Ujian Nasionalbiasa disingkat UN / UNAS adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.
Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar.
Penentuan standar yang terus meningkat diharapkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, yang dimaksud dengan penentuan standar pendidikan adalah penentuan nilai batas (cut off score). Seseorang dikatakan sudah lulus/kompeten bila telah melewati nilai batas tersebut berupa nilai batas antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu dengan peserta didik yang belum menguasai kompetensi tertentu. Bila itu terjadi pada ujian nasional atau sekolah maka nilai batas berfungsi untuk memisahkan antara peserta didik yang lulus dan tidak lulus disebut batas kelulusan, kegiatan penentuan batas kelulusan disebut standard setting.

Manfaat pengaturan standar ujian akhir:
1. Adanya batas kelulusan setiap mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi minimum.
2. Adanya standar yang sama untuk setiap mata pelajaran sebagai standar minimum pencapaian kompetensi.
Source : http://id.wikipedia.org/wiki/Ujian_Nasional

Jakarta - Menyusul keterlambatan Ujian Nasional (UN) di 11 propinsi dan beberapa masalah yang ditemukan selama pelaksanaan UN 2013, Komisi X DPR segera memanggil Menteri Pendidikan M Nuh. Pemanggilan dijadwalkan pada hari Jumat 26 April pekan depan.

"Kami jadwalkan hari Jumat depan, mudah-mudahan nggak diundur lagi," kata ketua Komisi X Agus Hermanto kepada detikcom, Sabtu (20/4/2013). Komisi X adalah komisi yang membidangi masalah pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan.

Menurut Agus, pemanggilan itu telah dijadwalkan pada minggu ini, namun rupanya Mendikbud masih berada di luar kota untuk melakukan pengawasan UN sehingga tak bisa hadir.

"Saya maklumi karena memang masih di luar kota, tapi saya berharap kali ini bisa hadir," ungkapnya.

Agus menturkan, pemanggilan itu terkait keterlambatan pelaksanaan UN di 11 propinsi yang pelaksanaanya dipimpin oleh Kemendikbud, maka komisi X ingin mendapat laporan evaluasi atas pelaksanaan UN tersebut.

"Karena penanggungjawab penyelenggara ada di Mendikbud. Memang dalam hal ini permasalahannya ada di percetakannnya, namun semuanya di bawah koordinasi yang menentukan order Mendikbud. Jadi kami akan tanyakan kok ujian nasionalnya jadi bermasalah yang akhirnya tidak betul," kata Agus.

"Jadi lebih fokus pada keterlambatan UN-nya," imbuhnya.

source : [URL="http://news.detik..com/read/2013/04/20/143450/2225836/10/ujian-nasional-kacau-komisi-x-panggil-mendikbud-pekan-depan"]http://news.detik..com/read/2013/04/20/143450/2225836/10/ujian-nasional-kacau-komisi-x-panggil-mendikbud-pekan-depan[/URL]

1. Di beritakan UN terjadi keterlambatan gara-gara Soal Ujian Belum Selesai di cetak, Sedangkan dari percetakan menyatakan yang terlambat adalah soal ujian yang masuk ke percetakan. Tak usahlah kita saling tuduh menuduh, akan jadi apa negara kalo pemerintah dan rakyatnya saling lempar kesalahan, yang menurut saya yang salah adalah ketentuan Paket UN yang terlalu banyak. Sehingga Penyusun soal harus membutuhkan tenaga extra untuk membuatnya, dan percetakan bingung nyetaknya. Saran ane sih, buat aja soal semuanya sama, tak ada lagi paketan-paketan yang bisa membuat kesalahan dalam segala sisi. Di buat paketan kan agar siswa siswi tak akan menyontek, nah solusinya silahkan lihat spoiler dibawah.


2. Mending urusan UN di berikan tanggung jawab ke sekolah-sekolah. Untuk standart kelulusan mending sekolah yang dibuatkan standart minimal. Dengan begitu sekolah dengan tidak langsung akan diperhatikan. dari pada duitnya di hamburin buat UN, mending benerin sekolah yang udah tidak layak lagi kan banyak tuh di seluruh penjuru indonesia.

Mohon Maaf jika thread ini mengundang banyak kontroversial, thread ini dibuat semata-mata menyalurkan aspirasi.



Kaskuser yang baik silahkan meninggalkan jejak dan bantuin biar thread ini bisa menjadi HT

Jualan TS, Siapa tau ada yang minat Jam tangan Couple, Jam tangan Cewek & cowok, Jam Tangan KW Super.