Upaya Jokowi-Ahok mereformasi birokrasi dengan melakukan lelang jabatan camat dan lurah mendapat perlawanan dari lurah Warakas, Mulyadi. Lurah Mulyadi bahkan akan menggugat kebijakan Jokowi-Ahok ke Mahkamah Konstitusi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama pun enggan menanggapi hal tersebut. Ahok mengaku sampai saat ini masih mempertanyakan dasar gugatan yang akan dilayangkan Lurah Mulyadi itu.

"Ya nggak apa-apa, tapi dasar gugatannya apa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Apakah Ahok akan mencopot Mulyadi sebagai Lurah Warakas? "Memang untuk ganti atau copot lurah itu hak kita. Sekarang saja kalau kita mau copot bisa kok, tapi urusannya apa? Nggak ada urusan itu," kata Ahok.

Terkait dengan ucapan Mulyadi yang mengaku dihubungi oleh staf Ahok usai menyampaikan penolakannya terhadap program lelang jabatan, Ahok membantahnya. Menurutnya, yang menelepon Mulyadi bukanlah stafnya.

"Nggak ada telepon-telepon dia, itu dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Saya ngapain telepon," katanya.

Menurut Ahok, dia tak perlu mencari tahu Mulyadi. Ahok mengaku sudah mengetahui bagaimana rekam jejak Mulyadi selama menjadi PNS. "Untuk apa, kita punya bukti dia kok," katanya


Sudah waktunya buat pelayan masyarakat harus yang punya jiwa melayani , kalo kira kira ngga bisa kerja copot aja Pak Ahok masih banyak generasi muda yang lebih layak

Jujur aje neh gan ane ngga kenal sama lurah di tempat tinggal ane , abis kalo mau ketemu susah banget katanya sibuk ada meeting mulu sampai ' tanda tangan KTP aja musti diwakilin
Bener bener sibuk atau menyibukkan ya kira'' gan