Praktik korupsi di Indonesia kian akut. Banyak kepala daerah terseret kasus hukum. Selama sembilan tahun, ada 291 kepala daerah baik gubernur, bupati/ wali kota di Indonesia dan 1.200 aparatur negara terlibat kasus korupsi.

"Sejak 2004 hingga Februari 2013 ini saja ada 291 kepala daerah terjerat korupsi," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dalam acara media gathering "Mewujudkan Pemilukada yang Bersih dari Politik Uang untuk Menghasilkan Kepala Daerah yang tidak Koruptif", di Bandung, Senin (27/5).

Dia menjelaskan ada 21 gubernur, 7 wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 wali kota dan wakil wali kota 20 orang yang terjerat kasus korupsi itu. "Data tersebut berdasarkan dari Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Tidak berhenti di situ, selain kepala daerah korupsi juga menjerat aparatur pemerintah. Jumlahnya cukup besar. "Untuk aparatur birokrat ini ada 1.221, dan menetapkan 185 menjadi tersangka, 112 terdakwa, 877 terpidana, 44 orang menjadi saksi," paparnya.

Berangkat dari situ, menurutnya masalah korupsi ini harus bisa diselesaikan dan dilakukan pembenahan serius. Perkara korupsi ini yang ada saat ini sudah sangat terstruktur, masif dan sistematik.

"Berangkat dari pemilu kita harus pembenahan serius kalau tidak akan melahirkan pemimpin yang koruptif," ungkapnya.

Meski demikian, trend korupsi yang ada saat ini diimbangi dengan alat pemberantasan korupsi yang juga cukup baik. KPK dengan SDM yang terbatas menjerat pencuri uang rakyat ke balik jeruji.

"Dulu koruptor itu banyak sekali. KPK belum ada. Ibarat nelayan mau tangkap ikan alatnya masih lemah sehingga saat menjaring hanya sedikit," ungkapnya. Sekarang koruptor kurang lebih sama tapi regulasi baik.

"KPK dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) punya kecepatan. Saat mau menjaring KPK sekarang punya alat canggih, sehingga ada ruang untuk optimis," bebernya.

Dia meyakini, dengan menjerat koruptor ke ranah publik akan membuat jera karena sanksi sosial bisa membuat pelaku malu.