Jakarta - Fitra merilis hasi audit BPK Semester II tahun
2012 tentang 15 kementerian
yang diduga merugikan negara 15 Kementerian tersebu dipimpin menteri dari parpol.

"Menteri-menteri dari parta politik dalam pengelola anggaran mereka sanga jelek , dan ambradul sehingga ditemukan adanya indikas kerugian negara," kata Uchok Sky Khadafi, Direktu Investigasi dan Advokasi Fitra, dalam siaran pers, Kami (12/5/2013).

Indikasi kerugian negara tersebut ditemukan dala Audit BPK tahun 201 semester II. BPK yan mencatat bahwa kerugian
negara sebesar Rp 8.311.534.656.000 untuk 1.950
kasus untuk 15 lembaga atau
kementerian. "Hal ini membuktikan menteri-menteri dari partai politi dalam pengelolaan APBN pad kementerian, ternyata kurang
serius, kurang top, dan jauh
dari kebaikan dalam menajemen keuangan," kritik Uchok. Uchok lantas mengkritis menteri yang nyaleg.

Sementara menteri puny kuasa pengelolaan uang negara di Kementerian yang mereka pimpin. "Untuk itu, kami dari Sekna Fitra meminta kepada menteri yang sudah menjadi caleg segera mengundurkan diri saja. Supaya tidak ada dugaan penyalahgunakan fasilitasn negara untuk kepentingan pribadi dan partai mereka," tegasnya.

Berikut 15 Kementerian yang berdasarkan Audit BPK semester II tahun 2012 terindikasi merugikan negara:

1. Kementerian Kehutanan,kerugian Negara Rp 7,1 triliun dengan 278 kasus.

2. Kementerian ESDM, kerugian Negara Rp 379,1 miliar dengan 72 kasus. 3. Kemenko Kesra, kerugian negara Rp 268,9 miliar dengan 76 kasus.

4. Kementerian Pertanian, kerugian negara Rp 200,4 miliar dengan 127 kasus.

5. Kemenkominfo, kerugian negara Rp 174 miliar dengan 198 kasus.

6. Kementerian Agama kerugian
negara Rp 79 miliar dengan 572 kasus.

7. Kementerian Sosial, kerugian
negara Rp 17,6 miliar dengan 84 kasus.

8. Kementerian Nakertrans,
kerugian negara Rp 17 miliar dengan 115 kasus.

9. Kementerian Perhubungan, kerugian negaran sebesar Rp 11 miliar dengan 167 kasus.

10. Kementerian Perumahaan
Rakyat kerugian negara Rp 7,9
miliar dengan 15 kasus.

11. Kementerian Kelautan dan Perikanan kerugian negara Rp
7,6 miliar dengan 138 kasus.

12. Kementerian Koperasi dan
UKM, kerugian negara Rp 5,7 miliar dengan 17 kasus.

13. Kementerian Hukum dan HAM, kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar dengan 71 kasus.

14. Kementerian PDT, kerugian negaran sebesar Rp 888 juta dengan 14 kasus.

15. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, kerugian negara Rp 566 juta dengan 6 kasus.[URL=http://m.detik..com/news/read/2013/05/02/112401/2236105/10/fitra-15-kementerian-diduga-rugikan-negara-dipimpin-menteri-parpol]sumber[/URL]

negara kita penuh curut,