Eksekusi Asian Agri, Kejagung Gandeng Ditjen Pajak

inilah..com, Jakarta - Dalam mengeksekusi kasus penggelapan pajak PT Asian Agri, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Koordinasi yang dilakukan bersama Ditjen Pajak, bukan kali ini saja dilakukan. Sebelumnya pihak Kejagung juga telah berkoordinasi dengan Kemenkumham, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Mahkamah Agung.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi mengatakan, koordinasi Kejagung dengan Ditjen Pajak bertujuan untuk eksekusi kasus dugaan penggelapan pajak PT Asian Agri.

"Kami akan tetap melakukan eksekusi kasus dugaan penggelapan pajak PT Asian Agri tersebut," jelas Untung, di Jakarta, Rabu (16/4/2013).

Saat ini Kejagung masih menunggu kelengkapan berkas dari Ditjen Pajak dalam mengusut kasus tersebut.

Sementara itu, Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan, dalam mengeksekusi kasus Asian Agri, pihaknya telah kooordinasi juga dengan Kemenkumham, BPN dan MA.

Menurut Basrief, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus segera dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dan kasus ini ditangani secara propesional.

"Disamping itu, kami juga minta Kementerian Hukum dan HAM agar tidak merubah status 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group," ujar Basrief.

Kasus penggelapan pajak PT Asian Agri terjadi tahun 2002-2005 dengan modus merekayasa jumlah pengeluaran perusahaan.

Penggelapan pajak anak perusahaan Raja Garuda Mas milik Soekanto Tanoto itu diperkirakan mencapai Rp1,340 triliun. Mahkamah Agung (MA) telah memvonis mantan manajer Pajak Asian Agri, Suwir Laut, dua tahun penjara dengan masa percobaan tiga tahun.

Perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto itu juga dihukum membayar denda Rp2,5 triliun atau setara dengan dua kali lipat nailai pajak yang digelapkan. Denda tersebut harus dibayar tunai dalam waktu satu tahun. [yeh]