Jakarta - Kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, meski sudah berganti gubernur, ternyata tak kunjung ada terobosan. Paling tidak muncul konstruksi pembangunan proyek transportasi. Pembenahan transportasi hanya terlihat signifikan dilakukan PT Kereta Commuter Jakarta (KCJ) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui pembenahan infrastruktur Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek (sterilisasi stasiun, penambahan rangkaian, perbaikan sistem ticketing dan sebagainya).

Tingginya pergerakan manusia di Jakarta dan sekitarnya (sekitar 25 juta pergerakan/hari) serta tidak terintegrasinya angkutan umum dengan baik dan nyaman membuat kemacetan di Jakarta semakin parah. Bahkan nyaris berhenti total (gridlock) di hari-hari tertentu dari pagi buta hingga tengah malam. Untuk menanggulangi kemacetan di dalam kota Jakarta diperlukan sistem angkutan umum berbasis rel dengan kemampuan angkut yang besar, sebagai backbone angkutan umum.

Sistem KRL Jabodetabek belum mencukupi, sehingga dibutuhkan sistem angkutan umum berbasis rel lain, seperti Mass Rapid Transit (MRT) yang tak kunjung terbangun meski sudah lebih dari 30 tahun terus dibahas. No Action Talk Only. Sementara negara tetangga dengan sedikit bicara sudah membangun sistem angkutan masal berbasis rel yang lengkap berikut dengan angkutan pengumpan dan penangkapnya.

MRT Jakarta sebenarnya sudah nyaris mulai konstruksi akhir tahun lalu tapi kembali urung karena Gubernur baru DKI Jakarta (Jokowi) ragu. Rapat demi rapat, konsultasi demi konsultasi bahkan sampai mengganti direksi dan studi banding ke Singapura, tetap saja tak jelas juntrungannya. Menunggu MRT serasa menunggu Godot.

Persoalan Demi Persoalan

Pembangunan atau konstruksi MRT Jakarta tahap I, Lebak Bulus – Bunderan HI/Hotel Pullman seharusnya sudah dimulai akhir tahun 2012 lalu. Namun pada bulan Oktober terjadi pergantian gubernur. Jokowi sebagai gubernur baru ingin mendengarkan berbagai masukan sebelum memutuskan apakah MRT Jakarta dilanjutkan atau tidak.

Jokowi kemudian menunda pengumuman kontraktor pemenang ruas underground karena ada 4 (empat) pertanyaan kunci yang harus dijelaskan padanya, yaitu terkait return on investment (ROI), biaya konstruksi/km, mengapa bentuk pinjamannya tied loan dan masalah legal kontrak.

Urusan return on investment, setelah Pemprov DKI Jakarta melakukan renegosiasi dengan Pemerintah Pusat, akhirnya Pemerintah Pusat setuju mengubah komposisi penanggung utang antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat dari 59% : 41% menjadi 51% : 49% . Beban Pemprov DKI Jakarta berkurang 8% atau sekitar Rp 1,2 triliun, yang pada akhirnya akan mengurangi harga tiket/penumpang.

Terkait dengan bentuk pinjaman yang tied loan tentunya tidak mudah untuk diubah oleh Pemprov DKI Jakarta mengingat ini bentuk pinjaman yang disepakati antara Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Pemerintah Indonesia, bukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga tidak masuk akal jika Pemprov DKI Jakarta ingin melakukan negosiasi ulang langsung dengan JICA di Jepang, seperti keinginan gubernur yang banyak dikutip oleh media.

Selain 3 (tiga) hal tersebut diatas, ada persoalan lain yang sampai hari ini belum terselesaikan, yaitu masalah hukum. Terjadi perdebatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Direksi PT MRT Jakarta, baik yang lama maupun yang baru, terkait dengan penerbitan surat penugasan dari Gubernur DKI Jakarta kepada Direksi PT MRT Jakarta.

Dengan surat tersebut, Direksi PT MRT Jakarta dapat menetapkan pemenang dan menandatangani kontrak pekerjaan konstruksi MRT Jakarta koridor Lebak Bulus – Bunderan HI/Hotel Pullman. Surat penugasan ini wajib dan penting untuk segera dibuat supaya pekerjaan konstruksi bisa segera dimulai. Untuk lebih amannya, gubernur bisa minta 'fatwa' Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok, di beberapa media pernah menyatakan bahwa dalam hitungan hari setelah pergantian Direksi PT MRT Jakarta, akan ada penandatanganan kontrak dengan pemborong. Gubernur pun berucap bahwa sebulan setelah pelantikan Direksi baru PT MRT Jakarta, akan langsung ngecor. Mari kita tunggu paling lambat tanggal 22 April 2013 (RUPSLB berlangsung 22 Maret 2013), 'ngecor' MRT akan dilakukan.

Solusi Cepat

Pertama, gubernur sebaiknya tidak melakukan renegosiasi langsung ke JICA arena secara administrasi negara tidak tepat dan memalukan. Tugas gubernur hanya melobi Pemerintah Pusat supaya mau berunding kembali terkait besaran bunga pinjaman pembangunan MRT. Baru nanti Pemerintah Pusat melobi Pemerintah Jepang (JICA). Ingat dana pinjaman untuk pembangunan MRT Jakarta ini jenis two step loan. Pemerintah meminjam dana dari JICA, kemudian Pemerintah Pusat meminjamkan kembali pinjaman dari JICA ke Pemprov DKI Jakarta.

Kedua, jangan politisasi pembangunan MRT Jakarta karena Jakarta sangat memerlukan angkutan masal berbasis rel yang baik dan terintegrasi dengan sarana angkutan umum lain berbasis jalan raya, seperti Trans Jakarta dan bis regular juga angkutan sungai. Gubernur harus hati-hati dan hindari pembisik yang punya banyak interest di pembangunan MRT Jakarta ini.

Ketiga, jika gubernur ingin supaya beban Pemprov DKI Jakarta lebih ringan dan ujung-ujungnya tiket MRT Jakarta bisa lebih murah, saran penulis ubah disain MRT Jakarta koridor I Lebak Bulus – Bunderan HI/Hotel Pulman. Bangun MRT Jakarta seluruh koridor I elevated (layang) tidak ada ruas yang underground (bawah tanah) seperti yang sekarang direncanakan.

Keuntungan kalau semua jalur layang adalah beban masyarakat untuk membeli tiket, dapat lebih murah sekitar 30% - 40 %. Selain itu, pembangunannya bisa lebih cepat. Artinya pengoperasian juga bisa setahun lebih awal. Perubahan ini sesuai dengan pemikiran gubernur bahwa angkutan umum harus murah.

Terakhir, suka atau tidak suka Indonesia sudah setuju untuk membangun MRT Jakarta koridor/ruas Lebak Bulus – Bunderan HI/Hotel Pullman menggunakan dana JICA, jadi sebaiknya tidak berpindah ke lain hati, misalnya China karena belum tentu persyaratannya lebih ringan dan dapat segera cair. Kecuali kalau mau dibiayai dengan dana multi tahun yang diambil dari APBN. Kalau ini terjadi, alangkah bangganya kita punya MRT yang dibangun dengan anggaran domestik. Bisa ?

Pasti bisa asal Pemerintah, khususnya Presiden, mau mengurangi subsidi untuk BBM dan energi dan digunakan untuk membangun infrastruktur termasuk membangun transportasi massal seperti MRT Jakarta ini.