KASKUS

Nama-nama anggota dHEWAN DPRD DKI Pengancam JOKOWI

ni dia gan daftar nama2nya...... ada yang bisa ngasih foto2 mereka ga yah? biar di pajang di jalan2 jakarta.




JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD mengancam pemakzulan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, rupanya masyarakat tidak rela Gubernur yang dipilih oleh warga tersebut diancam. Beberapa kelompok masyarakat pun balik membalas. Mereka berencana menyebarkan foto-foto 32 orang anggota DPRD yang mendukung pemakzulan Jokowi.

Demikian disampaikan perwakilan Forum Komunikasi Jakarta Baru dan lembaga sosial kemasyarakatan Halo Jakarta saat aksi unjuk rasa mereka di Bundaran HI pada Minggu (26/5/2013) pagi.

"Kami akan menyebarkan foto-foto anggota yang mengancam Jokowi biar rakyat tahu bahwa inilah orang-orang yang tidak prorakyat. Kami yakin rencana pemakzulan hanya karena politisasi, padahal tidak pernah bawa-bawa partai. Jokowi bukan karena partai tapi figur. Jadi hendaknya janganlah kekurangan program KJS dipolitisasi," kata Panji Virgianto, salah seorang anggota Halo Jakarta.

Panji menyatakan, program KJS memang memiliki kelemahan dan DPRD memiliki hak interpelasi. Namun, sebaiknya hak interpelasi dilakukan untuk melakukan koreksi dan memperbaiki, bukannya dipakai untuk mempolitisasi dan mengancam.

"Jangan menilai program itu lemahnya saja, kalau ada kekurangan wajar. Tugas DPRD untuk mengoreksi dan memperbaiki, bukan mempolitisasi. Jadi kami bukan mengancam DPRD, tapi mengingatkan agar mereka menempatkan tugas sesuai fungsinya," jelas Panji.

Adapun 32 orang anggota DPRD DKI yang fotonya akan disebar terdiri dari 20 orang dari Fraksi Partai Demokrat, 2 orang dari Fraksi PAN, 1 orang dari Fraksi Partai Golkar, 5 orang dari Fraksi Partai Hanura, dan 4 orang dari Fraksi PPP.

Seperti diberitakan, mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.

Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.


sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2...ampaign=artbox

pilih yang pro rakyat
Demokrat paling banyak gan...!! ini mesti Poltak dkk yang gak ada kerjaan...
Ada indikasi tidak bener tuh dprd
Quote:Original Posted By diazambava
Demokrat paling banyak gan...!! ini mesti Poltak dkk yang gak ada kerjaan...



bener gan dari demokrat paling banyak. apalagi ALAYdrus (bener2 alay deh) sampe dicaci maki pemirsa TV waktu pas wawancara langsung... hehehheheh
lanjutkan pak jokowi kami rakyat yg membelamu
kalo di indonesia,pejabat yang korupsi itu disukai rekanya
yang jujur,alias ga korupsi malah dibenci
biasa nyari2 celah..bukannya saling membantu..toh buat kepentingan masyarakat jg..
kebiasaan yg ga menguntungkan bagi mereka ya gitu de..klasik..
anggota dHewan kita ini bisanya cuma omdo
tugas dprd kan slh 1ny memag mengawasi gan. sabar aj :-)
Quote:Original Posted By booremir
lanjutkan pak jokowi kami rakyat yg membelamu


yoi gan.... rakyat jakarta mendudkung pa Dhe Jokowi

Quote:Original Posted By broken.angel
biasa nyari2 celah..bukannya saling membantu..toh buat kepentingan masyarakat jg..
kebiasaan yg ga menguntungkan bagi mereka ya gitu de..klasik..


bener banget gan, mungkin jatah uang mereka dah dstop,,jadi mereka pada treak treak ga jelas.
Quote:Original Posted By ReignWizard
tugas dprd kan slh 1ny memag mengawasi gan. sabar aj :-)



yup,,,emag tugas meraka salah satunya mengawasi, cuman ini kok sampe ada acara pemakzulan segala,,, bukannya mencari solusi bersama,,eh malah mencar2 kesalahan.
Inilah yang namanya: "Keburukuan tidak akan bisa bercampur dengan kebaikan, dan keburukan akan lenyap ketika kebaikan datang, karena sesungguhnya keburukan akan lenyap"
Quote:Original Posted By kelapacengkir
ni dia gan daftar nama2nya...... ada yang bisa ngasih foto2 mereka ga yah? biar di pajang di jalan2 jakarta.




JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD mengancam pemakzulan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, rupanya masyarakat tidak rela Gubernur yang dipilih oleh warga tersebut diancam. Beberapa kelompok masyarakat pun balik membalas. Mereka berencana menyebarkan foto-foto 32 orang anggota DPRD yang mendukung pemakzulan Jokowi.

Demikian disampaikan perwakilan Forum Komunikasi Jakarta Baru dan lembaga sosial kemasyarakatan Halo Jakarta saat aksi unjuk rasa mereka di Bundaran HI pada Minggu (26/5/2013) pagi.

"Kami akan menyebarkan foto-foto anggota yang mengancam Jokowi biar rakyat tahu bahwa inilah orang-orang yang tidak prorakyat. Kami yakin rencana pemakzulan hanya karena politisasi, padahal tidak pernah bawa-bawa partai. Jokowi bukan karena partai tapi figur. Jadi hendaknya janganlah kekurangan program KJS dipolitisasi," kata Panji Virgianto, salah seorang anggota Halo Jakarta.

Panji menyatakan, program KJS memang memiliki kelemahan dan DPRD memiliki hak interpelasi. Namun, sebaiknya hak interpelasi dilakukan untuk melakukan koreksi dan memperbaiki, bukannya dipakai untuk mempolitisasi dan mengancam.

"Jangan menilai program itu lemahnya saja, kalau ada kekurangan wajar. Tugas DPRD untuk mengoreksi dan memperbaiki, bukan mempolitisasi. Jadi kami bukan mengancam DPRD, tapi mengingatkan agar mereka menempatkan tugas sesuai fungsinya," jelas Panji.

Adapun 32 orang anggota DPRD DKI yang fotonya akan disebar terdiri dari 20 orang dari Fraksi Partai Demokrat, 2 orang dari Fraksi PAN, 1 orang dari Fraksi Partai Golkar, 5 orang dari Fraksi Partai Hanura, dan 4 orang dari Fraksi PPP.

Seperti diberitakan, mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.

Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.


sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2...ampaign=artbox



ini nih yg bikin ane geram, yah.. katakan dari berpuluh rencana, kan tidak mestinya semuanya langsung sukses.. yg penting niat awal yg bagus berikut upaya realisasinya dari gubernur, patut disupport lah.. daripada berpuluh janji tapi sedikit bahkan ga ada realisasinya

ane ga tau... itu DPRD mewakili rakyat ato bukan sih? klo mau fair mending warga jakarta dipolling semuanya, jadi ketauan seperti apa

klo sampe hasilnya berkebalikan,, yg pd minta pemakzulan gubernur, ane dukung untuk dimakzulkan balik aja.. biar pada lengser dan diganti yg bener pro rakyat
Quote:Original Posted By simplesample


ini nih yg bikin ane geram, yah.. katakan dari berpuluh rencana, kan tidak mestinya semuanya langsung sukses.. yg penting niat awal yg bagus berikut upaya realisasinya dari gubernur, patut disupport lah.. daripada berpuluh janji tapi sedikit bahkan ga ada realisasinya

ane ga tau... itu DPRD mewakili rakyat ato bukan sih? klo mau fair mending warga jakarta dipolling semuanya, jadi ketauan seperti apa

klo sampe hasilnya berkebalikan,, yg pd minta pemakzulan gubernur, ane dukung untuk dimakzulkan balik aja.. biar pada lengser dan diganti yg bener pro rakyat



setuju gan,,kynya kalo diadain polling mana yang harus dimakzulkan antara Jokowi atau DPRD nya? ane yakin gan,,, Anggota dHewan bakal kena pemakzulan dr rakyat,, tp sayang ga ada UU nya kan. hehehheheheh paling ya nanti jangan dipilih lgi nama2 tersebut.
setubuh gan, jangan pilih mereka lagi
Pada koar2 karena jatah bulanan n tahunan yang biasanya milyaran dipotong sama jokowi,,

MAJU TERUS PAK JOKOWI KAMI MENDUKUNGMU !!!
susah berbuat bener jaman sekarang, diteken terus
anggota DPRD pada moho semua dan sekarang d tambah lagi komnas ham
maju perut pantat mundur............