Penggagas Interpelasi Jokowi Ikut Demo Warga Tolak KJS
oleh Andi Muttiya Ketteng
Posted: 30/05/2013 13:10


Taufiqurrahman, kader Demokrat, anggota DPRD DKI Komisi A

Liputan6.com, Jakarta : Ratusan massa dari Front Pengawal Program Pro Rakyat (FPPPR) melakukan aksi menuntut pembatalan kerjasama Pemerintah Propinsi DKI dengan PT Askes dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, yang juga penggagas hak interpelasi terkait KJS terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) turut berorasi bersama demonstran.

Ketua DPC Demokrat Jakarta Pusat itu mengaku memberi dukungan terhadap aksi massa. Taufiq menilai fungsi utama program KJS telah bergeser, dikarenakan Pemrov DKI melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan PT Askes.

"Saya di atas mobil ini untuk memberi dukungan kepada rakyat Jakarta yang menolak KJS. Program yang katanya unggulan telah hilang dari fungsinya saat Jokowi-Ahok melibatkan Askes," ujar Taufiq, dalam orasinya, di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (30/5/2013)

Taufiq juga menyambung pernyataan massa yang berdemo itu bahwa program KJS Jokowi-Ahok tidak lebih sekadar pencitraan dengan membagi-bagikan kartu langsung ke warga.

"Kita tahu Jokowi-Ahok yang bisanya cuma blusukan dengan membagikan kartu KJS. Buat apa blusukan itu?," ujarnya.

Dari 32 anggota yang melakukan tanda tangan pengajuan hak interpelasi, mayoritas berasal dari Fraksi Demokrat DPRD DKI, yaitu sebanyak 20 orang.

Sementara, terdapat 9 orang dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan fraksi partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mundur dari pengajuan tersebut. (Ein/Ism)

Source


Anggota DPRD Demokrat Ikut Demo Tolak KJS, Jokowi: Ya Bagus Dong!
oleh Andi Muttya Ketteng
Posted: 30/05/2013 15:00


Liputan6.com, Jakarta : Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman yang juga penggagas hak interpelasi terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi, turut berdemo menolak program itu. Taufiqurrahman bahkan berorasi di tengah-tengah demonstran yang berunjuk rasa ke depan Balaikota DKI.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin menganggapi lebih jauh aksi ketua DPC Demokrat Jakarta Pusat itu. "Ya bagus. He-he-he. Ya bagus dong," Ikut demo kan bagus," ujar Jokowi sambil tertawa di Balaikota, Kamis (30/5/2013).

Salah satu tuntutan warga yang tergabung dalam Font Pengawal Program Pro Rakyat (FPPPR) itu, yaitu agar Pemerintah Provinsi DKI membatalkan kerja sama KJS dengan PT Askes. Alasannya kerjasama itu dinilai memiliki indikasi kolusi dan korupsi.

Jokowi menjelaskan bahwa premi kesehatan sebesar Rp 23.000 itu dikelola sendiri oleh Pemrov DKI. Sedangkan, peran PT Askes dalam program KJS hanya sebagai pendamping. PT Askes adalah badan pelaksana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan Undang-undang BPJS. Jokowi mengakui, masyarakat belum memahami hal itu.

"Uang itu kita kelola sendiri lho. Bukan dikelola oleh Askes. Pada keliru semua. Askes hanya mendampingi kita. Nggak ada lain-lainnya. Orang mikirnya pasti PT Askes ini bayar premi. Kita tidak bayar premi ke PT Askes. Ndak ada itu. Hehehe. Nggak ngerti aja itu," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan kembali bahwa PT Askes hanya mendampingi Pemrov DKI dalam penerapan KJS dan sitem INA CBGs (Indonesian Case Based Group) sebagai daerah uji coba sistem itu. Sehingga mantan walikota Surakarta itu berharap tidak ada pengertian yang salah terhadap sistem tersebut.

"Kita ini yang pertama. Didampingi lho, tidak membayar premi lho. Jangan dibolak-balik. Dipikir kita asuransi untuk membayar premi. Ndak ada," ujar Jokowi.

Ia kemudian membandingkan KJS dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dulu. Saat masa SKTM, pasien di rumah sakit tidak membludak karena belum sampai ke masyarakat. Selain itu, proses penggunaannya juga sulit, warga harus lebih dulu ke RT, RW, kelurahan, lalu ke puskesmas atau ke rumah sakit. Sehingga banyak warga yang sakit dan meninggal tetapi tidak terpantau karena mereka masih berada di rumah.

"Nah, sekarang sistem ini (KJS) sudah memberikan kesadaran masyarakat dan sangat simple. Sehingga keliatan RS membludak. Ya, kalau RS membutuhkan tambahan ruang, itu dalam tindakan lapangan. Ini euforia pasien bertumpuk-bertumpuk. Itu yang tidak pernah dihitung," kata Jokowi. (Ein/Sss)

Source

Semakin jelas identitas dan hubungan Front Pengawal Program Pro-Rakyat (massa bayaran) dan Taufiqurrahman (sang provokator).


Fakta menarik dan lucu.