- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Lebih Seru dari Sapi PKS? KPK akan Bongkar Centurygate pasca SMI "bernyanyi" di AS
TS
sharita
Lebih Seru dari Sapi PKS? KPK akan Bongkar Centurygate pasca SMI "bernyanyi" di AS
Abraham Samad, boss KPK
Keterangan Sri Mulyani Bisa Bongkar Centurygate, Kata Samad
Sun, 26/05/2013 - 19:32 WIB
RIMANEWS-Keterangan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa membuka tabir penyidikan kasus pengucuran dana pada Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Selain keterangan, Direktur Bank Dunia ini juga menyerahkan sejumlah dokumen baru. Demikian dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. "Kabar yang menggembirakan itu karena keterangan Sri Mulyani yang diberikan di Amerika pada penyidik adalah keterangan yang tidak pernah diberikan sebelumnya. Dan keterangan ini bsa membuka peluang terbongkarnya kasus century," Samad pada wartawan di sela acara Lokakarya Jurnalis Anti Korupsi, Jumat, 25 Mei 2013.
Keterangan Sri Mulyani ini akan bernilai sempurna, kata Samad, jika didukung oleh keterangan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang sebelumnya sudah menjadi tersangka dalam kasus ini. Selain keterangan, Sri Mulyani juga menyerahkan sejumlah dokumen penting. "Ya ada dokumen-dokumen juga yang sebelumnya belum pernah diserahkan," jelas Samad.
Sementara itu, soal anggota Tim Pengawas Century yang menyatakan bahwa keterangan Sri Mulyani biasa saja, Samad tidak sependapat. "Enggak. Yang diberikan di Amerika. Keterangan yang diberikan Sri Mulyani di Amerika adalah keterangan yang tidak pernah diberikan sebelumnya," katanya meyakinkan. Tapi ia menghargai komentar Timwas. "Saya pikir wajar saja orang mau berpendapat lain. Kita hargailah," katanya.
Sementara itu, Samad selanjutnya mengklarifikasi, bahwa tim KPK tidak datang untuk memenuhi panggilan Timwas di DPR karena memang terbentur kode etik, bukan karena tidak siap. "Jadi begini, alasan KPK tidak datang karena Timwas memanggil juga orang-orang dari BI. Dan orang-orang itu punya potensi di kemudian hari kita periksa. Jadi kita tidak boleh ada kode etik, kita tidak boleh ketemu dengan orang yang akan kita periksa. Sebenarnya itu," katanya.
Yang dikhawatirkan Samad lagi, adalah Timwas mengkonfrontir KPK dan BI. "(Karena itu) Seandainya Timwas kemarin hanya memanggil KPK saja, tidak diisertai dengan pejabat-pejabat BI yang hadir, maka KPK akan datang," katanya. Selain Sri Mulyani, Samad menambahkan, ada satu lagi saksi yang akan diperiksa. Yakni seorang pejabat BI yang sedang kuliah di Australia. "Minggu depan depan mungkin penyidik berangkat," katanya.
KPK mengumumkan penetapan Budi Mulya dan Siti Chalimah Fadjrijah, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengawasan, sebagai tersangka pada 20 November silam. Mereka disangka menyalahgunakan wewenang dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century tahun 2008. Modusnya adalah mengubah syarat Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) penerima FPJP dari minimal 8 persen menjadi 2,35 persen. Jadi CAR Century yang rendah mendapat dana bantuan Rp 502,07 miliar.
Untuk memperdalam kasus ini, KPK memeriksa Sri Mulyani Indrawati secara intensif pada 30 April hingga 2 Juni kemarin di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Dana beberapa pejabat BI yang juga merupakan saksi dan tersebar di berbagai belahan dunia.
http://www.rimanews.com/read/2013052...ate-kata-samad
Info dari Sri Mulyani Diyakini Perkuat Indikasi Adanya Itikad Tidak Baik Dalam Bailout Century
Thu, 09/05/2013 - 23:31 WIB
RIMANEWS-Setelah mendapatkan informasi dari mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini akan sangat berhati-hati dalam menuntaskan skandal dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century."Pemeriksaan itu merupakan bentuk kehati-hatian KPK. Kami percaya ada dimensi dan data penting yang disampaikan Sri Mulyani mengingat pernyataannya selama ini," kata anggota Tim Pengawas (Timwas) DPR dalam Skandal Bank Century dari PDIP Hendrawan Supratikno di Jakarta, Kamis (9/5).
Ia memaparkan pernyataan Sri Mulyani selama ini memang sangat membantu, termasuk data Bank Indonesia (BI) yang banyak tidak akurat. Sebab, Bank Century bukan rontok melainkan karena krisis melainkan mismanajemen. Dan hal itu, menurut dia, telah sepengetahuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena selalu diberi laporan. "Info dari Sri Mulyani akan memperkuat indikasi adanya iktikad tidak baik dari pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik," tandasnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Sri Mulyani Indrawati yang saat ini menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Sri Mulyani sudah diperiksa dua kali, yakni pada 30 April dan 1 Mei 2013. Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada 7 Desember 2012, sedangkan mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah dianggap bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.
Pemberian pinjaman ke Bank Century bermula saat bank itu mengalami kesulitan likuiditas pada Oktober 2008. Namun, Century tidak memenuhi syarat mendapatkan FPJP karena kesulitan likuiditas akibat penarikan dana nasabah dalam jumlah besar secara terus-menerus. Rasio kecukupan modal (CAR) Century juga tidak mencukupi, hanya 2,02%. Padahal, syarat mendapat bantuan adalah CAR harus 8%. Namun, bantuan tetap digelontorkan pemerintah dalam hal ini BI karena permasalahan Century dianggap bisa berpengaruh secara sistemik terhadap perekonomian nasional.
http://www.rimanews.com/read/2013050...dak-baik-dalam
Quote:
Sri Mulyani
Inilah Pengakuan Sri Mulyani (Tahun 2009 Lalu)
SELASA, 01 SEPTEMBER 2009 | 05:55 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui laporan atas kucuran dana talangan kepada bank gagal Bank Century baru dilakukan 25 November 2008, atau empat hari setelah keputusan penyelamatan diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. “Pak Wakil Presiden mengatakan tanggal 25, saya rasa beliau benar. Untuk itu dia yang menginstruksikan penangkapan Robert Tantular,” kata Sri usai rapat dengar pendapat dengan Komisi Keuangan dan Perbankan kemarin.
Ketika ditanya mengapa laporan dilakukan setelah pengambilan keputusan, Sri hanya menjawab, “Tapi berarti benar kan saya melapor. Benar tidak? Lapornya benar.” Sri menjelaskan, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sistem Keuangan mengamanatkan langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu Menteri Keuangan, bersama Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Dia merasa telah menjalankan seluruh prosedur, mulai dari melaporkan kepada Presiden, atau kepada Wakil Presiden jika Presiden berhalangan. Instruksi Presiden kepadanya agar menjaga stabilitas seluruh perekonomian, hingga koordinasi dengan Bank Indonesia. “Jadi itu semuanya dilakukan oleh kami,” ujarnya. Ketika ditanya apakah yang dimaksud dari amanat undang-undang adalah hanya sekadar melaporkan bukan meminta perizinan, Sri enggan menjawab. “Kalimat sekedar kan seperti menyepelekan, saya tidak mau apalagi dalam bulan puasa ini, kalian cek saja dalam aturannya,” katannya.
Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan menyebutkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyampaikan laporan mengenai pencegahan dan penanganan krisis kepada Presiden. “Kalau dalam undang-undang disebutkan pengambilan keputusannya pemerintah, pemerintah itu berarti kami harus konsultasi pada presiden. Kalau presidennya lagi pergi, ya kami ke wakil presiden,” Sri menegaskan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dirinya tidak mengetahui proses bail out dan tidak pernah dilapori sebelumnya oleh pejabat berwenang. Dia menyayangkan penjelasan Menteri Keuangan (kepada sejumlah wartawan melalui pesan singkat elektronik), Kalla telah diberi tahu. "Seakan-akan Saya diberi tahu per tanggal 22 November 2008," ujarnya.
Menurut Kalla, Sri Mulyani mengatakan Komite Kebijakan Sektor Keuangan memutuskan bail out Bank Century pada 21 November. Lalu, Menteri Keuangan melapor ke Kalla pada 22 November. Sehari setelah laporan atau 23 November, dana talangan ke Century dicairkan. "Padahal sebetulnya tidak," katanya.
Kalla lebih lanjut membeberkan baru mendapat laporan pada 25 November. Laporan tidak mungkin dilakukan pada 22 November karena saat itu hari Sabtu. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Boediono, melaporkan situasi Bank Century. "Saya langsung mengatakan masalah Century bukan masalah karena krisis tapi itu perampokan, kriminal, karena pengendali bank ini merampok dana Bank Century dengan segala cara termasuk obligasi bodong yang dibawa ke luar negeri," ujarnya.
Menurut Sri, penanganan Century juga dikomunikasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan dilakukan secara prosedural, mulai dari perkembangan sektor keuangan secara keseluruhan yang mulai mengalami tekanan hingga laporan Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono, yang menyampaikan beberapa kondisi perbankan yang menghadapi tekanan. “Semuanya disampaikan,” katanya. Ketika itu, kata dia, Bank Indonesia menyampaikan akan ada krisis sistemik di perbankan. “Termasuk adanya yang mengalami tekanan likuiditas yang sangat dalam,” kata Sri.
http://www.tempo.co/read/fokus/2009/...l-Bank-Century
Suntikan Modal ke Century atas Restu Bank Indonesia
MINGGU, 30 AGUSTUS 2009 | 20:23 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Firdaus Djaelani mengatakan penyelamatan PT Bank Century Tbk sudah dilakukan sesuai prosedur. Penyertaan modal Rp 6,762 triliun ke bank gagal tersebut dilakukan berdasarkan perhitungan dan persetujuan Bank Indonesia. "Ada assesment dari Bank Indonesia, misalnya untuk menghitung rasio kecukupan modal," kata Firdaus di kantornya, Minggu (30/8).
Bank Indonesia menetapkan rasio kecukupan modal bank sebesar delapan persen. Angka itu setara Rp 2,655 triliun. Namun Lembaga Penjamin kemudian menambah modal hingga rasio 10 persen atau setara Rp 2,766 triliun pada 23 November 2008. "Itu untuk memberikan kelonggaran likuidasi bank," ujarnya.
Atas penilaian Bank Indonesia pula Lembaga Penjamin kemudian menyuntikkan tambahan modal sebanyak tiga kali hingga berjumlah Rp 6,72 triliun. Namun Firdaus mengatakan Lembaga Penjamin tidak mengurus penggunaan penyertaan modal tersebut. "Penggunaannya diserahkan kepada manajemen baru Bank Century," ucap dia.
Dia mengatakan Bank Century bisa saja menggunakannya untuk membayar dana deposito yang jatuh tempo. Ia juga menilai wajar jika ada nasabah besar yang ingin mencairkan 10 persen depositonya. "Itu normal saja karena misalnya dia butuh untuk membiayai bisnisnya," tuturnya.
Namun Firdaus enggan mengungkapkan deposan besar Bank Century dengan alasan kerahasiaan bank. Yang terpenting bagi Lembaga Penjamin adalah menyehatkan Bank Century karena Komite Stabilitas Sistem Keuangan memutuskan bank itu gagal yang berdampak sistemik. Sesuai Undang-Undang Lembaga Penjamin Sosial lembaga harus menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik.
Karena keputusan itu pula Lembaga Penjamin tidak menghitung dana yang diperlukan seandainya Bank Century dilikuidasi. Menurut dia, Lembaga Penjamin tidak punya wewenang untuk menolak menyehatkan bank sebab keputusannya ada di otoriter fiskal dan moneter.
Firdaus menegaskan dana penyertaan modal ke Bank Century sepenuhnya berasal dari kekayaan Lembaga Penjamin. Kekayaan Lembaga Penjamin hingga akhir Juli mencapai Rp 18 triliun, sebanyak Rp 14 triliun di antaranya berasal dari premi bank peserta penjamin dan investasi. "Jadi Insya Allah keuangan LPS tidak akan terganggu dengan penyertaan modal itu," ujarnya.
Dia menambahkan penyertaan modal Lembaga Penjamin akan dijual paling lama tiga tahun. Penjualan dapat diperpanjang hingga dua kali satu tahun jika tidak sama dengan jumlah penyertaan modal. "Kalau setelah dua kali satu tahun tidak ada, maka akan dijual ke penawar yang paling tinggi," ungkap Firdaus yang mengaku siap dengan risiko penjualan saham Bank Century yang lebih rendah dari jumlah modal.
http://www.tempo.co/read/news/2009/0...Bank-Indonesia
----------------------------
Gara-gara kita terus disajikan KPK berbagai mini seri sinetron pemberantasan korupsi, lupalah kita semuanya kalau infra struktur ekonomi masih banyak yang terbengkalai. Lupa kalau utang Negara kini sudah tembus angka 2000 triliun rupiah. Lupa kalau SDA dan pasar ekonomi dalam negeri semakin besar saja porsi asing yang menguasai dan menjarahnya. Lupa kalau kwalitas pendidikan tidak semakin baik, tapi malahan semakin amburadul. Lupa ancaman separatisme ingin merdeka di Papua, bisa semakin membara, apalagi mulai ada negeri asing yang mengomporinya. Lupa kalau narkoba yang beredar di dalam negeri asal negeri asing kini sudah melebihi omzet 48 triliun rupiah setahunnya, dengan korban sekitar 5 jutaan warga yang masih muda. Semuanya lupa. Mungkin mati pun sudah lupa, seakan-akan masih hidup seribu tahun lagi
0
5.6K
61
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan