Anggota DPRD DKI Jakarta
mewacanakan penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait layanan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Bagi FPDIP DPRD DKI, hal tersebut sangat mengada-ada dan berlebihan.
"Survei IndoPolink menunjukkan kepuasan harapan masyarakat terhadap KJS sebesar 85%, artinya program KJS adalah program pro rakyat yang sangat dibutuhkan oleh rakyat,"
kata Dwi Rio Sambodo, anggota DPRD Fraksi PDIP kepada detikcom, Jumat (24/5/2013).

Dwi memahami interpelasi adalah hak politik anggota DPRD. Namun seharusnya tidak digunakan menjegal program pro rakyat Jokowi.
"Karena akan mendapatkan reaksi balik
masyarakat yang kritis bahkan amat keras sebab dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Apalagi jika ditengarai hal ini bernuansa politis, artinya bersifat subyektif
alias tidak objektif," sesalnya.


Anggota FPDIP DPRD DKI sendiri sudah pasti tak akan mendukung interpelasi tersebut. Interpelasi tersebut dianggap tidak berdasar.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, memastikan tak ada anggota Fraksi Gerindra yang meneken dukungan interpelasi (hak meminta penjelasan). "Iya nggak ada dong, itu sudah pasti," tegas Sanusi kepada wartawan di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (24/5/2013).
Menurutnya interpelasi yang digalang sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta sebenarnya tidak diperlukan. Perjalanan interpelasi sampai disetujui sebagai sikap DPRD DKI juga cukup
sulit.
"Hak interpelasi ini kan hanya keinginan
teman-teman saja untuk minta penjelasan dari mulut gubernur sendiri. Kan kemarin sebenarnya Komisi E sudah rapat bersama Dinkes dan 16 rumah sakit," katanya.
Terlalu jauh, menurut Sanusi, kalau anggota DPRD DKI berpikiran sampai menggulingkan Jokowi melalui impeachment. "Ya menurut
saya itu terlalu ngawur. Dalam UU kita itu
nggak ada aturan impeachment," katanya.

Anggota Komisi E, Asraf Ali, menyatakan
sudah terkumpul 32 tanda tangan. Mereka yang membubuhkan tanda tangan merupakan anggota Fraksi Demokrat, PPP, Hanura, PDS,
PAN, PKB dan Golkar.


Sumber :
[url]http://m.detik..com/news/read/2013/05/24/182148/2255420/10/bela-jokowi-pdip-interpelasi-dprd-dki-berlebihan[/url]
[url]http://m.detik..com/news/read/2013/05/24/155649/2255206/10/[/url]