Kamis, 30 Mei 2013 , 00:39:00
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin menjaga jarak dengan pemerintahan SBY-Boediono. Partai yang sedang dibelit kasus sapi itu, kini berada dalam satu kubu dengan PDI Perjuangan, menolak keras kenaikan harga BBM, yang direncanakan diterapkan Juni 2013.

Atas sikapnya itu, PKS siap jika ditendang dari koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. "PKS menolak keras kenaikan harga BBM dan siap dengan segala resiko, termasuk jika menteri asal PKS dicopot," ujar anggota Komisi XI DPR dari PKS, Iskan Qolba Lubis, kepada JPNN ini di Jakarta, kemarin (29/5).

Dikatakan, pernyataan ini merupakan sikap resmi Fraksi PKS di Komisi XI DPR, yang dibacakan Iskan pada kesimpulan rapat dengan pihak pemerintah di gedung DPR, Selasa (28/5) jelang tengah malam.

Iskan menjelaskan alasan sikap partai pimpinan Anis Matta itu. PKS, lanjutnya, menolak asumsi inflasi dari pihak pemerintah, yang enyebut angka 7,2 persen. Sedang PKS bertahan bahwa inflasi harus bertahan di angka 6 persen.

Sementara, jika harga BBM dinaikkan, hitung-hitungan PKS, inflasi akan melonjak hingga dua digit, yakni pada kisaran 10,8 persen. Dengan inflasi setinggi itu, lanjut politisi asal Sumut itu, angka kemiskinan akan bertambah 15 juta. Itu baik untuk kategori miskin sekali, miskin, dan hampir miskin.

Dengan harga BBM naik, kata dia, biaya transportasi akan naik hingga 50 persen, sembako naik 20 persen. "Padahal, menurut PKS, 60 persen uang rakyat miskin itu untuk membeli nasi (beras, red). Jadi kalau BBM dinaikkan, rakyat yang paling merasakan dampaknya. PKS tak mau rakyat tambah sengsara," pungkas Iskan.

Tanda-tanda penolakan kenaikan harga BBM oleh PKS sudah mencolok dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah, Senin (27/5). Selain PKS, PDIP juga menolak keras.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait mengatakan, fraksinya menolak rencana kenaikan harga BBM karena dinilai bakal memicu lonjakan harga-harga yang akan memukul rakyat miskin. Karena itu, dirinya meminta agar pemerintah tidak langsung menaikkan harga BBM, melainkan meningkatkan dulu potensi penerimaan pajak.

Sedangkan Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Andi Rachmat mengatakan, fraksinya tidak setuju dengan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan pembagian BLSM karena guyuran uang menjelang masa Pemilu akan memberi dampak politis bagi partai-partai tertentu. "Jadi, kami akan menolak BLSM," katanya. (sam/jpnn)
sumber http://www.jpnn.com/read/2013/05/30/...dari-Koalisi-#
koment TS= semoga PKS akhirnya keluar dari koalisi