6 Aksi anggota DPRD DKI Taufiqurrahman kritik Jokowi







Anggota DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman Kamis (30/5) kemarin ikut demo menolak Kartu Jakarta Sehat di depan Balai Kota DKI Jakarta. Itu bukan aksi pertama anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat itu mengkritik kepemimpinan Jokowi - Basuki Tjahaja Purnama .

Taufiqurrahman memang dikenal vokal terhadap Jokowi -Ahok. Anggota DPRD yang pernah melapor karena ditendang polisi saat berada di Bali itu sering melancarkan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi . Taufiqurrahman membantah ada misi khusus karena sikap dia yang kritis terhadap Jokowi . "Ha ha ha, nggak lah, nggak ada misi khusus," ucapnya. Berikut 6 aksi Taufiqurrahman mengkritik Jokowi yang dirangkum merdeka.com:

1. Galang interpelasi



Taufiqurrahman termasuk anggota DPRD yang menggalang interpelasi untuk Jokowi seputar KJS. Dia pernah mengatakan, rencana pengajuan hak interpelasi atau hak bertanya 32 anggota DPRD kepada Jokowi tentang Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah masuk ke meja pimpinan dewan.

Hak interpelasi diajukan usai rapat dengar pendapat antara komisi E bersama Dinkes DKI dan 16 rumah sakit yang keberatan dengan tarif pengobatan paket melalui sistem INA CBGs pada pelayanan KJS kemarin.

"Sekarang sudah ada di meja pimpinan, setelah ini akan digelar rapim (rapat pimpinan), dan keputusannya menunggu hasil dari Rapim. Kemarin sudah diajukan setelah rapat dengar pendapat," kata Taufiqurrahman, salah satu anggota yang ikut mengajukan hak, lewat telepon, Jumat (24/5).

Menurut dia, pengajuan hak interpelasi sudah diinisiasi sejak ada demo dokter pada senin (21/5) lalu di Bunderan HI. "Mulai diajukan pas demo dokter kemarin itu. Inisiator 32 anggota," ucapnya.

2. Ikut demo KJS



Ratusan warga dari Massa Front Pengawal Program Pro Rakyat berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka memprotes penerapan sistem berobat gratis Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diterapkan Gubernur Joko Widodo.

Warga menilai sistem KJS justru merugikan mereka. Tak hanya ibu-ibu anak kecil itu berdemo sambil memegang spanduk kecil.

Yang buat demo ini semakin menarik, di tengah-tengah kumpulan massa tampak anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI, Taufiqurrahman. Dia ikut berorasi bersama warga.

Saat dikonfirmasi, Taufiq mengklaim aksi turun ke jalan yang dia lakukan sebagai bentuk solidaritas pada penderitaan rakyat Jakarta.

"Saya terpanggil untuk ikut memberikan semangat pada masyarakat yang merasakan hari ini pelayanan kesehatan semakin mundur gara-gara Kartu Jakarta Sehat," kata Taufiq kepada merdeka.com, Kamis (30/5).

3. Protes lelang jabatan



Kali ini giliran Anggota Komisi A DPRD Taufiqurrahman ikut ambil suara meragukan suksesnya lelang jabatan. Dia menilai, akan banyak muncul kecurangan-kecurangan seiring berjalannya program andalan Jokowi ini.

"Jaminannya apa? Kenyataan hari ini lurah harus dipaksa transparan baru mau terbuka masalah anggaran, karena ada instruksi disuruh tempel," kata Taufiqurrahman beberapa waktu yang lalu.

4. Kritik pendanaan CSR



Taufiqurrahman juga mengkritik langkah Jokowi dan Ahok yang sering melibatkan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendanai beberapa proyek Pemprov DKI.

"Menurut saya itu tidak pas. Semestinya tidak menggunakan CSR, terutama program yang strategis itu dimasukkan dalam APBD dan dituangkan dalam anggaran tiap tahun," ujarnya.

Politikus Demokrat ini kesal dengan sikap Jokowi dan Ahok yang berulang kali membuat kebijakan tanpa berdiskusi dulu dengan DPRD. Padahal menurut Taufiqurrahman, berdasarkan Undang-undang yang namanya Pemerintah Daerah dijalankan oleh eksekutif dan legislatif.

5. Minta Jokowi memanusiakan manusia



Anggota DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman menyayangkan sikap Joko Widodo yang saat itu tidak juga memenuhi panggilan ke Komnas HAM untuk menjelaskan soal penggusuran Waduk Pluit. Karena menurutnya, persoalan warga Waduk Pluit bukan masalah hukum semata, melainkan bagaimana mengedepankan etika dan dialog dengan warga.

"Inikan permasalahan manusia, jadi jangan asal gusur aja, walaupun benar warga secara hukum tidak punya hak atas tanah. Tapi harusnya Jokowi menggunakan cara yang memanusiakan manusia," tegas Taufiqurrahman saat dihubungi wartawan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (16/5).

Dia menambahkan, peliknya persoalan relokasi warga Waduk Pluit sangat berbeda dengan persoalan yang selama ini terjadi di Solo. Maka itu, lanjutnya, Jokowi harus bersikap lebih manusiawi.

"Katanya dulu di Solo bisa bikin 58 kali pertemuan sebelum relokasi, ayo dong di Jakarta bikin gitu juga," tantangnya.

Politikus Demokrat ini juga mendukung Komnas HAM memanggil paksa Jokowi jika mantan wali kota Solo itu kembali mangkir dipemanggilan ketiga.

"Silakan saja Komnas HAM memanggil paksa Jokowi," sambungnya menegaskan. Seperti diketahui, Jokowi sudah bertemu dengan Komnas HAM untuk menjelaskan soal penggusuran di bantaran Waduk Pluit.

6. Kritik janji Jokowi taruh pentungan di gudang



Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa penggusuran rumah di Kampung Srikandi RT 07 RW 03, Jatinegara, Jakarta Timur bukanlah ranah wilayah Pemprov DKI.

"Walaupun ini bukan ranah pemprov harusnya tetap ada campur tangan pemda untuk membantu rakyat di sana," kata Taufiq saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (22/05).

Anggota dewan yang membidangi hukum dan pemerintahan ini berpendapat, seharusnya ada mediasi atau dialog terlebih dahulu dengan warga Kampung Srikandi sebelum mereka digusur. Bukan malah membantu pihak swasta.

Ironisnya, Taufiq menambahkan, saat penggusuran terlihat pasukan Satpol PP dengan seperangkat alat pengamanan dalam penggusuran tersebut.

"Bukan malah membantu swasta untuk menggusur rakyat dengan cara menurunkan ribuan pasukan Satpol PP. Mana itu janji Jokowi yang pada saat kampanye mau taruh pentungan Satpol PP di gudang," tegas Taufiq.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan dikaitkan dengan soal penggusuran Kampung Srikandi. Jokowi menegaskan, penggusuran tersebut adalah murni putusan PN Jakarta Timur.

"Ini adalah keputusan pengadilan. Yang gusur bukan saya. Saya selalu sampaikan kalau bukan kita, ya nggak ada," kata Jokowi.

http://www.merdeka.com/jakarta/6-aks...di-gudang.html