Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menjelaskan persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS) kepada DPRD DKI Jakarta. Penjelasan dilakukan agar para anggota DPRD itu paham terkait program KJS.

"Mungkin ada yang belum tahu misalnya INA CBGs itu apa, ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu tentang kenapa 16 rumah sakit itu kemarin ada keinginan, meskipun enggak jadi," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5).

Tapi, sejauh ini Jokowi mengaku belum ada undangan dari DPRD. Jika ia diundang untuk memberikan penjelasan terkait KJS, maka akan datang.

"Enggak ada undangan saya. Mungkin Pak Wagub (Ahok). Saya enggak tahu," ujarnya.

Jokowi mengaku, interpelasi yang digalang para anggota DPRD itu merupakan hal biasa. Karena itu ia tidak menganggap pusing.

"Ya dijelasin kalau bertanya ya dijelasin. Itu haknya dewan. Itu hal yang sangat teknis, perlu dijelas-jelasin," katanya.

Interpelasi para anggota DPRD ini awalnya digulirkan karena tidak puas dengan penyelesaian KJS. Kisruh KJS berawal dari beberapa rumah sakit swasta mundur dari KJS.

Rencana pengajuan hak interpelasi atau hak bertanya 32 anggota DPRD kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) tentang Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah masuk ke meja pimpinan dewan.

Sejumlah rumah sakit swasta memilih mundur sebagai penyedia layanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Kejadian ini dimanfaatkan oleh anggota DPRD DKI untuk hak interpelasi atau hak bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta Asraf Ali getol menggalang hak interpelasi. Sebabnya, Jokowi dinilai tak bisa menjelaskan persoalan yang terkandung dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menyebabkan beberapa rumah sakit memilih mengundurkan diri.

"Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5).

Asraf menilai, program KJS yang dijalankan Jokowi tidak mengandung kejelasan karena konsep yang dipakai belum matang. Sehingga, atas hal itu, dia merasa perlu meminta pertanggungjawaban kepada Jokowi secara resmi dalam forum mengingat masalah KJS tidak dapat selesai di tingkat komisi.

"Nanti gubernur akan banyak ditanya dalam forum. Gubernur harus menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan," jelasnya.

Namun belakangan, Asraf Ali justru menyangkal pemberitaan yang menyebut dia berinisiatif mengajukan hak interpelasi. Dia bahkan mengaku tidak tahu sumber penggalangan itu dari siapa.

"Sementara pengumpulan tanda tangan. Tapi saya gak tau sumbernya. Saya sendiri tidak tanda tangan," ujar Asraf saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (25/5).

Ketua Fraksi Golkar ini menyebutkan, tidak ada satupun anggotanya yang turut menandatangani hak interpelasi itu. "Fraksi Golkar tidak setuju karena tidak terlibat," kata dia.

Selanjutnya, Asraf justru menjelaskan, jika DPRD tetap kukuh menggunakan hak itu, maka hal itu tidak akan bermanfaat. Pasalnya, persoalan KJS sudah selesai di tingkat komisi.

"Tidak ada lagi gunanya. Karena sudah selesai di tingkat komisi," pungkas Asraf.

Pengamat Politik Boni Hargens menilai pengajuan hak interpelasi beraroma politis. Boni menilai langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk menjatuhkan Jokowi yang terus moncor sebagai capres terpopuler versi berbagai lembaga survei.

"Pastinya kelompok yang tidak mengharapkan Jokowi jadi capres terkuat di 2014. Jujur saja tanpa kampanye bisa menang melawan figur-figur yang lain," katanya.

Boni melihat Jokowi memiliki karakter yang di luar maenstrem atau di luar kebiasaan.

"Dia bukan politisi yang dibentuk oleh media, dan dibentuk parpol. Tapi dia politisi yang punya karakter. Karakter dia yang dikapitalisasi oleh segala macam strategi branding media," tuturnya.

Meski lawan politik coba menghantam dengan berbagai isu, menurut Boni, sosok Jokowi tidaklah mudah untuk dihancurkan citranya. Terlebih, selama ini sudah melekat di masyarakat jika Jokowi adalah pribadi yang dekat dengan wong cilik.

"Politisi yang terlahir sebagai politisi, sehingga kebesaran Jokowi sangat sulit untuk digerus oleh upaya-upaya politik dari kelompok lain. Di sinilah Jokowi jadi ancaman bagi banyak kelompok," katanya.