Anti-Corruption Training yang diselenggarakan oleh National Center for Development Studies (NCDS) pada Australian National University di Canberra, Australia. Pendidikan ini berfokus pada analisis korupsi secara mendalam dan konsep memeranginya secara luas.

Oktober 2000-Juni 2003, Amien menjabat sebagai manajer pada unit Dispute Analysis and Investigations PT PricewaterhouseCoopers FAS; dan pada Juli 2003-Desember 2003 jabatannya berubah menjadi Senior Manager pada unit dan perusahaan yang sama.. Di luar pekerjaannya di perusahaan tersebut, ayah dari tiga orang anak ini menjabat sebagai Program Director Lembaga Pengkajian Good Governance (LPGG) dalam kurun waktu September 1999- Agustus 2004.

Sjahruddin Rasul (Wakil Ketua)

Sebelum menjadi Wakil Ketua/Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sjahruddin Rasul menjabat Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas BPKP. Pria kelahiran Padang, 17 Agustus 1943 ini mengawali karier sebagai Auditor pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (1967-1972). Kemudian pada 1972-1976 menjabat Kepala Perwakilan di Manado Pengawas Anggaran Negara, dan pada 1976 - 1983 menjabat Kepala Sub Direktorat Pengawasan Pendapatan dan Kas Negara.

Pada 1983-1994, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran 1996 ini menjabat Direktur Pengawas Khusus Anggaran Negara dan Daerah. Tahun 1994-1996 menjabat Direktur Pengawasan Pelaksanaan Pajak Pada , dan pada 1996-2001 menjabat Deputi Pengawasan Pendapatan Negara dan Daerah. Sebelum terpilih menjadi anggota KPK, dia menjabat Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas, BPKP (2001 - 2003).

Sepanjang kariernya, Sjahruddin sudah mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan lokakarya, di antaranya "Interregional Seminar on Corruption in Government", Netherlands 1989; "Eight Nation Congress on The Prevention Crime and The Treatment Offender", Havana, Cuba, 1990; "7th International Symphosium of Victim logy", Rio de Janeiro, Brazil, 199; "Fifth International Anti Corruption Conference", Amsterdam, 1992; dan "International Anti Corruption Conference", Cancun, Mexico, 1993.

Antasari Azhar

Lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada 18 Maret 1953. Mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri I Belitung sebelum menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA-nya di Jakarta. Enam tahun di Jakarta, Antasari kembali ke Palembang ketika mengikuti jenjang perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama masa kuliah itu, Antasari tergolong mahasiswa yang gemar berorganisasi. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum dan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sriwijaya.

Seusai menamatkan bangku kuliah, Antasari memilih untuk langsung mengabdi kepada negara. Dia bergabung dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Departemen Kehakiman (kini Departemen Hukum dan HAM). Empat tahun di sana, Antasari bergabung dengan kejaksaan. Di korps Adhyaksa ini, beliau mengabdi selama lebih dari dua puluh tahun dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung.

Selama di kejaksaan, Antasari mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan, mulai dari pendidikan kedinasan seperti SPAMA, SPAMEN, dan SPATI, hingga pelatihan spesialisasi seperti spesialis subversi, korupsi, dan lingkungan hidup.

Bapak dua orang anak ini juga sempat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan di luar negeri, di antaranya Commercial Law di New South Wales University Sidney pada 1996 dan Investigation For Environment Law, EPA, Melbourne pada 2000. Di tahun yang sama pula, beliau meraih gelar magister hukumnya di STIH "IBLAM".

Pada 5 Desember 2007, Komisi III DPR melalui voting, memutuskan Antasari untuk memegang tampuk Pimpinan KPK periode 2007-2011 bersama empat orang lainnya. Pengucapan sumpahnya sebagai Pimpinan KPK periode 2007- 2011 dilakukan di hadapan Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada Selasa, 18 Desember 2007.

Pada 11 Oktober 2009, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 78/P Tahun 2009, Antasari diberhentikan dari posisinya sebagai ketua merangkap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011

Muhammad Busyro Muqoddas

Lahir di Yogyakarta, 17 Juli 1952, menamatkan pendidikan sarjana hukum di Universitas Islam Indonesia, meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada, dan menyelesaikan program S-3 Hukum di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Berbagai jabatan di bidang hukum telah dilakoni oleh Busjro, mulai dari Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1983-1986), anggota Dewan Kode Etik IKADIN Yogyakarta (1998-2000), anggota Dewan Etik ICM Yogyakarta (2000-2005). Selain iu, Busyro dipercaya menjadi Ketua Komisi Yudisial mulai tahun 2005 sebelum akhirnya terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2010.

Di lingkungan akademis, Busyro memiliki pengalaman menjadi Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986-1988), dilanjutkan sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hingga 1990.

Bapak dari tiga anak ini pernah mengikuti Pelatihan Investigasi Pelanggaran HAM Berat (2004) dan peserta pra-pelatihan internasional dalam bidang Human Rights, Conflict Transformation and Peace Promotion in Norwegia yang diselenggarakan oleh Dirjen Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI bersama dengan Institute of Human Rights, University of Oslo Norwegia, di Bogor (2004).

Busyro yang memiliki hobi membaca buku dan olahraga, pada 2008 meraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA).
Busyro terpilih menjadi Ketua KPK setelah melewati serangkaian fit and proper test oleh Komisi III DPR RI pada 25 November 2010. Menggantikan Ketua KPK Antasari Azhar, Busyro dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden RI pada 20 Desember 2010.

WAKILNYA

Bibit Samad Rianto (Wakil Ketua)

Lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 3 November 1945. Menghabiskan masa sekolah di tanah kelahirannya, Bibit kemudian memilih untuk bergabung di Akademi Kepolisian dan lulus pada 1970. Setelah itu, 30 tahun lamanya Bibit mengabdi di kepolisian. Berbagai posisi teritorial pernah diembannya, di antaranya Kapolres Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Pusat, Wakapolda Jawa Timur, dan Kapolda Kalimantan Timur.

Bibit pensiun dari kepolisian pada 15 Juli 2000 dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal. Atas jasa dan pengabdiannya selama bertugas, beliau mendapatkan berbagai bintang jasa dan penghargaan, di antaranya Satya Lencana Kesetiaan, Satya Lencana Dwidya Sista, Bintang Bhayangkara Nararya, Bintang Yudha Dharma Nararya, dan Bintang Bhayangkara Pratama.

Selepas pensiun dari dinas kepolisian, bapak empat orang anak ini tidak lantas berdiam diri. Kehausannya terhadap ilmu pengetahuan membuat Bibit kembali ke dunia kampus untuk mengambil gelar doktoral yang akhirnya diperoleh pada 2002. Selanjutnya, kegiatan mengajar sebagai dosen menyita waktunya. Beliau bahkan sempat menjabat sebagai Rektor Universitas Bhayangkara.

Pada 2007, Bibit mengikuti seleksi calon pimpinan KPK 2007-2011 dengan mengusung empat rambu pemberantasan korupsi, yaitu pemberantasan korupsi dalam bingkai hukum; tidak hanya represif, tapi juga membongkar akar masalah korupsi; urusan pemberantasan korupsi menjadi urusan semua kalangan; dan pengembalian kerugian negara. Komisi III DPR akhirnya memercayakan satu dari lima posisi pimpinan KPK kepada Bibit. Di KPK, Bibit menjabat sebagai wakil ketua yang membawahi bidang penindakan serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat

Chandra M. Hamzah (Wakil Ketua)

Lahir di Jakarta, 25 Februari 1967, menamatkan pendidikan sarjana di tahun 1995 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selepas kuliah, pada 1998, beliau - yang semasa mahasiswa sempat menjadi komandan resimen mahasiswa dan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia - membidani lahirnya Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Chandra memiliki sejumlah lisensi keahlian bidang hukum, yakni lisensi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, lisensi Konsultan Hukum Pajak, lisensi Konsultan Hukum Pasar Modal, dan lisensi Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat.

Pimpinan KPK termuda ini pernah bergiat di YLBHI sebagai asisten pembela umum. Sempat pula bekerja sebagai staf hukum PT Unelec Indonesia (UNINDO). Setelah itu, Chandra memulai karier pengacara pada sejumlah firma hukum. Beberapa di antaranya adalah pada firma hukum Erman Radjaguguk & Associates, partner pada firma hukum Hamzah Tota Mulia, pengacara senior pada firma hukum Lubis Ganie Surowidjojo, dan partner pada Assegaf Hamzah & Partners.

Sebelum berkiprah di KPK, Chandra juga sempat berkutat dalam kegiatan memberantas korupsi saat menjadi anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada 2000-2001. Pada rentang waku yang sama, beliau juga ambil bagian dalam Tim Persiapan Pembentukan Komisi AntiKorupsi. Saat ini, beliau menjabat Wakil Ketua KPK yang membawahi bidang penindakan serta bidang informasi dan data.

Mochammad Jasin (Wakil Ketua)

Lahir di Blitar, 14 Juni 1958, bapak dua anak ini menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan Administrasi Negara di Universitas Brawijaya Malang pada 1984. Lima tahun kemudian, Mochamad Jasin berhasil merampungkan gelar master bidang Business Management di Technological University of The Philippines, Manila. Gelar doktor di bidang yang sama diraihnya dari Adamson University, Manila, Filipina.

Jasin memulai karier sebagai staf Departemen Perindustrian. Kariernya terus berlanjut hingga menduduki posisi Pembantu Asisten pada Asmenko IV bidang pengembangan wilayah kantor Menteri Koordinator bidang Produksi dan Distribusi. Setelah itu menjabat Pembantu Asisten urusan kebijaksanaan pengawasan pembangunan kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan.

Pada 2000, ketika Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) terbentuk, Jasin didapuk menjadi Kepala Biro Perencanaan. Setelah KPKPN dibubarkan dan terbentuk KPK, beliau hijrah dan menjabat Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Sebelum menduduki kursi Wakil Pimpinan KPK bidang pencegahan, beliau adalah Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK.

Jasin aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan. Selain pendidikan kedinasan seperti SPAMA, SPAMEN, dan kursus reguler Lemhanas, Jasin kerap memperdalam kemampuannya dengan pelatihan-pelatihan keahlian; di antaranya Search Seizure and Warrant, Corruption Prevention Department, The Independent Commission Against Corruption, Hongkong, dan Intelligence, Surveillance, and Information Handling di Badan Intelijen Negara (BIN).

Saat ini, di KPK Jasin menjabat sebagai wakil Ketua KPK yang membawahi bidang pencegahan serta informasi dan data.

Haryono Umar (Wakil Ketua)

Haryono Umar lahir di Prabumulih, Sumatera Selatan, pada 8 September 1960. Meraih gelar doktoral di Bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Padjadjaran Bandung pada 2005. Sebelumnya, lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini mendapatkan gelar master of science di Bidang Akuntansi dari University of Houston, Texas, Amerika Serikat, pada 1993.

Sebelum berkiprah di KPK, Haryono mengabdi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 23 tahun lamanya dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Biro Perencanaan.

Selain itu, beliau juga aktif di organisasi keprofesian dengan pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publlik. Haryono juga tergolong orang yang rajin menyebarkan ilmunya melalui berbagai publikasian, baik dalam bentuk buku, modul, maupun kajian.

Keahliannya dalam pemberantasan korupsi semakin mendalam setelah mengikuti pelatihan fraud yang diadakan Price Waterhouse Coopers dan Jim Petro Auditor Office, keduanya dari Amerika Serikat. Beliau juga mendalami tentang pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui berbagai pelatihan.

Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua KPK yang mengurusi bidang pencegahan serta bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.