Sumber : Info Jual Beli Rumah

Undang-undang Nomor 20/2011 tentang Rumah Susun yang sedianya dibuat untuk mendukung program 1000 menara rusun, ternyata memiliki konsekuensi tersendiri bagi pengembang.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan, pengembang diwajibkan menyediakan rumah susun setidaknya 20% dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun di wilayah kota/kabupaten yang sama. Jika melanggar, pengembang terancam sanksi, yakni dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar.

Demikian penjabaran Pangihutan Marpaung, Deputi Perumahan Formal kementerian Perumahan Rakyat dalam acara Focus Group Discussion bertema ‘Urgensi PP Tentang Rusun dalam Mengatasi Permasalahan Rusun di Indonesia’ yang digelar Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) beberapa waktu lalu. Menurut Paul—demikian Pangihutan akrab disapa—kewajiban pengembang tersebut untuk menjamin ketersediaan rumah susun bagi MBR.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia, Setyo Maharso menyatakan keberatan dengan kewajiban tesebut, karena dianggap terlalu memberatkan pengembang, terutama pengembang kecil.

Menanggapi keberatan dari para pengembang, Paul mengatakan, pengembang tetap harus menyediakan lahan untuk membangun rumah susun sederhana. “Harus ada komposisi antara rumah susun komersial (apartemen) dan rumah susun bersubsidi, tetapi saya belum tahu bagaimana komposisi yang tepat,” tambahnya.

Dia mengimbuhkan, Kemenpera sendiri telah bekerjasama dengan beberapa BUMN agar dapat menyediakan lahan untuk rusun sederhana. “Kami telah bekerjasama dengan PLN, dan dalam waktu dekat dengan Bulog dan PT Kereta Api agar dapat menyediakan lahan untuk rumah susun sederhana,” paparnya.

Baca Juga :
Pengembang Diminta Sediakan 20 Area Untuk Rusunami
Program Rusunami Seperti Mati Suri



Buat Rakyat Miskin koq selalu di persulit yah gan??