JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana tak mempermasalahkan jika DPRD DKI mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, ia berpesan agar apa yang dilakukan sejumlah anggota DPRD itu tidak mengganggu kepentingan rakyat.

"Sebenarnya, DPRD DKI berdiri sendiri (bukan berdasarkan partai) tentang apa yang terjadi di sana. Tapi, saya berpesan untuk mengutamakan kepentingan rakyat," kata Ketua Komisi VII DPR tersebut di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Sutan menegaskan, interpelasi merupakan hak biasa yang digunakan anggota legislatif untuk meminta jawaban dari eksekutif. Menurutnya, pengajuan hak interpelasi ini tidak berkaitan dengan wacana mencopot Jokowi dari jabatannya.

"Tak ada yang salah dengan interpelasi. Itu hak bertanya, dijawab kan selesai, jadi jangan seolah-olah ini untuk menggoyang kepemimpinan Jokowi, ya enggaklah," ujarnya.

Saat ini, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta sudah mengusulkan pengajuan hak interpelasi kepada Jokowi terkait pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan sistem pembayaran klaim rumah sakit berdasarkan Indonesia Case Based Groups (INA CBG's). Sedikitnya, 30 anggota DPRD telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan pengajuan hak interpelasi. Meski demikian, sejumlah nama mencabut dukungan itu.

DPRD menilai Pemerintah Provinsi DKI terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Terlebih lagi, sebenarnya, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.

tumben nih bang batu enak komennya