Sedulur Sikep Taat Aturan

KUDUS - Hajat Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus, Minggu (26/5), digunakan sebaik-baik­nya oleh warga Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus.
Penganut ajaran Samin Suro­sentiko di Kota Keretek ini me­nyalurkan hak pilihnya di Tem­pat Pemungutan Suara (TPS) ma­sing-masing. ’’Memilih pe­mim­pin ini sesuai dengan cita-cita Samin Surosentiko me­mer­dekakan Indonesia. Setelah Indo­nesia, harus taat aturan, termasuk ikut memilih dalam Pilgub dan Pilbup,’’ ujar Budi Santoso, to­koh Sedulur Sikep di Desa Larik­rejo, Kecamatan Undaan.
Dia mengutarakan, di Kudus ada beberapa desa yang masya­rakatnya menganut ajaran Sikep. Yaitu di Desa Larikrejo sendiri, lalu Desa Kuthuk (Undaan), Ka­li­yoso (Undaan), dukuh Goleng, Desa Jati Wetan (Jati), dan Du­kuh Mijen, Desa Bulung­cangkring (Jekulo). ’’Ada sekitar 252 sedulur Sikep yang memiliki hak pemilih dalam Pilgub Jawa Tengah dan Pilbup Kudus tahun ini,’’ jelasnya.
Menurut Budi Santoso, ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan tersendiri oleh se­dulur Sikep dalam memilih pe­mimpinnya. ’’Kriteria kepemimpinan yang menjadi pertimbangan, yaitu calon hubungannya baik dengan sedulur Sikep dan masyarakat secara umum, tindak tanduk (sopan-santun)-nya baik, dan juga mau melayani masyarakat,’’ tuturnya.
Moh Rosyid, dosen STAIN Kudus yang banyak melakukan penelitian mengenai ajaran Sikep menjelaskan, partisipasi sedulur Sikep dalam Pemilu ini merupakan bukti untuk membantah pandangan khalayak yang menganggap mereka sebagai kelompok pemberontak.
Jelas Rosyid, penerus ajaran Samin saat ini juga sudah menerima perubahan budaya dengan tetap berpegang teguh etik-moral yang digariskan leluhurnya.
Bagaimana dengan politik uang? Budi Santoso mengakui ada penganut ajaran Samin yang menerima uang dari salah satu calon tertentu. ’’Hanya, kalau amplop yang diberikan dari calon yang tidak cocok dengan pilihannya, maka tidak akan menerima. Amplop dari salah satu calon akan diterima jika sesuai dengan pilihannya,’’ ungkapnya.
Soal Politik
Di lain tempat, puluhan pengi­kut perhitungan Aboge di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Banyumas, juga tak ketinggalan untuk ikut Pilgub Jateng.
”Aboge itu hitungan, jadi tidak ada kaitannya dengan politik. Kalau pilihan politik itu ya ma­sing-masing. Terserah, dikembalikan ke diri masing-masing. Tidak boleh ada paksaan,” jelas Subagyo, juru kunci duwur Ma­kam Kiai Toleh.
Bagi mereka, Pilgub Jateng sama dengan pemilihan kepala desa. Mereka punya kriteria dan alasan memilih calon untuk menjadi pemimpin mereka. Namun dibandingkan dengan pilkades, Pilgub di wilayah Banyumas di pinggiran ini terbilang biasa saja.
Warga setempat yang juga pengikut perhitungan Aboge, Narsim (56) mengatakan, warga masyarakat hanya berpikir sederhana saja.
”Pengikut Aboge itu tetap saja ikut peraturan pemerintah dan turut serta menyukseskan pemilu. Memang kami mempunyai perhitungan sendiri dalam me­nentukan waktu Ramadan dan Syawal. Cuma itu saja, kalau politik dan hukum kita manut sama pemerintah,” jelasnya.
Ketua KPPS, Marsono me­ngatakan, di TPS 3 Desa Cika­kak, animo masyarakat untuk ikut dalam Pilgub cukup bagus. Dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 581 turut hadir dalam TPS adalah sebanyak 60 prosen. (H61,K37-90)

Sumber

Komentar TS:

Oran Samin ini kalo bilang A ya A, B ya B.

Namanya memilih pemimpin, harus bebas dari money politic atau 'serangan fajar'. Kalo suara/vote sdh bisa dibeli, maka pemimpin tsb 'membeli' suara Anda, dan Anda tidak berhak apa-apa lagi, karena toh 'sudah dibeli'.

Jangan pilih pemimpin karena uangnya.