Indonesia merasa perlu belajar dari keberhasilan pembangunan kota besar di dunia

JAKARTA, Jaringnews.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendasain ulang keberadaan Teluk Jakarta. Itu dimaksudkan untuk pengelolaan secara seimbang potensi wilayah perairan laut dan pesisir untuk ekonomi dan lingkungan.

“Pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pemprov DKI melibatkan kami. Saya juga sudah bertemu dengan pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), menindak-lanjuti pertemuan pak Menteri dengan Pak Jokowi,” jelas Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) KKP Sudirman Saad di kantornya hari ini (13/5).

Pembangunan Giant Sea Wall menurut Sudirman, sebetulnya untuk menangani permasalahan pantai di Jakarta, yang berujung pada banjir dan kemacetan lalu lintas. Menurut dia, Indonesia merasa perlu belajar dari keberhasilan pembangunan kota besar di dunia, termasuk Amerika, Korea Selatan, China, dan negara lainnya.

“Tidak ada pilihan lain di berbagai kota di dunia, penanganannya seperti itu. Di Dubai, ada Palm Island. Jakarta bisa membayangkan seperti itu. Jakarta bisa seperti Manhattan di New York, pelabuhan terbesar di Korea Selatan. Semuanya hasil reklamasi, dan berhasil," kata Sudirman.

Selain itu, pembangunan Giant Sea Wall menurut Sudirman juga berdampak terhadap keberadaan pelabuhan Muara Baru. Sehingga perhitungan investasi di Teluk Jakarta ini, kata Sudirman, harus dibarengi dengan kelayakan reklamasi pantai untuk pelabuhan Muara Baru.
Sumber : Jaring news


JAKARTA. PT Agung Podomoro Land Tbk bersiap menggarap mega proyek senilai puluhan triliun rupiah di Jakarta Utara. Emiten berkode APLN ini akan membangun pulau buatan yang di dalamnya terdapat kawasan berkonsep kota satelit.
Pulau buatan itu bernama Pluit City. Trihatma Kusuma Haliman, Direktur Utama Agung Podomoro Land mengatakan, melalui anak usahanya, PT Muara Wisesa Samudera, APLN akan melakukan pengerukan pantai di Pluit, Jakarta Utara.
Namun, rencana itu masih menunggu izin dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Semakin cepat izin keluar, pengurukan juga semakin cepat dilakukan. Trihatma berharap, izin keluar paling lambat akhir tahun 2013.
Rencananya, APLN akan membuat tiga pulau dengan luas total mencapai 560 hektare (ha). Perinciannya, pulau pertama memiliki luas 160 ha, pulau kedua dan ketiga memiliki luas masing-masing 200 ha.
Masing-masing pulau itu akan dibangun lima superblok. "Untuk membangun satu superblok, biayanya sekitar Rp 5 triliun," ujar Trihatma, Kamis (2/5). Berarti, untuk membangun lima superblok, APLN harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 25 triliun.
Adapun, keperluan dana untuk pengurukan ditaksir mencapai Rp 5 triliun. Jadi, untuk pengembangan pulau pertama, APLN membutuhkan biaya sedikitnya Rp 30 triliun. Itu pun belum termasuk biaya pengembangan infrastruktur.
Pluit City merupakan proyek jangka panjang APLN. Trihatma memperkirakan, proses pembangunan pulau-pulau di Pluit City itu akan memakan waktu sekitar 10 tahun.
Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan, pulau-pulau buatan di Teluk Jakarta nantinya dapat dikembangkan seperti Palm Island di Dubai, Uni Emirat Arab. Kabarnya, akan ada 17 pulau buatan di Teluk Jakarta tersebut.
Perusahaan properti ini memang tengah gencar melakukan ekspansi. Beberapa waktu lalu, APLN mengakuisisi 60% saham PT Simprug Mahkota Indah senilai Rp 221 miliar. Lahan yang berlokasi di Simprug, Jakarta Selatan, ini memiliki luas 1,6 ha.
Agung Podomoro akan menyulap lahan ini menjadi apartemen sebanyak tiga menara dan area komersial seluas 4.000 m2. Dua menara apartemen yang terdiri dari 520 unit akan dijual dengan target penjualan Rp 1,3 triliun. Sedangkan satu menara lagi akan disewakan untuk mengerek pendapatan berulang (recurring income).
Trihatma menyatakan, APLN juga mengincar lahan di luar Jawa, seperti Medan, Balikpapan, dan Makassar. "Kami terus mencari lokasi-lokasi strategis," pungkas dia.
Sumber : Kontan.co.id

Nih Kontranya gan

BANDUNG, itb.ac.id - Proyek tanggul raksasa yang lebih dikenal dengan nama Giant Sea Wall akan membentang di Teluk Jakarta sepanjang 30 km. Proyek pemerintah DKI Jakarta yang bekerja sama dengan pemerintah Belanda tersebut akan berada di lepas pantai sejauh 6-8 km dari garis pantai. Tujuan dari proyek tanggul raksasa ini yaitu untuk mengurangi banjir, menyediakan air tawar bersih, dan membangun pesisir. Nyatanya, proyek tersebut diprediksikan akan menimbulkan masalah.

Opini tersebut dilontarkan oleh Muslim Muin, Ph.D. (Ketua Kelompok Keahlian Teknik Kelautan ITB) pada Selasa (14/05/13). Menurutnya, proyek yang menelan dana lebih dari 280 triliun rupiah tersebut bukan merupakan solusi permasalahan banjir dan penurunan tanah yang terjadi di Jakarta. Jika diteliti lebih lanjut, proyek tersebut justru akan membawa kerugian.

Menurutnya, Jakarta tak perlu bangun Giant Sea Wall. Mengapa? Selain biaya yang mahal ditambah biaya operasional yang belum dihitung, dampak Giant Sea Wall ke depannya justru malah akan memperparah banjir di Jakarta, merusak lingkungan laut Teluk Jakarta, mempercepat pendangkalan sungai, mengancam sektor perikanan lokal, dan menyebabkan permasalahan sosial.

Giant Sea Wall akan menyebabkan kecepatan air sungai berkurang akibat jauhnya muka air (titik terendah untuk mengalirkan air). Seperti yang kita ketahui debit sungai adalah perkalian antara kecepatan air dan luas penampang sungai, sehingga jika kecepatan air menurun maka mau tak mau luas penampang suang harus diperbesar. Padahal, terdapat tiga belas sungai sungai yang bermuara di Teluk Jakarta sehingga bisa diperkirakan bahwa debit airnya tidak sedikit. Menurut Muslim, masalah ini hampir tidak mungkin diselesaikan dengan menambah lebar sungai (karena pemukiman dan sebagainya). Satunya-satunya cara yang dapat dilakukan adalah melakukan pengerukan sungai untuk mengurangi laju sedimentasi. Jika pengerukan sungai ini tidak rutin (dengan konsekuensi adanya tambahan biaya operasional), maka yang akan terjadi adalah banjir.

Biaya operasional juga dipertanyakan dalam proses pengaliran air sungai untuk menurunkan muka air. Diperlukan pompa yang besar untuk mengalirkan air dari Jakarta ke daerah bagian dalam Teluk Jakarta yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit agar menyala selama 24 jam nonstop. Muslim memperkirakan biaya untuk pompa ini sebesar 300 miliar rupiah setiap tahun untuk keadaan normal. Belum lagi ketika debit air membesar ketika banjir, kebutuhan daya pompa tentunya membengkak.

Bukan Solusi

Pembangunan Giant Sea Wall disebutkan sebagai solusi dari ancaman rob yang akan melanda Jakarta. "Kanal Banjir Barat (KBB) dan Kanal Banjir Timur (KBT) tidak cukup untuk melindungi ibu kota dari bencana banjir, diperlukan Giant Sea Wall agar pengamanannya semakin lengkap, terutama dalam mengatasi banjir rob," ungkap Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, pada Senin (11/02/13) via antaranews.com.

Menurut Muslim, rob adalah fenoma alam biasa dimana muka air laut tinggi. Rob akan menjadi banjir rob karena terjadinya subsidence (penurunan tanah). Menurutnya tak perlu tanggul raksasa, cukup dengan membangun struktur yang kurang sensitif terhadap subsidence pada daerah yang mengalami penurunan tanah maka permasalahan ini dapat diselesaikan. Hal ini juga disebabkan karena tidak semua daerah Jakarta mengalami subsidence, contohnya Tanjung Priuk.

Jika Giant Sea Wall dibangun, mau tak mau dua pelabuhan ikan Nusantara akan ditutup, puluhan bahkan ratusan ribu warga nelayan harus dipindahkan. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang juga harus ditutup karena aliran air pendingin tidak lagi tersedia. Kalaupun dipertahankan, biaya operasinya sangat besar karena memerlukan pompa yang berjalan terus. Diperlukan dana sebesar 30 triliun rupiah untuk membangun pembangkit listrik yang setara dengan PLTU Muara Karang.

Giant Sea Wall sendiri juga diperkirakan dapat memperparah kondisi lingkungan Teluk Jakarta karena akan memerangkap polutan di dalam daerahnya. Hal ini disebabkan karena bukaan yang rencananya akan dibangun tidak akan cukup untuk membentuk sirkulasi air. Untuk mengatasi hal ini, rencananya akan dilakukan proyek pembersihan air sebelum memasuki Teluk Jakarta. Menurut Muslim, pembersihan air semacam ini bisa menelan biaya sebesar 5 triliun rupiah setiap tahun dan memicu kemunculan proyek-proyek lain. Muslim menyatakan bahwa perbaikan mutu air sebaiknya difokuskan pada bagian hulu sungai, bukan malah menampung air di hilir lalu membersihkannya. Kebijakan reklamasi yang direncanakan pun kurang tepat karena akan memusnahkan biota laut. Jika perairan laut tercemar, yang sebaiknya dilakukan pelarangan mengambil hasil laut sementara pemerintah mengontrol pembuangan limbah lebih lanjut dan membuat perbaikan, bukannya reklamasi lingkungan beserta warga.

Proyek ini agaknya perlu dikaji ulang. Menurut Muslim, Giant Sea Wall bukanlah solusi yang tepat. Muslim mengusulkan alternatif lain yaitu River Dike. River Dike versi Muslim yaitu pembuatan tanggul sepanjang pantai pada daerah yang mengalami penurunan tanah atau subsidence dan mempertinggi tanggul sungai. "Tanggul tersebut dirancang dengan menancapkan tiang-tiang kedalam tanah terlebih dahulu, sehingga kontruksi kuat, walaupun terjadi subsidence namun tanggul tetap akan berdiri," tukas Muslim. Rancangan ini murah dan tidak menutup fasilitas yang ada.

Sumber : Berita ITB

Kalo ane pribadi si setuju sama apa yang dikatakan Pak Muslim,kyanya Giant Sea Wall dan dibangunnya pulau buatan itu bkanlah sebuah kemajuan tapi malah nambah masalah gan,diantaranya selain yg sudah dikatakan Pak Muslim adalah tambah menumpuknya sampah karena banyak orang yang datang kesitu (liat aja sekarang gimna ),rusaknya habitat alami biota disekitar karena pengerukan,berkurangnya fishing groundpara nelayan,dan masih banyak lagi .. . Apalagi klo mnrut ane yang nanti bakalan nikmatin Pulau2 buatan itu cuma org2 yg punya dompet tebel bgt,rakyat kecil mh bkalan jdi penonton doang,dan kebanyakan dosen ane di FPIK IPB juga kontra gan . .. kalo menurut agan sist gmna ? Comen yang cerdas ya gan