Kuala Lumpur - Koalisi Barisan Nasional dipimpin Najib Razak berhasil mempertahankan kekuasaan selama 56 tahun, dengan memenangkan mayoritas kursi parlemen pada pemilu Minggu (5/5). Meski demikian Najib juga melihat banyak peralihan suara komunitas Tionghoa dari Barisan Nasional dan menyebutnya “tsunami Tionghoa”.

Najib memperingatkan tren suara yang semakin terpolarisasi akan “berbahaya” bagi negara itu. Barisan nasional memperoleh suara mayoritas dengan mengamankan 133 dari 222 kursi parlemen, tapi kehilangan dua kursi. Najib mengakui masyarakat Tionghoa telah memilih bagi oposisi.

Kandidat Asosiasi Tionghoa Malaysia, partai terbesar kedua di koalisi Barisan Nasional, mengalami kekalahan karena banyak komunitas minoritas Tionghoa mulai mendukung oposisi. Tiga menteri kabinet dan setidaknya satu gubernur negara bagian diperkirakan akan kehilangan kursi mereka di parlemen. Barisan Nasional berhasil mempertahankan Kedah, tapi gagal mempertahankan kekuasaan di Selangor, Kelantan, dan Penang.

“Polarisasi dalam tren pemilu ini mengkhawatirkan pemerintah. Kami takut jika hal ini dibiarkan terus akan menciptakan ketegangan,” kata Najib dalam konferensi pers di markas Partai Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO).

Najib menyerukan proses rekonsiliasi nasional. Dia berjanji bahwa ideologi ekstremis akan disisihkan.

“Harmoni rasial sangat penting bagi kami. Kita harus menolak politik rasial dan ekstremisme, tanpa membuat referensi ke partai tertentu,” ucapnya.

Najib mengatakan masyarakat Tionghoa telah “mengambil” janji-janji politik dibuat oposisi. Meski begitu, dia yakin hal itu tidak akan bertahan lama. Diutarakan, Barisan Nasional akan mengambil beberapa waktu untuk mengevaluasi hasil pemilu dan konsekuensinya.

Najib juga menegaskan semua janji-janji yang dibuat oleh Barisan Nasional selama masa kampanye akan dipenuhi. Sebuah mekanisme akan disiapkan untuk memastikan janji-janji itu terjadi.

Najib telah berjanji untuk memerangi korupsi, menurunkan biaya hidup, dan membangun jalur tol Borneo. Dia juga menjanjikan keterbukaan publik terkait kontrak-kontrak pemerintah, perumahan terjangkau, perawatan kesehatan dan transportasi lebih baik.

http://www.beritasatu.com/dunia/1121...berbahaya.html

kok berbahaya? bingung ane :