Mahasiswa, pelajar, akademisi hingga aktivis Ormas Muhammadiyah berpartisipasi dalam aksi tersebut.Sejumlah mahasiswa meneriakkan yel-yel menolak disahkannya RUU Ormas di Depan Gedung DPR, Jakarta.

RUU Ormas Batal Disahkan, 400 Pemuda Muhammadiyah Tetap Demo DPR

Jakarta - Rancangan Undang-undang Ormas batal disahkan DPR hari ini. Namun massa dari organisasi Islam Muhammadiyah tetap menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR.

Sekitar 400 massa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Pemuda Muhammadiyah menggelar demo menolak RUU Ormas di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (12/4/2013). Massa tiba sekitar pukul 10.20 WIB dengan menggunakan 12 bus.

Sebagai bentuk penolakan, mereka membawa replika keranda mayat bertuliskan 'Matinya Demokrasi'. Massa juga membawa spanduk bertuliskan 'Hentikan Pembunuhan terhadap Ormas'.

"Pemerintah dan DPR, ketakutan mereka terhadap ormas sudah mulai berakhir. Sehingga mereka galau. Akhirnya mereka menunda untuk mengesahkan RUU Ormas," teriak salah seorang orator.

Massa menutup 1 lajur badan jalan, mengakibatkan arus lalu lintas menuju Slipi tersendat.

Sekitar 300 personel polisi berjaga-jaga di luar dan dalam gerbang gedung DPR. Dua kendaraam water cannon juga disiagakan.

Atas kesepakatan semua fraksi di pansus, RUU Ormas batal disahkan dalam sidang paripurna hari ini. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, kemungkinan pengesahan akan dilakukan pada masa sidang berikutnya [URL="http://news.detik..com/read/2013/04/12/110625/2218449/10/ruu-ormas-batal-disahkan-400-pemuda-muhammadiyah-tetap-demo-dpr?nd772204btr"]TKP[/URL]

Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta. "Negara kita adalah negara yang memberikan kebebasan dalam berunjukrasa, yang terpenting aspirasi disampaikan dengan tidak mengganggu hak-hak orang lain," ujarnya usai Diskusi Publik dengan tema 'Memberantas Terorisme Tanpa Teror dan Melanggar HAM' di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/04).

Namun Boy secara tegas meminta agar aksi akan yang digelar tersebut tetap sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku karena dia menilai RUU Ormas itu sendiri merupakan ranah dari lembaga legislatif dan pemerintah yang terkait yang prosesnya sendiri masih berjalan.

"Kami meminta aksi unjuk rasa disesuaikan dengan yang diatur oleh undang-undang nomor 9 tahun 1998 seperti tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melanggar ketertiban dan tidak boleh melanggar hak-hak orang lain," lanjutnya.

Sementara itu Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memastikan puluhan ribu massa dari Muhammadiyah akan menggelar aksi damai didepan gedung DPR. "Estimasi kita ada sekitar 10.000 orang yang ikut serta dalam aksi damai di depan Gedung DPR," katanya.

Din menjelaskan bahwa penolakan ini dilakukan karena menilai RUU tersebut terlalu represif. "Nanti kita akan gelar salat Jumat berjamaah terlebih dahulu didepan DPR, baru dilanjutkan dengan aksi penolakan. Maka makanya dalam kesempatan ini saya meminta koordinasi dari pihak kepolisian untuk mengawalnya," tandasnya TKP