Gusur Warga Muara Baru, Komnas HAM Panggil Jokowi
Muhammad Saifullah - Okezone

JAKARTA - Komnas HAM akan mengundang Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk memberikan penjelasan terkait penggusuran dan intimidasi yang dialami warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Pemanggilan ini merupakan buntut pengaduan warga yang mengeluhkan penggusuran paksa yang telah dilakukan dua kali sepanjang April lalu, tanpa ganti rugi. Meski ada beberapa warga yang terpaksa menerima uang ganti rugi berkisar Rp1 juta sampai Rp10 juta karena dipaksa oleh para preman.

“Tanggal 8 Mei pukul 14.00 WIB Komnas HAM memanggil Jokowi,” ujar Komisioner Komnas HAM Siane Indriani kepada Okezone di Jakarta, Jumat (3/5/2013).

Siane menuturkan, akibat kebijakan Jokowi banyak korban penggusuran hingga kini tidak memiliki tempat tinggal. Bahkan beberapa keluarga yang memiliki anak yang bersekolah hingga kini telantar.

Sehubungan dengan laporan di atas, Siane juga menyempatkan diri turun ke Muara Baru. Di sana, perempuan muda ini mendapati masih ada sekitar 10 ribu kepala keluarga yang saat ini resah, karena juga terancam penggusuran. Di sekitar lokasi juga ada beberapa alat berat yang dijaga oleh puluhan aparat polisi dan TNI. Belum lagi puluhan preman yang selalu mondar-mandir ikut melakukan intimidasi terhadap warga.

“Warga ditempat ini rata-rata telah tinggal lebih dari 20 tahun dan memiliki PBB dan KTP sehingga mereka menolak jika dikatakan penghuni liar,” ujarnya.

Melihat fakta-fakta di atas, Komnas HAM meminta Jokowi bertindak bijaksana, membuka pintu dialog dan memikirkan nasib di mana mereka akan tinggal. Rumah susun yang disiapkan jumlahnya tidak memadai, kalaupun diharuskan tinggal di rumah susun warga menyatakan tidak sanggup membayar biaya sewa per bulan, belum lagi biaya tambahan untuk parkir motor, listrik dan lain-lain.

Selain itu, kata Siane, warga Muara Baru juga mengeluhkan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menuding mereka komunis karena meminta ganti rugi penggusuran. Ahok juga menyatakan,"Kalau miskin tahu dirilah, dikasih rumah nggak mau."

Komnas HAM, dalam kaitan ini, menyesalkan pernyataan-pernyataan Ahok, karena tidak bijaksana seorang pemimpin menuding rakyatnya dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Penggusuran bagaimanapun harus dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana, sebagaimana yang pernah diungkapkan Jokowi ketika kampanye.

“Di Solo hanya untuk menggusur PKL mereka diajak makan puluhan kali. Sementara warga Muara Baru tidak pernah diajak bicara, malah penggusuran secara paksa, atas nama tanah negara. Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan sebagaimana yang pernah dilakukan di zaman Orde Baru, maka Komnas HAM menyesalkan hal ini,” cetus Siane.

http://jakarta.okezone.com/read/2013...panggil-jokowi

ane ga komen aneh2 deh, nanti ada yang teriak "panasbung"....