Menteri Perempuan Prancis Ingin Hapuskan pramuriaan

PARIS - Menteri Pemberdayaan Perempuan Prancis Najat Vallaud-Belkacem mengatakan, misi utamanya setelah terpilih dalam kabinet Presiden Francois Hollande adalah melenyapkan praktek prostitusi di Negara Mode itu. Namun, misinya ini ditentang oleh para pekerja seks komersial (PSK) dan petugas kepolisian.

"Pandangan objektif Saya, sama halnya seperti Partai Sosialis yang baru saja terpilih dalam pemilihan umum, adalah ingin melenyapkan kegiatan prostitusi," ujar Vallaud-Belkacem kepada Suratkabar mingguan Journal de Dimanche, yang dikutip France24, Selasa, (26/6/2012).

Pernyataan yang diutarakan Vallaud-Belkacem ini sebelumnya sempat muncul ketika adanya sebuah inisiatif lintas partai di Majelis Rendah pada 2011 lalu yang mengusulkan agar kegiatan komersil untuk seks digolongkan sebagai perbuatan kriminal.

Terkait dengan misinya itu Vallaud-Balkacem mengaku, ia telah mendapat dukungan dari Menteri Dalam Negeri Prancis Manuel Valls.

"Tindakan ini didasarkan pada fakta lapangan dan ditujukan untuk melindungi para PSK yang menjadi korban kekerasan dari kejahatan terorganisir dan dari mucikari mereka," tegas Vallaud-Belkacem.

"Pertanyaan bukan apakah kita akan menghapus prostitusi karena tentu saja jawabannya adalah iya. Namun, bagaimana kita melakukannya," tutur perempuan berusia 34 tahun itu.

Sebuah data menyebutkan saat ini 90 persen dari PSK yang bekerja di Prancis merupakan korban dari kejahatan perdagangan internasional.

Namun, tampaknya misi Vallaud-Belkacem ini akan mendapat banyak kritikan khususnya mereka yang terjun langsung dalam bidang prostitusi Prancis. Salah seorang PSK yang juga merupakan wakil dari Asosiasi PSK, Chloe Navarro, terang-terangan menolak misi Vallaud-Belkacem itu.

"Hak apa yang dimiliki Vallaud-Belkacem atau bahkan orang lain ketika mereka mengatakan apa yang dapat atau tidak dapat Saya lakukan dengan tubuh Saya sendiri? Apakah mereka akan memeriksa setipa kamar tidur yang ada di Prancis hanya untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi untuk kegiatan seks?," tanya Navarro.

Menurut Navarro, tindakan yang ditunjukkan oleh Menteri Perempuan Prancis itu tidak menghormati asosiasi pekerja seks yang ada di Prancis.

"Kami adalah serikat buruh yang mewakili hak-hak dari pekerja seks. Namun Vallaud-Belkacem bahkan tidak terlebih dahulu berbicara dengan kami atau bertanya tentang sudut pandang kami terkait masalah ini. Ia tidak memiliki legitimasi apapun," ujar Navvaro.

Pernyataan Navvaro itu didukung oleh Ketua Asosiasi mantan PSK, France Arnould, yang mengatakan bahwa tidak benar PSK Prancis memanfaatkan fasilitas mucikari dalam praktek kerja mereka.

"PSK ini tidak memiliki mucikari. Mereka adalah bagian dari kehidupan warga sipil. Mereka membayar pajak dan yang terpenting mereka adalah warga negara Prancis," tegas Arnould.

silahkan comment gan...
Klo menurut saya sh,lebih baik emang dihapuskan gan (walau gak mudah selama demand ada).
Tapi setidaknya kita tidak terlibat dalam memfasilitasi praktek prostitusi.