Jakarta - Sebanyak 16 rumah sakit mengaku kesulitan mengurus pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS), dua diantaranya bahkan menyatakan mundur. Rencana anggota DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi kepada Jokowi dinilai berlebihan.

"Itu hanya mencari-cari kesalahan saja, masih terlalu jauh. Apalagi yang mau mundur kan cuma dua," ujar Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago kepada detikcom, Sabtu (25/5/2013) malam.

Andrinof mengatakan, jika masih banyak yang belum sempurna dalam implementasi di lapangan, maka Jokowi harus diberikan waktu untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk anggota DPRD.

"Tidak akan jadi masalah buat gubernur DKI interpelasi atau tidak. Tapi seharusnya bersama-sama memperbaiki pelayanan KJS jika dirasa belum sempurna," ujarnya.

Mengenai rumah sakit yang merasa kesulitan dalam sistem pembayaran KJS, Andrinof menyarankan perundingan antara pihak Pemprov dan pihak rumah sakit.

"Tinggal dirundingkan ulang apa masalahnya, apakah soal administrasi. Masa belum ada negosiasi tahu-tahu mundur. Karena usaha jasa rumah sakit tetap ada misi sosial, sekomersial apapun," tambahnya.

[URL="http://news.detik..com/read/2013/05/26/092033/2255964/10/interpelasi-jokowi-berlebihan-hanya-mencari-cari-kesalahan"]SUMBER[/URL]