DPR Kompak Sepakati Perpanjang Pensiun PNS
Struktural 58 Tahun dan Fungsional 60 Tahun
Minggu, 05 Mei 2013 , 04:20:00

JAKARTA - Pembahasan rancangan undang-undang aparatur sipil negara (RUU ASN) antara pemerintah dengan panitia kerja (panja) Komisi II (bidang pemerintahan) DPR masih alot. Namun ada sejumlah pasal yang telah menemui titik terang. Di antaranya adalah urusan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) PNS. Anggota Komisi II yang juga unsur panja, Imam Malik Haramain mengatakan, kesepakatan tentang perpanjangan BUP PNS merupakan perkembangan penting. "Saya tegaskan di internal panja sudah kompak mendukung perpanjangan usia pensiun itu. Termasuk juga di internal pemerintah," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Politisi asal Probolinggo, Jawa Timur itu lantas menerangkan perubahan BUP PNS yang nantinya akan diatur dalam UU ASN. Untuk PNS kategori struktural, BUP dinaikkan dari saat ini 56 tahun menjadi 58 tahun. Sedangkan BUP PNS kategori fungsional, naik dari 58 tahun menjadi 60 tahun. "Tentu perubahan batas usia pensiun ini berpengaruh pada keuangan negara. Tetapi itu adalah konsekuensi yang harus dijalankan," katanya.

Selain konsekuensi pembengkakan anggaran belanja gaji pegawai, peningkatan BUP PNS itu juga membuat seleksi CPNS baru tidak serapat saat ini. Seperti diketahui, saat ini hampir setiap tahun selalu ada rekrutmen CPNS baru dimana ongkosnya juga sangat mahal. Malik lantas mengatakan, sejumlah pembahasan butir-butir RUU ASN yang masih alot. Di antaranya adalah pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). "Pembentukan KASN ini masih mendapat pertentangan dari pemerintah, karena dikhawatirkan terjadi overlapping fungsi," tandasnya.

Seperti diketahui, urusan pembindaan dan penerimaan PNS selama ini sudah ditangani keroyokan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).Pembehasan pasal lain yang belum beres terkait kebijakan pembinaan PNS, khususnya di pemerintah daerah (pemda). Selama ini kepala daerah yang sejatinya jabatan politis, diberi wewenang membina PNS di lingkungannya. "Akibatnya pembinaan PNS kental dipolitisasi," tutur Malik.

Muncul pula masukan bahwa kebijakan pembinaan PNS dipasrahkan saja ke sekretaris daerah (sekda) selaku pejabat PNS tertinggi di pemda. "Kalau kami di Fraksi PKB mendukung pembina PNS itu sekda saja. Alasannya itu tadi, menghindari politisasi PNS," tutur Malik.
http://www.jpnn.com/read/2013/05/05/...g-Pensiun-PNS-

Umur orang Indonesia makin panjang, beban pensiun makin tinggi
Kamis, 13 Desember 2012 10:53:51

Besarnya jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia memberi beban kepada fiskal negara. Pasalnya, dua faktor ini menjadi penyebab membengkaknya anggaran pensiun. Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Azwar Abubakar, mengatakan beban pensiun dalam APBN rata-rata naik sekitar Rp 5 triliun tiap tahunnya. Di mana pada 2012 anggaran pensiun mencapai Rp 69 triliun dan 2013 sekitar Rp 74 triliun. "Masyarakat ingin menjadi PNS karena akan mendapat tunjangan hari tua," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (13/12).

Sistem pembayaran pensiunan dengan konsep pay as you go dinilai turut andil dalam membebani anggaran pensiun. Saat ini pemerintah masih mensubsidi dana pensiun PNS meski para pelayan negara tersebut juga telah dipotong gajinya per bulan untuk tunjangan hari tua. Maka dari itu, pemerintah berencana mengubah kebijakan ini dengan sistim fully funded, di mana dana pensiun adalah akumulasi dari pembayaran premi murni dari PNS tersebut. "Apalagi saat ini telah ada sistem remunerasi. Maka ke depan besaran pemotongan gaji oleh PNS untuk membayar iuran pensiun bisa lebih besar," tuturnya.

Cara ini diyakini dapat menghemat anggaran negara baik dari tanggungan kewajiban pembayaran anggaran pensiun maupun potensi kebocoran anggaran subsidi pensiun. Berdasarkan data Lembaga Administrasi Negara (LAN) pemotongan gaji PNS saat ini ialah 10 persen. Di mana 2 persen untuk Askes, 2,35 persen untuk tabungan hari tua dan 4,75 persen untuk pensiun. Jumlah pensiunan pada 2015 diprediksi mencapai 2,7 juta orang sementara PNS aktif pada tahun tersebut ialah 4,3 juta orang. Yang artinya pada 2015 jumlah pensiun mencapai 62 persen dibanding yang masih aktif.
http://m.merdeka.com/uang/umur-orang...in-tinggi.html

Pemerintah Ubah Sistem Pembayaran Pensiun?
Kamis, 13 Desember 2012 | 15:01 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menggodok rencana perubahan sistem pembayaran pensiun. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban APBN. “Kita mau mencoba pindah sistem karena aturan yang sekarang membebani APBN dan tidak menjamin kesejahteraan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dalam seminar nasional Grand Design Pensiun di Jakarta, Kamis, 13 Desember 2012.

Saat ini, Indonesia menganut sistem pay as you go dalam pembayaran pensiun. Yakni pendanaan pensiun dibiayai langsung oleh negara melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Menurut data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, beban belanja pensiun dalam APBN setiap tahun naik sekitar Rp 5 triliun. Hal ini, antara lain, disebabkan meningkatnya rasio pegawai negeri sipil (PNS) dan peserta pensiun.

Kini, pemerintah merencanakan sebuah sistem baru, yakni fully funded. Dalam sistem baru ini, pembayaran pensiun bersumber dari iuran bulanan, yang dilakukan bersama-sama antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Dana yang terkumpul kemudian akan dijadikan anggaran pensiun. Azwar berharap sistem baru ini dapat mengurangi beban APBN dan meningkatan kesejahteraan PNS. Dalam model lama, kesenjangan antara kesejahteraan semasa bekerja dan purnabekerja amat jauh. Sebab, purnabekerja hanya memperhitungkan gaji pokok.

Dia menambahkan, dengan sistem baru ini, PNS akan bebas menentukan sendiri jumlah dana pensiun yang ingin dia terima. "Berapa yang akan didapat nanti bergantung pada berapa yang ditabung sekarang," kata Azwar. Azwar mengatakan, dalam masa peralihan, PNS yang pensiun sebelum 1 Januari 2015 akan tetap dihitung dengan sistem pay as you go. Kenaikan pensiun disesuaikan dengan kenaikan inflasi. Berbeda dengan pegawai yang pensiun sesudah 1 Januari 2012. Mereka secara otomatis mengikuti sistem fully funded dan mendapatkan dua sumber pensiun, yakni pensiun yang dihitung dengan pay as you go serta fully funded. Diwawancarai terpisah, Direktur Utama Tabungan Pensiun (Taspen) Agus Haryanto mengatakan, wacana ini masih pada tahap awal pembahasan. "Masih tahap mengkaji para stakeholder. Bergantung pada penetapan pemerintah, Taspen hanya melaksanakan."
http://www.tempo.co/read/news/2012/1...ayaran-Pensiun

-----------------------------

Dengan memperpanjang usia pensiunan PNS, berarti dana tabungan pensiun mereka semakin banyak, sementara jarak waktu antara batas usia pensiunan itu dengan waktu saat kematian si PNS ybs, semakin pendek akibat 'expectation of life' penduduk Indonesia semakin tinggi. Maka secara probabilitas, uang pensiun yang dibayarkan ke mereka semakin ringan dari segi hitung-hitungan APBN. Jeleknya, penerimaan PNS baru bagi tenaga kerja muda, jadi terhambat. Juga pelayanan yang akan mereka berikan kepada publik akan semakin tidak effisien dan lamban, akibat banyak dari PNS itu sudah berusia uzur dan sepuh, sehingga tidak lagi bisa se energik kalau PNS itu adalah anak-anak muda dibawah usia 40 tahun. yang jelas, proses regenerasi menjadi semakin lamban!