Penulis : Sabrina Asril | Kamis, 18 April 2013 | 17:49 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini masih melakukan pemutakhiran data pemillih menjelang perhelatan Pemilu 2014. Dari data potensial penduduk pemilih pemilu (DP4) yang didapat dari Kementerian Dalam Negeri pada Februari lalu, KPU masih menemukan banyak permasalahan, terutama kesalahan data yang terekam, seperti adanya anak-anak yang masuk dalam daftar pemilih.

Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, hingga kini, ada sekitar 190 juta pemilih. Namun, sebanyak 0,03 persen di antaranya adalah penduduk berusia 10 tahun ke bawah. Selain itu, KPU juga menemukan persoalan adanya 14,1 juta warga yang usianya berkisar antara 10-20 tahun masuk dalam DP4.

"Karena ada masalah-masalah ini, akan dicocokkan dulu dan kami teliti datanya," ujar Ferry dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Kamis (18/4/2013). Selain itu, dari 190 juta pemilih yang terdaftar dalam DP4, sebanyak 50 juta di antaranya masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) manual, belum memiliki KTP elektronik.

Lebih lanjut, Ferry menambahkan, persoalan yang harus segera diselesaikan selanjutnya adalah terkait dengan lokasi pemilih. Ia menuturkan, di beberapa daerah, tidak ada nomor RT dan RW. Lalu, ada pula sekitar 3.000 desa yang tak memiliki kode wilayah. Kondisi ini, diakui Ferry, akan menyulitkan KPU untuk menentukan tempat pemungutan suara (TPS).

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, meminta agar KPU segera menyelesaikan persoalan ini. Kalau perlu, kata Yandri, KPU dan Kementerian Dalam Negeri duduk bersama dalam forum rapat dengar pendapat dengan Komisi II.

"Ini harus segera tanya ke Kemendagri karena yang punya wewenang tentang kependudukan adalah Kemendagri. Kalau ada data berbeda, harus dikoordinasikan," katanya.

Menanggapi ini, Ferry mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dirjen Administrasi Penduduk dan Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (19/4/2013) esok.

"Dirjen Adminduk penting terkait DP4, sementara Dirjen Pemerintahan Umum terkait dengan lokasi. Pertemuan ini untuk inventarisasi kalau ada data-data dan legislasi dari Kemendagri, maka mungkin bisa buat coding yang diperlukan," tuturnya