TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyangkal partainya bisa memperoleh dana hingga Rp 2 triliun dari proyek di tiga kementerian. Uang senilai itu menurut Mahfudz terlalu besar dan tak mungkin ada.

"Saya tak mengerti tiba-tiba muncul skema seperti itu," kata Mahfudz di kompleks parlemen Senayan, Kamis, 23 Mei 2013.

Menurut Mahfudz nilai yang dituduhkan oleh tersangka korupsi benih BJB di Kejaksaan Agung, Yudi Setiawan itu tak rasional. Dia mencontohkan, bila memang benar ada skenario PKS memanfaatkan proyek di tiga kementerian, jumlah Rp 2 triliun itu tak masuk akal.

Mahfudz mengatakan total anggaran untuk tiga kementerian yang dituding Yudi yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Sosial hanya sekitar Rp 10 triliun. Dari jumlah itu, yang bisa digunakan untuk proyek belanja modal hanya sekitar Rp 3 triliun.

"Jadi kalaupun anggap ada proyek dan itu dikerjakan maka keuntungannya hanya sekitar 30 persen atau Rp 600 miliar," kata dia.

Mahfudz membantah bahwa partainya bekerja sama dengan Yudi untuk menggarap proyek di tiga kementerian. "Menurut saya itu pembicaraan omong kosong. Kalaupun betul ada pembicaraan ini dia tidak akan bisa direalisasikan."

Sebelumnya, dalam keterangan di Kejaksaan Agung, Yudi menyebutkan perusahaannya bekerja sama dengan tiga menteri dari PKS mengumpulkan duit untuk partai. Uang ini diambil dari proyek di kementerian mereka. Dari Kemenkominfo ada alokasi proyek senilai Rp 500 miliar, dari Kementerian Pertanian Rp 1 triliun, dan dari Kementerian Sosial Rp 500 miliar.

IRA GUSLINA SUFA

sumber

VS

PKS Klaim Bisa Himpun Rp 2 Triliun Secara Sah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Refrizal, mengaku tak tahu persis kebutuhan dana kampanye partainya untuk Pemilihan Umum 2014. Tapi dia memperkirakan dana yang dihimpun bisa lebih dari Rp 2 triliun. “Kami punya 33 pengurus provinsi dan hampir 500 pengurus kabupaten. Mungkin saja mencapai Rp 2 triliun,” kata Refrizal di gedung DPR, Senin 20 Mei 2013.

Menurut dia, partainya mewajibkan semua kader menyumbangkan penghasilannya untuk PKS. Termasuk para anggota DPR, kalangan profesional seperti pengusaha dan guru, serta para menteri yang ada di kabinet. Semakin besar penghasilan, sumbangannya pun makin besar. PKS, kata Refrizal, tak menargetkan jumlah dana kampanye. Semua sumbangan yang diperoleh akan diaudit oleh akuntan publik.

Sebelumnya, tersangka pembobol Bank Jabar-Banten, Yudi Setiawan, mengaku menyerahkan uang miliaran rupiah untuk petinggi PKS lewat Ahmad Fathanah, tersangka kasus suap izin impor daging sapi bersama Luthfi Hasan Ishaaq, bekas Presiden PKS. Menurut Yudi, Luthfi, yang mengunjungi kantornya pada 12 Juli 2012, menargetkan menghimpun dana Rp 2 triliun untuk kepentingan pemilu.

Seperti tertulis dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini, duit itu direncanakan didapat melalui sejumlah proyek. Luthfi menugaskan Yudi menggarap sejumlah proyek, antara lain pengadaan benih kopi dan teh senilai Rp 189 miliar serta alat laboratorium pertanian senilai Rp 100 miliar. Saat mengurus tender, kata Yudi, Fathanah dan Luthfi mulai meminta duit. Kuasa hukum Luthfi, Zainudin Paru, mengatakan, kliennya belum mau menanggapi pernyataan Yudi.



Kebutuhan dana Rp 2 triliun itu jauh melonjak ketimbang penerimaan dana kampanye Pemilihan Umum 2009 yang dilaporkan PKS ke Komisi Pemilihan Umum. Pada 2009, PKS melaporkan hanya menerima Rp 36,5 miliar.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, menilai tak mungkin PKS hanya mengumpulkan dana dari kadernya. Berdasarkan penelitian ICW, dana yang dihimpun PKS dari para kadernya tak lebih dari Rp 50 miliar. Jumlah itu terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan partai. Menurut Ade, sangat mungkin PKS menghimpun dana dengan menggunakan kekuasaan mereka di DPR dan kementerian. Caranya, dengan menjual proyek kepada pengusaha yang menyumbang partai.



Refrizal membantah anggapan bahwa partainya mencari sumbangan dengan menyalahgunakan kekuasaan di DPR dan kementerian. PKS, kata dia, sangat selektif menerima sumbangan. Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman mengatakan, partainya hanya menerima sumbangan dari kader. Dia menyangkal ada duit dari orang seperti Fathanah masuk ke rekening partai. “Tidak ada,” katanya.


sumber

ajaib ya baru 2 hari sudah di jilat kembali tuh ludah.

kemarin Fvckri Hamzah jilat ludah juga. bikin statement aliran dana Fathanah tidak hanya ke PKS saja, eh tiba2 di jilat lagi

gini yang nama nya partai agama? bikin jelek agama aja ini partai
gw malah kasihan ama Umat Muslim yang ikutan jadi malu gara2 kelakuan ini partai selalu bawa2 agama tapi kelakuan gak kek agama yang di usung nya.

asli gedek gw ngeliat ini partai