Feby Dwi Sutianto - detikFinance

Jakarta - Opsi bantuan langsung Tunai (BLT) bisa diberikan kembali
terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Namun
selama ini, pemberian BLT seringkali tak tepat sasaran.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan audit terhadap
penyaluran BLT kepada masyarakat miskin, saat harga BBM subsidi
dinaikkan pada 2008 lalu. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menjelaskan,
dari hasil audit disimpulkan banyak penerima bantuan merupakan
orang mampu yang tidak layak memperoleh bantuan uang tunai.
"Kita sudah pernah melakukan pemeriksaan BLT, saya lupa
kesimpulannya seperti apa tapi memang banyak persoalan di
lapangan. Terutama menyangkut mengenai sasaran. Banyak orang-
orang yang menurut kriteria sebetulnya tidak layak memperoleh BLT
tapi diberikan," tutur Hasan usai menyerahkan Ikhtisar Hasul
Pemeriksaan Semester II Tahun 2012 kepada DPD di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Diakuinya, secara teknis di lapangan, pemerintah memang
menghadapi kendala saat memilah antara orang miskin yang
seharusnya menerima BLT dan orang mampu yang tidak layak
menerima BLT.
"Kadang-kadang yang jadi sasaran adalah aparat pemerintah daerah
di lapangan, seperti Kurah. Banyak orang-orang yang sesungguhnya
mampu tapi memaksakan diberikan BLT," tambahnya.
Terkait dengan sinyal kenaikan harga BBM subsidi dari Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Hasan, BPK tidak memiliki
kuasa atau wewenang untuk mengambil sikap, termasuk terkait
rencana pemberian kompensasi seperti BLT pasca kenaikan harga
BBM subsidi.
"Silakan saja pemerintah mau memberikan kompensasi dalam bentuk
apa, biarlah itu jadi kebijakan pemerintah, nanti kita akan periksa
bagaimana pelaksanaan kebijakan itu," tegasnya.
[url]http://m.detik..com/finance/read/2013/04/30/125554/2233973/1034/audit-bpk-banyak-orang-yang-tidak-layak-tapi-memperoleh-blt[/url]

begitu lah klo uda urusan sama duit