JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada semua menteri dan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, untuk mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mereka harus ikut menjelaskan kepada masyarakat mengapa harga BBM harus dinaikkan.
"Para menteri, gubernur, bupati, wali kota harus bisa memahami, bisa menjelaskan ke masyarakat. Tidak harus terjadi justru kita ikut memimpin dan menggerakkan unjuk rasa," kata Presiden ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Acara itu dihadiri jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, gubernur, bupati/wali kota, dan pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di seluruh Indonesia.
Presiden mengatakan, wajar jika kelompok di luar pemerintah melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Presiden menghormati sikap itu sebagai bagian dari demokrasi. Namun, jika jajaran pemerintahan ikut berunjuk rasa, katanya, hal itu tidak sesuai dengan etika pemerintahan.

Dalam penjelasannya, Presiden menyebut anggaran subsidi BBM akan membengkak jika harganya tidak dinaikan. Jika harga keekonomian Rp 10.000 per liter, diperkirakan subsidi BBM akan mencapai Rp 297,7 triliun pada 2013. Padahal, anggaran subsidi BBM yang ditetapkan Rp 193,8 triliun.


Selain itu, defisit anggaran diperkirakan membengkak mencapai Rp 353 ,6 triliun (3,83 persen dari PDB). Padahal, defisit anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar Rp 153,3 triliun (1,65 persen dari PDB). Jika itu terjadi, kata Presiden, akan melanggar undang-undang dan mengganggu ketahanan ekonomi.
Jika kenaikan BBM diterapkan, pemerintah akan memberikan kompensasi bagi rakyat yang terkena imbas, salah satunya bantuan uang tunai. Namun, semua itu bisa berjalan jika Dewan Perwakilan Rakyat setuju. Semua itu akan dilakukan dalam pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2013.
http://nasional.kompas.com/read/2013...Tolak.BBM.Naik

justru orang daerah kagak demo karena harga BBM naik. tapi karena menunggu PLIN-PLAN para eke2 di istana, rakyat jadi susah. beli bbm harus antri, bisa lihat di TV dampak nya, mobil2 pada berjejer dari truk sampai kontainer. semua ini akibat dari di kurang nya kuota. justru saat2 ini yang menurut saya benar2 merugikan. karena harus menunggu para eke2 mengambil putusan..., belum lagi lihat menteri ESDM yang berkomentar PLIN-PLAN di tv, oh...Tuhan negara apa ini sebenarnya
ini menteri sebenarnya, ngerti gak tuh TENTANG bbm
tapi menurut saya semua ini juga akibat dari SBY suka gonta-ganti menteri, jero wacik setau saya dari dulu lebih kecimpung menjadi menteri PARIWISATA, akhirnya..harus berputar 360 derajat. wisata ke esdm,
belum lagi menteri2 lain nya, lihat M NUH kelabakan gara2 UN, sebelum jadi mendikbud beliau menkominfo yang sekarang diganti jenggot kambing yang lebih cocok menjadi menteri agama menurut saya

jadi intinya, rakyat daerah dari dulu kagak pernah menolak BBM naik, pak SUDIYONO yang suka2 demo di daerah juga karena di bayar. apalagi ada fans nasi bungkus, hadeh..paling depan coy. dan ada unsur politik, bisa saja kepala daerah nya dari luar partai demokrat. yang paling suka nolak2 dan koar2 juga yang dijakarta doang.

intinya, jangan susahkan rakyat di daerah kalau mau naik kan BBM yang penting buat rakyat daerah barang ada dan ready stok. makanya pak, sekali-kali langsung turun ke lapangan ke spbu. jangan asal dapat laporan ABS. sama juga OMDO