4 Mei 2013 − 14:47 WIB
Warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit, Muara Baru, Jakarta Utara, menyesalkan kepergian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke Bali menjadi juru kampanye ketimbang berdialog dengan warga yang cemas karena rumahnya akan digusur.

Mustopa, perwakilan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Indonesia (GM-I) yang mendampingi warga Waduk Pluit mengatakan, semua warga sangat menyesalkan keputusan Jokowi yang lebih mementingkan partainya, ketimbang merealisasikan janjinya untuk berdialog dengan warga.

"Mana janji Jokowi, yang bilang bolak balik mau nemuin warga di sini. Dia janji akan berdialog dengan warga di sini, tapi saya liat dia malah jadi juru kampanye partainya ke Bali," kata Mustopa, di Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (4/5/2013).

Sementara itu, dia menambahkan, kondisi warga yang tinggal dibantaran Waduk Pluit sekarang sedang menunggu kepastian dari Pemprov DKI untuk mencari solusi. Gubernur Jokowi menjanjikan dialog dengan warga di situ.

"Sekarang kan semua warga di sini butuh solusi Jokowi. Dia bilang mau dialog, kita menunggu itu," terangnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, terkait penyelesaian warga yang tinggal di Waduk Pluit, hampir setiap hari dirinya ditemui warga dari Pluit, Muara Baru, Jakarta Utara.

"Itu hampir setiap hari ya saya didatangi orang dari yang tinggal di Pluit, dari Muara Baru itu. Yang di Pluit itu pada datang menemui saya," tutur Jokowi.

Seperti diketahui, hari ini Jokowi diberitakan sedang berada di Bali untuk menjadi juru kampanye pasangan pasangan Cagub/cawagub Puspayoga dan Sukrawan (PAS) dalam Pemilukada Bali yang diusung PDIP.
sumber http://metro.sindonews.com/read/2013...i-ingkar-janji
koment TS= sepertinya kepentingan partai di atas kepentingan rakyat


Digusur, Warga Tuding Jokowi-Ahok Tak Tepati Kontrak Politik
29 April 2013 16:43 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, PENJARINGAN -- Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bakal menggusur kampung ilegal di sekitar bantaran Waduk Pluit diprotes warga.

Warga RW 17, Muara Baru, Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara pun mendatangi kantor Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Jakarta. Perwakilan warga Midun menjelaskan, pada saat kampanye, Jokowi-Ahok telah menandatangani sebuah kontrak politik yang isinya akan melegalisasi kampung yang ilegal.

Kepada Republika, Midun menunjukkan bukti kontrak politik yang ditandatangani Gubernur Jokowi tersebut. Dalam kontrak itu tertulis bahwa kampung yang sudah ditempati warga selama dua puluh tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa, akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik.

Warga merupakan penduduk yang tinggal di bantaran waduk Pluit. Mereka menolak penggusuran karena tidak sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan kesepakatan dengan Pemprov DKI, rumah warga akan digusur apabila berjarak 9 sampai 20 meter dari waduk. Namun, penggusuran yang terjadi justru melewati batas yang telah ditentukan.

sumber http://m.republika.co.id/berita/nasi...ontrak-politik