KASKUS

Pengusaha Warteg Juga Terancam Dipenjara Karena Tak Bayar Gaji Sesuai UMP

Quote:Jakarta - Pengusaha khawatir masih banyak lagi yang akan terjerat kasus pidana karena tak sanggup membayar gaji sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP). Karena pada UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, semua pemberi usaha atau pengusaha wajib membayar gaji sesuai UMP yang berlaku, tanpa terkecuali.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Anthony
Hilman kepada detikFinance, Jumat (26/4/2013.

"Kalau menurut undang-undang itu, para pengusaha warteg-warteg di seluruh Indonesia atau toko-toko yang punya pekerja 5 atau 10 orang itu wajib membayar UMP, karena mereka pengusaha," kata Anthony.

Dalam UU tersebut dijelaskan, pengusaha ialah siapapun yang memberi usaha, baik berbadan hukum atau tidak. Dengan demikian, para pengusaha tersebut wajib membayar UMP seperti yang telah ditetapkan, tidak terkecuali.

"Di UU Keternagakerjaan itu, tidak membedakan usaha kecil maupun usaha menengah ataupun besar," jelasnya.


Jadi tidak menutup kemungkinan, jika ada para buruh yang merasa dirugikan karena tak digaji sesuai UMP, akan semakin banyak pengusaha yang digugat dan terjerat kasus pidana.

"Bukan bisa jadi lagi, memang ketika mereka digugat ke pengadilan hal itu akan terjadi pada mereka," katanya.

Menurutnya, penerintah tidak mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan saat penetapan UMP beberapa waktu lalu. Seharusnya menurut Anthony, penetapan UMP dibedakan setiap sektor usaha, karena 90% usaha kecil tak mampu membayar UMP karena keterbatasan finansial.

"Pemerintah membuat kebijakan UMP untuk usaha kecil, jangan disamaratakan. Jelas dong kemampuan mereka berbeda. Akibatnya banyak UKM itu yang kemudian menutup usaha, yang mem-PHK sebagian pekerjanya," tutupnya.

Seperti diketahui, Chandra, pengusaha Surabaya yang memiliki 53 karyawan dipenjara karena mengupah buruhnya di bawah UMR. Oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Chandra divonis bebas.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan dikabulkan. "Dan menjatuhkan pidana denda Rp 100 juta," kata pejabat resmi MA yang tak mau disebut namanya.

Vonis ini diadili oleh ketua majelis hakim Zaharuddin Utama dengan anggota majelis Prof Dr Surya Jaya dan Prof Dr Gayus Lumbuun dalam perkara nomor 687 K/Pid/2012.

"Terdakwa terbukti melanggar Pasal 90 ayat 1 jo Pasal 185 ayat 1 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan," pungkas pejabat itu.

Berdasarkan catatan detikFinance, putusan ini merupakan putusan pertama MA yang menghukum pengusaha karena membayar buruhnya di bawah UMR.


http://finance.detik..com/read/2013/...aji-sesuai-ump

Buntut dari seorang pengusaha di surabaya yang dipenjara karena menggaji dibawah UMR..

Spoiler for Tak Mampu Bayar Gaji Sesuai UMP, 100 Pengusaha UKM Takut Dipenjara:


http://finance.detik..com/read/2013/...akut-dipenjara

Padahal di pemerintahan sendiri tidak semua digaji diatas UMR

Spoiler for Pegawai Outsourcing Pemerintahan Juga Ada yang Digaji di Bawah UMP:


http://finance.detik..com/read/2013/...i-di-bawah-ump

Jika memang menggaji dibawah UMR karena masih pengusaha kecil, ataupun karena perusahaan baru berdiri adalah tindakan kriminal, maka sebaiknya pemerintah membuat penjara sebanyak banyaknya

Spoiler for Pengusaha Dihukum Akibat Gaji di Bawah UMR, Apindo: Siapkan Penjara yang Banyak:


Dan juga Indonesia tidak akan menjadi negara maju karena akan makin sedikit orang yang mau memulai ber wirausaha. Mau buka usaha langsung ditodong harus menggaji karyawan lebih tinggi dari UMR, padahal keuntungan belum pasti datang..

Spoiler for Pengusaha Tak Banyak, Negara Tak Maju:


http://economy.okezone.com/read/2012...egara-tak-maju
Mimin sini juga terancam dipenjara karena ga gaji momod...

---------------------------------------edited-------------------------------------------------

untuk yang bilang warteg dan UKM ga masuk kategori, ini bunyi Undang Undangnya.

Bunyi UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
http://prokum.esdm.go.id/uu/2003/uu-13-2003.pdf


Quote:Pasal 89
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 90
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 91
(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Terus siapakah yang dimaksud pengusaha di UU itu?

Quote:Pasal 5. Pengusaha adalah :
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.


Dan apakah yang dimaksud perusahaan di UU itu?

Quote:
Pasal 6. Perusahaan adalah :

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.


aturan pidananya

Quote:Pasal 185
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.


http://prokum.esdm.go.id/uu/2003/uu-13-2003.pdf
tidak disebutkan berpa jumlah minimal karyawannya, jadi walau cuma perusahaan perorangan dan hanya punya satu karyawan tetep harus bayar sesuai UMR.
Kalau ga siap siap masuk penjara..
Siap siap juga penjara penuh..
-------------------------edited----------------------------------------------

kesaksian dari yang kenal pengusahanya

Quote:Original Posted By dd 8 mw


Kebetulan saya kenal sama si Chandra, asal permasalahannya sebenarnya para karyawannya di tunggangi oleh serikat buruh surabaya yang mencoba untuk mengganggu usahanya dengan meminta kenaikan gaji dan tunjangan dan karena termasuk kegiatan usaha kecil & persaingan dengan barang China maka dia tidak sanggup untuk membayar upah buruh sesuai UMR.

53 buruh tersebut dirumahkan dan sebagai pesangonnya para buruh mengambil inventaris perusahaan yang ada (meja, lemari, kursi, dll) sesuai dengan keinginan para buruh sendiri sehingga tidak ada sangkutan pesangon lagi. Kalau tidak salah usahanya sekarang sudah tutup


ternyata karyawannya Chandra tetep ga dapat upah UMR, malah jadi ga punyha pekerjaan semua...
Quote:Original Posted By Li Jin Yuan
Mimin sini juga terancam dipenjara karena ga gaji momod...

Jleb akhhhh
Tukang cuci piring hrs dibayar 2 juta lebih? Ngalahin SPG donk?
kalo dah kaya gini yang bertanggung jawab siapa gan?

mana ane punya usaha kecil2an d rumah, jadi takut d penjara juga nih:
kalau begitu supaya tidak kena ancaman penjara, pegawainya harus di pecat2in biar dibawah 5
Ya kalau belum bisa bayar sesuai UMP ya tinggal mengajuka penangguhan saja kan bisa to..?
siapa dulu dong decision maker nya :
nah lo gmna nih urusannya klo pd minta gaji sgtu smua....
Quote:Original Posted By Bembey
Tukang cuci piring hrs dibayar 2 juta lebih? Ngalahin SPG donk?



hidoooop buruh....
ntar pada demo lagi,,, masa gaji mereka sma kaya gaji tukang cuci warteg
ane punya toko... jadi takut dipenjara juga nih...

niat hati mau membuka lapangan pekerjaan.. malah jadi takut kena pidana
Quote:Original Posted By funrise
Ya kalau belum bisa bayar sesuai UMP ya tinggal mengajuka penangguhan saja kan bisa to..?

pengajuan penangguhanya kemana mas?
caranya gmana?
emang pemerintah bikin sosialisasi tentang itu?
Quote:Original Posted By baskija
kalau begitu supaya tidak kena ancaman penjara, pegawainya harus di pecat2in biar dibawah 5


nope.. diundang undang tidak disebutkan jumlah karyawan minimal, yang ada perorangan, badan usaha, institusi yang memberi kerja

Quote:4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan
lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
5. Pengusaha adalah :
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.


Quote:Original Posted By funrise
Ya kalau belum bisa bayar sesuai UMP ya tinggal mengajuka penangguhan saja kan bisa to..?


kalau pembukuannya bagus bisa diaudit dan minta penangguhan. Lha kalau perusahaan kecil / pribadi yang tanpa pembukuan?
pelaku usaha bikin peraturan baru, yang mau gaji sesuai UMR wajib kerja 20 jam sehari
Asli edan-edanan...
Quote:Original Posted By funrise
Ya kalau belum bisa bayar sesuai UMP ya tinggal mengajuka penangguhan saja kan bisa to..?


Giliran nanti ngajuin penangguhan yg buruh2 nya pada protes lagi... Padahal kan ga semua pengusaha bisa mampu bayar gaji sesuai UMP..

Mank di kira jadi pengusaha gampang...
Quote:Original Posted By azzura2000
pelaku usaha bikin peraturan baru, yang mau gaji sesuai UMR wajib kerja 20 jam sehari


Nope...
jam kerja sesuai UU adalah

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5
(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

lebih dari itu harus ngasih uang lembur...
loh bukannya semua ini emang di-sengaja?

Dengan pelan pelan tapi pasti memposisikan pengusaha sebagai kriminal, dengan ada nya ancaman hukum, insentif untuk menyogok pejabat pun akan makin kenceng.

Ga usah jauh. Kalo ditangkap polisi lalu lintas, ujung2 nya apa?
Nah gitu lah cara nya polisi cari duit.
Kriminalisasi kan klien, klien pun akan membayar supaya dilepas.

Cara yg sama saja kok, dipakai semua pejabat indonesia.
Semua orang kan perlu cari duit gan.
Quote:Original Posted By jiezlee1
HIDUP JOKOWI YANG BIKIN UMR NAIK SETINGGI LANGIT !!!!


entah jokowi atau bukan, tapi kejadiannya di surabaya...

Quote:Seperti diketahui, Chandra, pengusaha Surabaya yang memiliki 53 karyawan dipenjara karena mengupah buruhnya di bawah UMR. Oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Chandra divonis bebas.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan dikabulkan. "Dan menjatuhkan pidana denda Rp 100 juta," kata pejabat resmi MA yang tak mau disebut namanya.


buat yang di Surabaya, ada yang tahu nasib karyawannya si Chandra ini setelah si Chandra nya dipenjara? apakah

1. Bisa dapat gaji sesuai UMR

atau

2. Dirumahkan semua alias usahanya tutup?
×