Pemerintah telah sepakat memberlakukan dua harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium. Kebijakan ini bisa dimulai bulan depan.

Meski banyak dipertanyakan efektivitasnya, pemerintah tak menggubris. Sebenarnya, apa alasan pemerintah menerapkan kebijakan dua harga?

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan dua harga bertujuan untuk menyehatkan fiskal 2013 dan tidak memberatkan anggaran negara di tahun berikutnya.

"Oleh karena itu pembatasan penggunaan BBM bersubsidi menjadi hal yang harus kita lakukan, kaitannya untuk kesehatan fiskal 2013 dan fiskal sustainability 2014, dan untuk fiscal space 2013," ujar dia kepada wartawan yang ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selasa (16/4).

Alasan lain, dengan kebijakan pembatasan BBM, maka tidak akan ada tambahan anggaran untuk subsidi seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau tidak dibatasi belanja subsidi akan mendekati Rp 297 triliun untuk BBM dan listrik, tapi kalau dibatasi dia tetap akan melampaui apa yang ada di APBN hari ini," tegas dia.

Anny menegaskan langkah tersebut harus disosialisasikan kepada para gubernur karena operasionalnya ada di provinsi dan kabupaten setempat sehingga harus ada kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Anny mengakui, meski diberlakukan dua harga, beban subsidi BBM dalam APBN masih tinggi. Tujuan utama kebijakan ini salah satunya untuk menjaga defisit anggaran yang dibolehkan dalam Undang-undang APBN 2013 sebesar 1,65 persen.

"Jadi penghematan karena pembatasan bukan berarti ada cash in, tapi lebih karena subsidinya tidak membengkak dari yang tadi," jelasnya.

Sumber