TNI AD: Warga Bearland Tetap Digusur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Rukman Ahmad memastikan bahwa pembangunan rumah susun bagi prajurit TNI AD di Bearland, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, tetap dilakukan. Oleh sebab itu, warga yang kini mendiami lokasi tersebut harus meninggalkan wilayah itu.

"Pembangunan rumah susun prajuit tersebut tetap akan dilaksanakan," kata Rukman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/5/2013).

Rukman merasa prihatin terhadap kondisi sekitar 300 prajurit TNI AD yang terpaksa tinggal di rumah kontrakan dan tersebar di wilayah lain. Ia mengatakan, ada prajurit yang tak memiliki rumah dan terpaksa menumpang bersama sanak saudaranya masing-masing. Menurut Rukman, kondisi itu mempersulit kesatuan TIN untuk melakukan komunikasi dengan prajurit.

Rukman mengatakan, beberapa hari ke depan, ia akan melakukan komunikasi dengan warga yang keberatan meninggalkan rumahnya di Bearland. "TNI AD akan tetap berkomunikasi dengan baik untuk mencapai solusi yang baik pula," ujarnya.

Soal kemungkinan adanya uang kerohiman bagi warga Bearland yang menolak penggusuran, Rukman enggan menjelaskannya lebih lanjut. Ia menyatakan tidak mendapatkan informasi tersebut dari kesatuan TNI AD.

Direktorat Zeni (Ditzi) TNI AD akan melakukan eksekusi penggusuran rumah warga Bearland pada 14 Mei 2013. TNI AD menilai bahwa lahan tersebut adalah milik TNI dan warga yang menghuni di sana hanya diberi kesempatan menumpang di tanahnya. TNI AD sudah melayangkan surat kepada warga mengenai pengosongan lokasi tersebut.

Sementara itu, warga penghuni Bearlan menilai bahwa surat itu cacat hukum. Menurut mereka, dalam Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 dan Pasal 196 HIR (Herziene Indslan Reglement) disebutkan bahwa izin penggusuran, pengosongan, pengusiran, atau pembongkaran rumah hanyalah atas izin Kepala Daerah atau Ketua Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, warga menuntut Panglima TNI menindak tegas oknum TNI atau Ditzi AD yang mengeluarkan surat perintah pengosongan rumah. Warga juga meminta Panglima TNI memerintahkan Direktur Zeni AD untuk mencabut surat tersebut karena dianggap melanggar UU.

Jangan lupa nya gan dan
TS gk btuh
Quote:Original Posted By jeremy07141998
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Rukman Ahmad memastikan bahwa pembangunan rumah susun bagi prajurit TNI AD di Bearland, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, tetap dilakukan. Oleh sebab itu, warga yang kini mendiami lokasi tersebut harus meninggalkan wilayah itu.

"Pembangunan rumah susun prajuit tersebut tetap akan dilaksanakan," kata Rukman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/5/2013).

Rukman merasa prihatin terhadap kondisi sekitar 300 prajurit TNI AD yang terpaksa tinggal di rumah kontrakan dan tersebar di wilayah lain. Ia mengatakan, ada prajurit yang tak memiliki rumah dan terpaksa menumpang bersama sanak saudaranya masing-masing. Menurut Rukman, kondisi itu mempersulit kesatuan TIN untuk melakukan komunikasi dengan prajurit.

Rukman mengatakan, beberapa hari ke depan, ia akan melakukan komunikasi dengan warga yang keberatan meninggalkan rumahnya di Bearland. "TNI AD akan tetap berkomunikasi dengan baik untuk mencapai solusi yang baik pula," ujarnya.

Soal kemungkinan adanya uang kerohiman bagi warga Bearland yang menolak penggusuran, Rukman enggan menjelaskannya lebih lanjut. Ia menyatakan tidak mendapatkan informasi tersebut dari kesatuan TNI AD.

Direktorat Zeni (Ditzi) TNI AD akan melakukan eksekusi penggusuran rumah warga Bearland pada 14 Mei 2013. TNI AD menilai bahwa lahan tersebut adalah milik TNI dan warga yang menghuni di sana hanya diberi kesempatan menumpang di tanahnya. TNI AD sudah melayangkan surat kepada warga mengenai pengosongan lokasi tersebut.

Sementara itu, warga penghuni Bearlan menilai bahwa surat itu cacat hukum. Menurut mereka, dalam Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 dan Pasal 196 HIR (Herziene Indslan Reglement) disebutkan bahwa izin penggusuran, pengosongan, pengusiran, atau pembongkaran rumah hanyalah atas izin Kepala Daerah atau Ketua Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, warga menuntut Panglima TNI menindak tegas oknum TNI atau Ditzi AD yang mengeluarkan surat perintah pengosongan rumah. Warga juga meminta Panglima TNI memerintahkan Direktur Zeni AD untuk mencabut surat tersebut karena dianggap melanggar UU.

Jangan lupa nya gan dan
TS gk btuh

Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 dan Pasal 196 HIR (Herziene Indslan Reglement) disebutkan bahwa izin penggusuran, pengosongan, pengusiran, atau pembongkaran rumah hanyalah atas izin Kepala Daerah atau Ketua Pengadilan Negeri.

kalau rumahnya milik sendiri, kalo ga (bangun liar) y ga perlu izin juga ga apa2

tinggal nunggu bacodan yg berikutnya...
harus berapa lama orang tinggal disuatu tempat ??
sampai tempat itu menjadi miliknya ??
bearland digusur, masih ada sodara jauh disana. kawan dari kakek ane yang udah almarhum.
bakal berantem dan ngotot2 an lagi nih
Udeh tau rmh dinas msh aja ditempatin

Itulah hasil didikan TNI jadinya pada arogan semua
ceita lama
dilematis .... perbedaan kebijakan dari yang jadul sampe sekarang penyebab semuanya

dulu dibilang silahkan ditempati dan apabila sudah menempati 30 tahun sudah menjadi milik sendiri nah loh


ganti tampuk pimpinan berubah lagi ....

kasian yah ... nasib anggota TNI ga sama rakyat, rama polisi sama komandan nya di perlakukan mengenaskan ... padahal di banding mereka yang sekrang menjabat belum tentu ikut perang kemerdekaan

ada istilah ... TNI lulusan akmil di bawah tahun 75an itu masih demi bangsa dan negara ... lulusan 75+++ sudah berpikiran demi UANG dan keluarga
Quote:Original Posted By kopi.susu...
Udeh tau rmh dinas msh aja ditempatin

Itulah hasil didikan TNI jadinya pada arogan semua


benci sih benci tapi mikir blok.,
Masalah tanah akan jadi masalah berlarut-larut di kota2 besar indonesia. Banyaknya penduduk, kurangnya tanah, tidak menjadikan masyarakat mau tinggal di rumah vertikal, tapi maunya menginjak tanah

Ane pernah tinggal di pakistan, yang bukan negara kaya, masyarakatnya mau dan terbiasa tinggal di rumah vertikal....lain banget dengan orang kita, ga punya duit beli tanah, tapi mau sok kaya, tinggal di rumah yang menginjak tanah. Tidak sekali ane ribut berdebat dengan teman, adik, yang memilih repot tinggal di rumah, tapi harus berkorban pulang pergi kerja 4 jam, yang bagi ane menyedihkan...lebih baik tgl di rumah vertikal, ga capek, dekat tempat kerja

Ya....akhirnya masalahnya berlarut2,,,,,ga punya duit, tapi sok kaya bikin rumah....bukannya di rusun (kalo di luar sana, flat), ya akhirnya jg jarang pengembang mau bikin flat atau rusun, kalopun bikin rumah vertikal, yang mewah, jadinya harga ga ekonomis....karena pasarnya orang punya duit, dan nanti disewain ke orang asing. Sedang orang kita, lebih suka menyiksa diri atau kalo ga mau menyiksa diri, serobot tanah orang
Quote:Original Posted By cool parker


benci sih benci tapi mikir blok.,


Ane bukannya benci gan, tp ane malah kasian

Coba ente mikir apa g kasian ribuan prajurit aktif yg diluar sana masih luntang lanting ngontrak rumah, tinggal di rmh sodara, sedangkan rumah dinas yg ada di ambil oleh pensiunan

Bahkan banyak rumah yg ditinggalin oleh keturunan ke 3 dari pensiunan yg sudah meninggal

Apa agan g kasian?
Kalau untuk ukuran skala prioritas sih.....memang lebih baik rumah dinas tu peruntukannya lebih diutamakan bagi yang dinsa aktif......

tapi.....lihat kondisi yang ada.....

menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan prajurit tsb......

pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan prajurit dan prajurit agar memanajemen kehidupannya sehingga lebih siap jika memasuki masa pensiun (MENABUNG)

itu tanah....tanah nya sapa ??
yang numpang tanah itu gak tau diri !!
enak aja minta biaya kerohiman !!
udah brapa lama pake tanah orang laen sekarang malah nuntut gono gini, aturan dari mana kayak gitu ?? aturan dr engkong moyang lo ape ??
gusur paksa aja pke tank ato panser manusia-manusia gak tau di untung itu !!
Di tunggu actionya,udah terlalu lama di biarkan sih
Mayoritas penduduk Jakarta adalah pendatang.
Jika mereka dari desa maka wajar warga pendatang agak enggan untuk tinggal di rumah vertikal karena budaya mereka hidup di rumah tapak, selama mereka hidup sebelum merantau ke Jakarta mereka tidak pernah merasakan tinggal di flat.
Saat ini Kemenpera sedang membangunkan rusun/asrama bagi kampus dan pesantren dengan harapan timbul budaya untuk tinggal di flat sehingga jikalau mantan santri/mahasiswa/i tersebut merantau ke Jakarta atau kota besar mereka bisa terbiasa dengan gaya hidup tinggal di flat.
--------------------------------
Maaf Pak Jokowi dan Pak Ahok... untuk masalah tempat tinggal vertikal/flat pekerjaan Bapak agak berat karena mengubah kebiasaan hidup para pendatang.
--------------------------------
Bapak seharusnya bisa bekerjasam dengan Bupati dari mayoritas pendatang tersebut agar para Bupati tersebut memberitahukan kepada warganya jika mau merantau ke Jakarta harus terbiasa dengan tinggal di rumah vertikal.

Kasihan rumah2 jaman belanda dulu kalo digusur, hilanglah kenangan
lelakon sandal jepit

hla wong minjem sandal punya orang lain aja, kudu ngembalikan..
ga ngembalikan=maling
maling=kriminal
pelaku kriminal=penjahat

penjahat kok diajak negosiasi
*udah untung ga langsung di gusur.




he belom dot suratnya nih,
makin jauh dah dari tmpt kuliah

smoga Yg masih aktif masih bisa tinggal
Perasaan masalah ini udah lama deh,koq g selese2

Klo sama masyarakat bisa tegas, tp sama pensiunan g bisa tegas
Seinget ane itu kan rumah dinas yaa..

Seharusnya yaa pada minggat donk, alm bokap ane aja pas udah ga jd tentara udah diingetin klo itu rumah dinas jd kapan pun bisa di suruh pindah..

Seharusnya mungkin disosialisasikan dr awal kepada anggota yg dikasih rumah dinas klo mereka udah ga dinas laagi siap2 pindah..