Pemprov DKI Jakarta memastikan pembatalan pinjaman dari Bank Dunia untuk program penanganan banjir melalui program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Pembatalan ini dengan alasan, klausul perjanjian yang diberikan Bank Dunia terlalu menyulitkan Pemprov DKI.


Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Pemprov DKI telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu). Isi surat tersebut menyatakan Pemprov DKI tidak akan meneruskan rencana pinjaman dana dari Bank Dunia.


"Jadi, kami sudah bikin surat ke Kemen PU. Dalam surat itu, kami bilang, pinjaman ke World Bank terlalu susah, jadi kita tidak mau terusin," kata Ahok di Bala Kota, Jakarta, Senin (22/4).


Namun jika persetujuan dari Kemen PU keluar, bukan berarti program JEDI dibatalkan. Melainkan akan tetap diteruskan dengan memakai APBD DKI.


"Kita akan pakai APBD DKI. Sama saja teknisnya," tegas Ahok.


Sebelumnya diberitakan, pinjaman utang dari Bank Dunia untuk pengerukan kali di Jakarta dinilai terlalu lama, yakni 5 tahun.


"Waktu lima tahun itu terlalu. Mereka (Bank Dunia) juga mendikte Pemprov DKI harus menjamin hak-hak warganya di bantaran kali, mulai dari ganti rugi. Kita tidak suka kan ngajarin orang yang tinggal di bantaran kali di ganti rugi dengan uang," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (4/4) lalu.


Menurutnya, Pemprov DKI sudah mempunyai konsep sendiri untuk memindah warga di bantaran kali yang terkena proyek JEDI. Warga bantaran kali akan dipindahkan ke rusun yang telah disiapkan Pemprov DKI.


"Tugas kami adalah menyediakan rumah kepada warga yang belum beruntung punya rumah. Ya kami tidak mau ganti uang. Kenapa Bank Dunia mendikte kami untuk ganti uang. Itu namanya kamu ngajarin jadi komunis namanya. Bukan tanah kamu, kamu dudukin. Enggak betul itu. Ganti rugi uang betul? Tidak betul saya bilang," tegas Ahok.