Kumpulkan Tanda Tangan, DPRD Ancam Copot Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka menilai Jokowi kurang bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.

"Kita sudah menggulirkan hak interplasi. Lebih dari 30 anggota DPRD yang tanda tangan. Kalau ini terus bergulir, ini bisa menjadi peristiwa politik pertama di DKI, gubernur diturunkan," kata anggota Komisi E DPRD DKI, Asraf Ali, saat rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Asraf mengatakan, anggota DPRD dapat menggunakan hak interplasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut. Ia menilai Pemerintah Provinsi DKI terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, sebenarnya peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, sesuai waktu yang ditentukan Kementerian Kesehatan, Dinkes DKI akan menyelesaikan masalah tarif Indonesia Case Basic Group's (INA CBG's) yang diterapkan oleh PT Askes (Persero) dalam tiga pekan ke depan. Penyesuaian tarif akan dipelajari supaya tidak ada ketimpangan antara rumah sakit dalam menangani pasien dengan penyakit yang sama.

"Ini tarif memang wewenang kita (pemprov). Pemerintah daerah bisa mengubah angka sesuai dengan kemampuan setiap daerahnya," katanya.

Dari 16 rumah sakit yang menyatakan keberatan mengikuti program KJS, 14 di antaranya akhirnya memutuskan untuk tetap mengikuti program tersebut. Mereka bersedia melayani kembali pasien pemilik KJS. Dengan kembali bergabungnya 14 rumah sakit ini, hanya dua rumah sakit yang secara resmi telah mundur dari pelaksanaan program KJS.

Sumber : Kompas

Ini alasan anggota DPRD Asraf Ali galang interpelasi Jokowi

Asraf Ali, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta ini menggalang hak interpelasi pada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Alasannya, pria yang akrab Jokowi itu tak bisa menjelaskan persoalan yang terkandung dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menyebabkan beberapa rumah sakit memilih mengundurkan diri.

Jika ketidakjelasan ini terus dipelihara Jokowi, dia yakin hak interpelasi ini bisa berujung pada pemakzulan.

"Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5).

Asraf menilai, program KJS yang dijalankan Jokowi tidak mengandung kejelasan karena konsep yang dipakai belum matang. Sehingga, atas hal itu, dia merasa perlu meminta pertanggungjawaban kepada Jokowi secara resmi dalam forum mengingat masalah KJS tidak dapat selesai di tingkat komisi.

"Nanti gubernur akan banyak ditanya dalam forum. Gubernur harus menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Asraf menambahkan, hak interpelasi ini dapat membahayakan Jokowi jika benar-benar digunakan. "Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika sampai hak interpelasi ini benar-benar dipakai," pungkas dia.

Sumber : Merdeka

Nih kayanya orangnya yg ngomong!!!:

Ahok: DPRD pakai hak interpelasi saja belagu banget
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak menggubris rencana sejumlah anggota DPRD yang ingin menggunakan hak interpelasi terkait persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Dia menegaskan, para anggota DPRD seharusnya tak perlu heboh dengan rencana interpelasi.

"Ya panggil kita aja. Hak nanya saja belagu banget," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/5).

Menurut Ahok, hak interpelasi itu bukan sebuah pemakzulan. Hak interpelasi itu adalah hak bertanya anggota DPRD kepada pemerintah terkait sebuah kebijakan tertentu.

"Pemecatan itu pemakzulan, interpelasi cuma hak bertanya. Kalau cuma menanyakan juga bisa kok pakai gaya tanda tangan-tanda tangan," ujar Ahok.

Penggalangan hak interpelasi ini digulirkan oleh Asraf Ali, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta. Menurut anggota DPRD dari Partai Golkar ini, sudah ada 32 anggota DPRD yang sudah menandatangani hak interpelasi.

Alasan menggulirkan hak interpelasi karena ia menilai Jokowi tidak bisa menyelesaikan persoalan KJS. "Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf.