Indonesian Corruption Watch (ICW) mempertanyakan trolly Rp 10 juta yang dianggarkan Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung (MA). Menurut ICW, angka pembelanjaan trolly tersebut hanya contoh kecil adanya dugaan mark up anggaran.

"MA harus telisik ini. Jangan-jangan di item yang lain juga. Jadi tidak sekedar trolly," kata anggota badan pekerja ICW, Emerson Yuntho, kepada detikcom, Senin (29/4/2013).

Khusus untuk pengadaan trolly sendiri, Emerson mengaku wajar MA menggunakan trolly dengan kemampuan di atas 3 ton. Hal ini mempertimbangkan berkas-berkas perkara yang sangat banyak di lembaga kehakiman tertinggi tersebut.

"Itu masuk akal trolly sebesar itu, kan berkas banyak. Yang nggak masuk akal harganya itu, mencurigakan," ujar Emerson.

Emerson berharap Ketua MA Hatta Ali memperhatikan serius dugaan markup tersebut. Jika benar ada upaya mark up, maka harus ada tindakan nyata dari Hatta Ali yang positif.

"Gini saja, Ketua MA harus turun tangan, selidiki kemungkinan mark up dan memberikan sanksi ke anggaran yang mengajukan barang dan jasa. Kan dia bisa membatalkan. Jadi agak susah kalau kita cek satu per satu. MA harus telisik semua anggaran, agar tidak terjadi penyimpangan. Kalau terjadi ya solusinya harus ada sanksi," tutup Emerson.

Badilum MA melalui berkas anggaran belanja Ditjen Badilum 2013 yang didapat detikcom, belanja barang pengadaan trolly 5 unit dengan penunjukkan langsung total Rp 50 juta. Anggaran terbesar dialokasikan untuk register perkara pidana sebesar Rp 2,1 miliar dan register perkara perdata sebesar Rp 1,7 miliar.

Alokasi anggaran Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung (MA) membeli trolly Rp 10 juta per unit dinilai janggal. MA harus memperhatikan kejanggalan yang ada di lembaganya sekecil apa pun.

"Ganjalan sekecil apa pun harus diperhatikan oleh MA. Jangan sampai berakibat fatal yakni makin menjauhnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Saat ini momentum tepat mengingatkan MA. Ini juga momentum tepat untuk MA mendengarkan masukan sehingga tidak melanjutkan langkah-langkah yang merugikan MA," kata pemerhati kasus korupsi yang juga pengacara Taufik Basari.

Taufik menyampaikan hal ini di gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2013).

Taufik kembali mengingatkan MA sebagai ujung jalan para pencari keadilan dan benteng penegakan hukum tertinggi harus menunjukkan sifat yang mendukung kepercayaan publik.

"MA ini adalah ujung dari pencarian keadilan dan penegakan hukum. Ketika ujung dari penegakan hukum menyimpan beberapa yang mengganjal, tentu masyarakat yang kita harapkan percaya pada proses peradilan menjadi sulit," ujar pengacara yang biasa dipanggil Tobas itu.

Taufik berharap MA bisa melakukan alokasi anggaran yang wajar. Jika pun ada yang ganjil, hendaknya upaya revisi segera dilakukan secepatnya.

"Ketika ada alokasi anggaran yang ganjil, sebaiknya MA segera merevisinya karena akan berdampak buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan secara langsung maupun tidak langsung," ujar bakal calon anggota legislatif Partai NasDem ini.

Sementara kebutuhan untuk 1 unit trolly seharga Rp 10 juta dalam anggaran MA tergantung spesifikasi yang direncanakan. Taufik lebih memilih untuk tidak mengomentari hal ini.

"Kalau soal kebutuhan, saya tidak tahu landasan kebutuhannya. Masalah kebutuhan itu relatif dan saya tidak bisa menilai, hanya orang dari dalam," tutup Taufik.

Badilum MA melalui berkas anggaran belanja Ditjen Badilum 2013 yang didapat detikcom, belanja barang pengadaan trolly 5 unit dengan penunjukkan langsung total Rp 50 juta. Anggaran terbesar dialokasikan untuk register perkara pidana sebesar Rp 2,1 miliar dan register perkara perdata sebesar Rp 1,7 miliar.

Mahkamah Agung (MA) membeli trolly dengan harga Rp 10 juta per unit. Padahal di pasaran, harga trolly termahal sekitar Rp 3 jutaan.

Penelusuran detikcom di salah satu supermarket khusus peralatan rumah tangga dan perkantoran di Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013), hanya ada lima jenis trolly yang dipamerkan di etalase. Trolly terbesar seharga Rp 2,558 juta dengan kemampuan mengangkut beban hingga 3 ton.

"Masih ada yang 4 ton, tapi harganya menurut saya nggak sampai Rp 5 juta," kata salah satu pramuniaga bernama Fauzi

Ada lagi trolly yang lebih kecil dengan kemampuan bobot hingga 2 ton seharga Rp 1,8 juta. Dua trolly itu membentuk garpu tala pada penyangganya. Sementara handle alat bermerek Krisbow ini berbentuk segi tiga dilengkapi tuas rem.

Trolly lainnya lebih kecil dengan kemampuan antara 500 kg hingga 250 kg. Modelnya mulai dari 3 tingkat hingga trolly pada umumnya yang berbentuk kotak. Lebarnya 0,5 x 1 meter. Varian harganya mulai dari Rp 218 ribu hingga Rp 799 ribu.

"Kalau beli borongan kayaknya ada diskon tapi nanti paling diurus lagi tapi agak lama," ujar Fauzi.

Sebelumnya, Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) MA melalui berkas anggaran belanja Ditjen Badilum 2013 yang didapat detikcom, belanja barang pengadaan trolly 5 unit dengan penunjukkan langsung total Rp 50 juta.

Anggaran terbesar dialokasikan untuk register perkara pidana sebesar Rp 2,1 miliar dan register perkara perdata sebesar Rp 1,7 miliar.

Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) yang membawahi pengadilan negeri Mahkamah Agung (MA) membeli trolly Rp 10 juta per unit. Selain itu, Badilum juga akan merenovasi 5 unit rumah dinas hakim, padahal banyak puluhan rumah dinas hakim yang rusak.

Dalam berkas anggaran belanja Ditjen Badilum 2013 yang didapat detikcom, Senin (29/4/2013), belanja barang pengadaan trolly 5 unit dengan penunjukkan langsung total Rp 50 juta. Adapun untuk rehab rumah dinas, sebanyak 5 unit dengan total Rp 250 juta atau masing-masing rumah mendapat jatah renovasi Rp 50 juta.

"Memang benar bahwa anggaran perbaikan rumah dinas sebesar Rp 250 juta untuk 5 unit. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja modal yang dialokasikan Ditjen Badilum sangat terbatas," kata Dirjen Badilum, Cicut Sutiarso.

MA mengaku masih perlu menambah anggaran untuk merenovasi rumah dinas hakim karena banyak yang rusak.

"Padahal memerlukan anggaran yang lebih banyak lagi untuk perbaikan rumah dinas hakim," pungkas Cicut.

Anggaran terbesar dialokasikan untuk register perkara pidana sebesar Rp 2,1 miliar dan register perkara perdata sebesar Rp 1,7 miliar.