ADA berita yang agak lucu tentang e-KTP. Baru-baru ini, Mendagri Gamawan Fauzi mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 471.13/1826/SJ tertanggal 11 April 2013 yang ditujukan kepada para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian(LPNK), Kepala Lembaga lainnya, Kapolri, Gubernur Bank Indonesia, para Pimpinan Bank, para Gubernur, Bupati/Walikota. Menurut SE tersebut, e-KTP sudah dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga e-KTP dimaksud tidak dimungkinkan lagi dipalsukan atau digandakan. Mendagri juga meminta agar e-KTP tidak difotokopi, distapler, atau diperlakukan sedemikian rupa sehingga merusak fisik e-KTP. Lalu juga ditegaskan, bahwa mulai 1 Januari 2014 semua urusan harus berbasis e-KTP. Semua kantor yang melayani masyarakat dengan e-KTP harus melengkapi diri dengan mesin pembaca KTP (card reader), sehingga tidak diperlukan fotokopi lagi. Sejak itu pula, KTP konvensional tidak berlaku lagi. Apa yang lucu dari berita tersebut di atas?



Pertama akan dicek dulu apakah e-KTP yang dibaca itu valid, lalu data didalamnya apakah benar atau cocok. Dan yang ketiga adalah apakah catatan historis pemilik kartu sudah sah. Misalnya ada seorang penduduk yang dinyatakan buron, maka ketika e-KTPnya dibaca oleh mesin, akan muncul informasi di layar bahwa dirinya adalah buron dan harus segera ditangkap. Atau sebaliknya bila dirinya dinyatakan sebagai penduduk yang berhak menerima subsidi atau bantuan dari pemerintah, maka ketika masuk rumah sakit tidak perlu lagi diminta menunjukkan surat keterangan miskin. Layar komputer sudah menunjukkan bahwa orang ini perlu mendapat bantuan secara ekonomis.
Problemnya, saat ini pemerintah belum memiliki basis data kependudukan yang terpusat untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Data yang sekarang ada seratus persen milik Kementerian Dalam Negeri dan sayangnya pihak lain tidak dapat menggunakannya. Harusnya basis data kependudukan digunakan oleh berbagai kantor pemerintah secara bersama-sama. Kantor Pajak tidak perlu lagi menerbitkan NPWP, karena dapat menggunakan nomor KTP atau NIK. Demikian juga kantor-kantor lain, tidak menerbitkan nomor lagi untuk tiap penduduk. Sekarang ini, seorang penduduk dapat memiiki NIK, nomor SIM, NIP, NPWP, kartu asuransi, dan sebagainya.
Agaknya Mendagri masih harus bekerja keras lagi, mengajak instansi lain untuk menggunakan satu jenis identitas penduduk saja. Bangunlah basis data kependudukan yang valid dan reliabel. Ajaklah berbagai instansi untuk mencatat berbagai layanan mereka secara digital. Bila ada penduduk yang melakukan perubahan data, misalnya masuk sekolah, menikah, bekerja, membeli mobil, melakukan pelanggaran lalu lintas dan berbagai jenis aktivitas sosial lainnya, harus dicatat secara digital. Namun yang perlu diingat, tidak usah menakut-nakuti penduduk dengan berbagai tahayul. Karena penduduk sekarang sudah banyak yang pintar.