TEMPO.CO, Jakarta--Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan pejabat-pejabat daerah di seluruh Indonesia supaya tidak mengutamakan anggarannya untuk kepentingan mereka. "Rumah pejabatnya mewah, mobilnya mahal, kantornya megah, ini kan tidak pantas. Justru prioritas anggaran itu untuk masyarakat," kata dia diHotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 25 April 2013.

Menurut Gamawan, beberapa kali dia menerima keluhan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyoroti penggunaan dana pemerintah daerah. Di beberapa daerah, pejabatnya terlihat bermewah-mewahan padahal penduduk miskinnya masih di atas 20 persen.

"Belanja aparaturnya makin tinggi, ada yang sampai 72 persen. Artinya tinggal 28 persen untuk orang atau masyarakatnya," ujar dia.

Pemerintah pusat, kata dia, saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap sejumlah daerah yang membelanjakan anggarannya dengan tidak tepat sasaran. Termasuk sejumlah daerah otonom baru. "Buka semua APBD-nya satu per satu. Awal Mei ini akan saya bahas dengan UKP4, dan nanti akan diserahkan kepada presiden hasil evaluasinya," kata mantan gubernur Sumatera Barat ini.

Soal sanksi, Gamawan tidak mengatakan secara spesifik. "Belum. Nanti akan kita peringatkan satu per satu," kata dia.