Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
merasa polemik sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang
sempat membuat beberapa rumah sakit swasta di Jakarta ingin mundur,
terlalu dibesar-besarkan. Bahkan menurutnya ada indikasi masalah
tersebut terkesan dipolitisasi oleh sejumlah anggota DPRD DKI.
"Kayaknya iya ya (dipolitisasi). Ini belum dua bulan sudah ribut," ujar
Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat
(24/5/2013).
Ahok menilai beberapa anggota DPRD DKI terlalu dini mengkritisi
program unggulan Jokowi-Ahok tersebut. Padahal, lanjut Ahok, sikap
beberapa anggota legislator Kebon Sirih tersebut diakui oleh Wakil
Ketua DPRD, Triwisaksana (Sani) sudah berlebihan.
"Ini kayaknya sudah nungguin kapan nih, kan udah ada dua rumah sakit
yang menyatakan mundur, kayaknya langsung hajar, iya kan? Kecepatan
hajarnya. Itu Pak Sani wakil ketua saja sudah bilang, sudah berlebihan
kan sampai lakuin kayak gitu," jelas Ahok.
Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa anggota DPRD menyatakan
akan menggunakan hak interpelasinya kepada Jokowi-Ahok. Anggota
DPRD tersebut menilai Jokowi belum bisa menuntaskan masalah
kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta
Sehat (KJS).
Anggota Komisi E, bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), Fraksi
Partai Golkar DPRD DKI, Asyraf Ali mengaku sudah ada 30 anggota DPRD
yang menandatangani hak interpelasi terhadap Jokowi.
"Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika hak interpelasi
dipakai," ujar Asyraf saat rapat dengar pendapat bersama 16 rumah sakit
di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.
[url]http://m.detik..com/news/read/2013/05/25/000452/2255600/10/ahok-nilai-polemik-kjs-terlalu-dipolitisasi-sejumlah-anggota-dprd-dki[/url]


tunggu counter attack dr dprd