RMOL. Penyidikan kasus Hambalang diminta dihentikan sementara karena Partai Demokrat tengah menghadapi Pemilihan Gubernur Jawah Tengah dan Jawa Timur.

Demikian dikatakan Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di gedung DPR, Selasa (21/5).

"Kita hormati perhelatan Pilkada di dua daerah tersebut, biar Partai Demokrat menang," kata Uchok.

Padahal menurut Uchok, sebetulnya incumbent yang bertarung di dua daerah itu tidak layak mencalonkan diri. Pasalnya, sejak tahun 2008 sampai 2012, pengelolaan keuangaan di Provinsi Jawa Timur saja sangat jelek.
Dari 68 kasus korupsi, ada kerugian negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp 997 juta. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Tengah, kerugian negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp 22,9 Miliar dengan 110 kasus.

"Demi memenangkan dua daerah ini, kasus Hambalang disimpan dalam meja dulu," terangnya.

Dan setelah Pilkada selesai, kasus itu ujar Uchok, dibuka kembali dengan pemanggilan para tersangka dan saksi oleh KPK, maka dampak kepada kekalahan Partai Demokrat tidak terulang lagi di dua daerah itu seperti yang alami oleh Demokrat pada pilgub Jawa Barat.

Maka untuk itu, KPK kata Uchok, saat ini "disuruh" fokus menangani korupsi impor sapi untuk mengalihkan perhatian publik hanya kepada korupsi PKS bukan korupsi Demokrat.

Selanjutnya, alasan KPK juga aneh, bahwa sampai sekarang, kasus Hambalang masih menunggu hasil audit BPK, dan KPK tidak bisa melanjutkan penyidikan Hambalang kalau belum ada hasil audit BPK.

Sanksi pidana Hukum yang diberikan kepada PKS dan partai Demokrat menurut dia, sangat berbeda. PKS diberikan sanksi pidana pencucian uang, dan partai demokrat, para pelakunya, paling-paling hanya diberikan penyalahgunaan kekuasaan atau sebatas suap.

Dan, hal itu menurut Uchok tidak adil buat PKS, dan PKS menjadi partai yang dikorbankan, dan menderita. Sedangkan partai Demokrat hanya mendapat hukum ringan. Kalau mau adil, KPK seharusnya menerapkan juga pidana pencucian uang kepada partai demokrat. Kalau KPK tidak berani, bilang atau wacana saja publik, biar publik menilai siapa sebetulnya KPK.

"Dari gambaran di atas, Fitra juga meminta kepada DPR untuk menegor dan meminta hasil audit BPK atas Hambalang jilid II. Belum selesainya, hasil audit tersebut menjadi preseden buruk buat BPK dan DPR, serta menjadi alasan yang tidak rasional yang diutarakan oleh KPK," demikian Uchok. [rsn]

Comment : the dog doesn't barking n bite his master

http://www.rmol.co/read/2013/05/21/1...ce=twitterfeed