JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang membenahi Jakarta yang salah atur dari pemerintahan sebelumnya. Untuk itu, dia harus membereskan satu per satu, mulai dari normalisasi waduk sampai menata kota dengan membangun rumah susun.

"Jujur saja, ini tuh PR (pekerjaan rumah) 30 tahun lalu. Pak Gubernur (Joko Widodo) bilang, 'Kalau dibiarin, kemarau lagi nih, nambah lagi rumah di dalam (dalam area waduk)'," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (17/5/2013).

Basuki mengatakan, kalau semua permukiman warga di bantaran Waduk Pluit tidak dihabiskan, warga akan membangun kembali rumah kontrakan yang mengarah ke waduk. Dengan begitu, permukiman warga akan menutup semua area waduk yang berada di tempat tersebut.

"Mereka bisa bangun kamar-kamar hotel. Perluas kamar hotel, kamar kontrakan, ekspansi nih jadinya," ujar Basuki.

Untuk itu, kata Basuki, Pemprov DKI akan segera menggandeng badan usaha milik daerah, yakni PT Jakarta Propertindo dan Green Bay sebagai pengusaha properti untuk membangun rusun. Jakarta Propertindo yang memiliki 28.000 unit apartemen juga akan diminta untuk membangun jalan layang. Jalan layang tersebut akan berada di atas bantaran Sungai Muara Karang, Jakarta Utara.

Mengenai banyaknya tuan tanah di atas lahan milik Pemprov DKI, kata Basuki, hal tersebut terjadi karena ketika sudah ada satu rumah di tanah kosong, orang lain akan membangun kembali rumah di tanah tersebut. Warga yang lebih dahulu tinggal di tanah milik pemerintah akan membangun bangunan lain untuk disewakan kepada orang lain walaupun tidak ada sertifikat.

Basuki mengatakan, walau tidak mendapatkan sertifikat, warga berpikir tidak akan merasa rugi karena akan mendapatkan uang kerahiman. Untuk itu, kasus seperti di Waduk Pluit harus segera dibereskan agar tidak ada lagi tuan tanah yang menduduki tanah pemerintah.
Editor :
Laksono Hari W