Terpidana kasus korupsi Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji dinilai telah membenturkan dua institusi penegak hukum, yakni kepolisian dengan kejaksaan untuk kepentingan pribadinya. Susno disebut hanya memperkeruh suasana.

"Meminta perlindungan Polri untuk menghindari eksekusi dari kejaksaan adalah upaya membenturkan institusi penegak hukum yang tidak produktif bagi upaya penegakan hukum," kata Ketua Setara Institute, Hendardi, di Jakarta, Jumat (26/4/2013). Dia mengatakan, kepolisian tidak sepantasnya memberikan perlindungan kepada Susno dengan alasan setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan. Polri justru semakin menunjukkan kepentingan politiknya dengan melindungi Susno.

"Polri sebaiknya memberikan jalan mulus bagi kejaksaan untuk mengeksekusi Susno Duadji, bukan justru melindungi (Susno). Polri tidak boleh terseret kepentingan yang hanya ditujukan untuk melindungi seorang terpidana yang melakukan perlawanan," kata Hendardi.

Hendardi juga menilai masuknya Susno ke Partai Bulan Bintang, apalagi sampai menjadi bakal calon legislatif DPR, hanya untuk mendapatkan proteksi politik. Cara menghindari hukuman tersebut, kata dia, menjadi preseden buruk dan tantangan serius bagi penegakan hukum.

Seperti diberitakan, kejaksaan sudah beberapa kali gagal mengeksekusi Susno terkait vonis hukuman penjara tiga tahun dan enam bulan oleh majelis hakim kasasi. Terakhir, kejaksaan gagal ketika hendak mengeksekusi Susno di rumahnya, di kawasan Bandung, Jabar, Rabu (24/5/2013).

Tim dari kejaksaan akhirnya menunda eksekusi ketika tidak ada titik temu di Polda Jabar. Kepala Polda Irjen Tubagus Anis Angkawijaya mengatakan, Susno yang meminta perlindungan. "Pak Susno menghubungi pada saat kejaksaan datang ke sana. Tentu kami akan melindungi. Dia bilang, Pak Kapolda, tolong lindungi saya," kata Anis.

Susno mulai bergabung dengan PBB setelah putusan kasasinya keluar. Tak hanya menjadi kader, mantan Kepala Polda Jawa Barat itu bahkan masuk dalam daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif DPR dari PBB di daerah pemilihan Jawa Barat I.