Lebih dari 30 Anggota DPRD DKI Teken `Pelengseran` Jokowi

Liputan6.com, Jakarta : Anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar, Asraf Ali menegaskan dirinya bukanlah inisiator penggalangan tanda tangan Dewan untuk mengajukan interpelasi bagi Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi. Tapi, kata Asraf, saat ini sudah lebih dari 30 anggota Dewan yang menandatangani hak interpelasi yang bisa berujung pada pelengseran Jokowi.

"Saya lihat sudah ditandatangani lebih dari 30 orang," kata Asraf Ali dalam perbincangan dengan Liputan6.com, Jumat (24/5/2013).

Interpelasi ini untuk mempertanyakan kisruh program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digaungkan Jokowi beserta Wakil Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok. Kekisruhan program KJS itu mengakibatkan sejumlah rumah sakit swasta mundur dengan alasan nombok dan pasien membludak.

"Kemarin saya sampaikan, ini harus selesai di tingkat komisi. Harus cepat diantisipasi kalau tidak, ini akan bergulir," ujar Asraf.

Menurut Asraf, tidak semua perwakilan fraksi yang membubuhkan tanda tangan untuk mendukung hak interpelasi, yang bisa berujung pada pelengseran Jokowi dari kursi Gubernur. "Ada dari Demokrat, PPP, dan Hanura," kata dia.

Meski terancam dilengserkan, Jokowi tetap santai. "Siap grak! Santai saja, biasa saja. Kalau pengen jelaskan, kita jelaskan," kata Jokowi pagi tadi di Balaikota DKI, Jakarta.

Ini Alasan DPRD DKI Gulirkan Hak Interpelasi

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat, Aliman Aat menilai, wajar saja jika anggota dewan menggulirkan interpelasi kepada Gubernur DKI, Joko Widodo, soal Kartu Jakarta sehat (KJS). Karena, itu memang hak anggota dewan.

Menurutnya, tentu ada alasan jika wakil rakyat Ibu Kota itu ingin memanggil pria yang akrab disapa Jokowi. Alasan pertama, kata dia, KJS itu sudah melanggar peraturan daerah (Perda). Kedua, adanya 16 rumah sakit yang mundur bekerjasama dengan pemerintah provinsi DKI.

"Itu pertanyaan besar. Kalau yang mundur satu tidak masalah. Kalau 16 rumah sakit yang kapasitas kamarnya 300 kan bisa dibayangkan itu," kata Aliman kepada Okezone, Kamis (23/5/2013).

Hanya saja, menurutnya, perlu diluruskan juga apakah hak interpelasi digulirkan untuk impeachment atau untuk bertanya soal Kartu Jakarta Sehat. Dia juga mengatakan, hak interpelasi melakat pada diri anggota dewan, bukan atas nama fraksi.

"Bisa mewakili atau tidak sepanjang apa yang dilakukan pemerintah atau eksekutif ada sesuatu yang harus dipertanyakan hak interpelasi bisa dimunculkan," ungkapnya.

Jika memang Jokowi merasa program KJS sudah benar maka tidak perlu takut menghadapi interpelasi anggota dewan. "Jika kebijakan yang diambil perlu diklarifikasi dia perlu menjelaksan. Kenapa meski takut dengan impeachment, itu bukan hal yang harus ditakutkan," pungkasnya.