Pansus Lumpur Berakhir, Korban Lapindo Gagal Bertemu SBY
Rabu, 17 April 2013 15:27 wib


SIDOARJO- Rencana perwakilan korban dan pengusaha korban lumpur untuk bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tertunda. Pasalnya, Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo yang memasilitasi mereka, masa kerjanya sudah berakhir.

Masa kerja Pansus Lumpur selama enam bulan akan berakhir April bulan ini. Padahal, dalam rapat dengan perwakilan korban lumpur dan Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) beberapa waktu lalu mengagendakan menghadap Presiden SBY. Mereka akan mengadukan terkait pembayaran ganti rugi aset yang sampai saat ini belum tuntas.

Sesuai agenda sebenarnya, Pansus Lumpur bulan ini akan mengagendakan bertemu Presiden SBY dan surat siap dikirim. Dalam surat itu, selain meminta agar pemerintah ikut menyelesaikan pembayaran ganti rugi lumpur, SBY juga diminta untuk berkantor di Sidoarjo.

Ketua Pansus Lumpur DPRD, Sidoarjo Emir Firdaus, mengatakan, hingga saat ini laporan pansus sekaligus pembubaran pansus masih dibuat. Meski demikian, Politikus PAN itu sudah mengusulkan ke pimpinan dewan agar agar kembali dibentuk Pansus Lumpur.

Pasalnya, masih ada permasalahan ganti rugi korban lumpur yang belum selesai. Di antaranya, pembayaran ganti rugi korban lumpur maupun pembayaran ganti rugi aset pengusaha korban lumpur.

Ditanya apakah dengan berakhirnya masa kerja Pansus Lumpur, agenda yang sudah direncanakan akan tertunda? Emir Firdaus mengaku agenda utama adalah bertemu dengan Presiden SBY. "Rencana bertemu dengan Presiden SBY kita agendakan setelah terbentuknya Pansus Lumpur yang baru," tandasnya.

Sekadar diketahui, selama periode DPRD Sidoarjo 2009-2014 sudah dibentuk Pansus Lumpur yang terus berkelanjutan. Pansus yang masa kerjanya enam bulan itu terus diperpanjang karena masih dibutuhkan untuk mendampingi korban lumpur.

Ketua DPRD Sidoarjo, Dawud Budi Sutrisno, saat dikonfirmasi terkait rencana pembentukan pansus lumpur yang baru, mengaku jika memamg diperlukan akan dibentuk lagi. "Kita lihat kebutuhannya, Pansus Lumpur masih dibutuhkan untuk ikut menyelesaikan masalah lumpur," ujarnya.

Dawud mengatakan, laporan pertanggungjawaban Pansus Lumpur akan digelar 25 April mendatang. Setelah itu, Badan Musyawarah (Banmus) baru akan mengagendakan pembentukan Pansus Lumpur. "Jadi jika ada agenda yang belum terselesaikan, nanti bisa diteruskan setelah pansus dibentuk lagi," tegasnya.

Source

Semoga para korban lumpur Lapindo bisa bersabar.