Menteri Ramai-ramai 'Nyaleg', Ada Apakah?
Penulis : Sabrina Asril | Rabu, 10 April 2013 | 08:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Bursa calon anggota legislatif (caleg) kini diramaikan hadirnya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Setidaknya empat partai mencantumkan nama menteri yang "turun takhta" menjadi caleg.

Empat partai yang mencantumkan nama menteri dari KIB II dalam daftar calon sementara (DCS) Pemilu Legislatif 2014 adalah Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pertanyaannya, apa motif pencalonan para menteri ini, dan apakah kinerja mereka tak akan terganggu dengan jadwal kampanye Pemilu Legislatif?

Pengamat politik Hanta Yudha AR mengatakan, setidaknya ada dua motif pencalonan menteri menjadi anggota legislatif. "Yang pertama adalah kekhawatiran para menteri aktif ini akan jenjang karier politiknya. Masa pemerintahan habis 2014, tidak ada jaminan mereka akan menjadi menteri lagi," ujar Hanta saat dihubungi, Rabu (10/4/2013).

Para menteri ini, kata Hanta, mengamankan dulu karier politiknya dengan mendaftar sebagai caleg. Mereka punya keyakinan bisa terpilih sebagai anggota legislatif dengan pamor yang dimiliki selama menjadi menteri. "Mereka jelas-jelas mencari posisi aman bagi kariernya karena takut tidak ada posisi lagi nantinya," ucap Hanta.

Motif kedua, lanjut Hanta, adalah strategi partai untuk mendulang suara alias menjadikan menteri ini sebagai vote getter. Mereka nantinya hanya akan menjadi "caleg bayangan", yang akan menyerahkan perolehan suaranya pada calon lain karena sang menteri batal maju menjadi anggota legislatif. "Praktik ini lazim terjadi di Indonesia dan sangat-sangat tidak etis. Praktik vote getter ini hanya akan mengkhianati para pemilih," kecam Hanta.

Para menteri yang menjadi caleg, sebut Hanta, juga dikhawatirkan tidak lagi fokus mengurusi tugas negara. Selain itu, juga akan terjadi bias mana kala sang menteri berkunjung ke daerah-daerah, apakah mereka bertindak sebagai pejabat negara atau caleg. "Tidak menutup kemungkinan pula adanya pemanfaatan fasilitas-fasilitas negara yang dimiliki menteri untuk kepentingan kampanye," ucap Direktur Eksekutif Pol-Track Institute ini.

Presiden tak beri contoh baik

Saat ini, Hanta melihat kondisi pemerintahan berada di posisi sulit, terutama bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di satu sisi, Presiden SBY menginginkan para menterinya fokus menjalankan tugas agar target-target pemerintahan tercapai. Tetapi di sisi lain, Presiden SBY tak bisa melarang para menteri jadi caleg lantaran Presiden sendiri adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang memasukkan lima menteri KIB II menjadi bakal caleg.

Sikap Presiden dengan menjadi ketua umum partai, kata Hanta, sangat bertolak belakang dengan pernyataannya beberapa waktu lalu yang meminta para menteri fokus. Kepada para menteri, SBY mengatakan jika sibuk mengurus partai maka dipersilakan mundur dari posisi menteri.

"SBY sendiri tidak menunjukkan contoh yang baik sehingga dia tidak bisa juga tegas menindak para menterinya yang jadi caleg. Presidennya aja ketum partai sehingga menteri-menteri pun merasa ya tidak apa-apa jadi caleg," imbuh Hanta.

Idealnya, kata Hanta, para menteri mundur dari posisinya jika benar-benar berniat maju sebagai caleg. Jika tidak, memang lebih baik menteri-menteri menanggalkan harapannya menjadi caleg dan fokus menjalani tugas negara.

Menurut Hanta, ke depan perlu ada regulasi formal yang mengatur pejabat negara harus menanggalkan posisinya di partai untuk fokus mengurus tugas negara. "Harus ada regulasi di undang-undang kepartaian. Ini masalah serius. Karena telah terjadi dualisme loyalitas antara partai atau pemerintah. Kondisi ini juga semakin mereduksi sistem presidensial," tegas Hanta.



Editor :Palupi Annisa Auliani